Pemerintah Kaji Perjanjian Jaminan Membangun Smelter
Kamis, 29 Mei 2014 - 13:06 WIB
Pemerintah Kaji Perjanjian Jaminan Membangun Smelter
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dan Freeport akan mengeluarkan perjanjian mengenai uang jaminan pembangunan smelter di Indonesia. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung (CT) mengungkapkan, masih dibahas terkait perjanjian tersebut.
"Jadi akan ada perjanjian tersendiri menyangkut uang jaminan tersebut. Kita sedang merapatkannya. Kita memutuskan uang jaminan ini disetor ke dalam rekening negara khusus, dengan pengelolanya nanti adalah Menteri Keuangan. Nanti detailnya bagaimana, kontraknya seperti apa, legalnya seperti apa, nanti dipersiapkan," ujarnya usai rakor dengan menteri terkait di kantornya, Jakarta, Rabu (28/5/2014) malam.
Namun, CT juga menegaskan bahwa pemerintah tidak mengalah dengan perusahaan terkait hal tersebut.
"Tidak. Jangan lupa tujuan bea keluar (BK) itu dengan memaksa orang untuk membuat smelter. Padahal membuat smelter itu butuh waktu. Nah, karena dia butuh waktu, kalau kita forsir, maka berhenti semua produksi," jelasnya.
CT mengatakan, jika hal tersebut terjadi, maka akan terjadi layoff besar-besaran dan tidak akan baik. "Ini sesuatu yang harus diambil dengan pertimbangan semata-mata karena kepentingan rakyat Indonesia," pungkas dia.
"Jadi akan ada perjanjian tersendiri menyangkut uang jaminan tersebut. Kita sedang merapatkannya. Kita memutuskan uang jaminan ini disetor ke dalam rekening negara khusus, dengan pengelolanya nanti adalah Menteri Keuangan. Nanti detailnya bagaimana, kontraknya seperti apa, legalnya seperti apa, nanti dipersiapkan," ujarnya usai rakor dengan menteri terkait di kantornya, Jakarta, Rabu (28/5/2014) malam.
Namun, CT juga menegaskan bahwa pemerintah tidak mengalah dengan perusahaan terkait hal tersebut.
"Tidak. Jangan lupa tujuan bea keluar (BK) itu dengan memaksa orang untuk membuat smelter. Padahal membuat smelter itu butuh waktu. Nah, karena dia butuh waktu, kalau kita forsir, maka berhenti semua produksi," jelasnya.
CT mengatakan, jika hal tersebut terjadi, maka akan terjadi layoff besar-besaran dan tidak akan baik. "Ini sesuatu yang harus diambil dengan pertimbangan semata-mata karena kepentingan rakyat Indonesia," pungkas dia.
(izz)
