Tidak Bangun Smelter, Uang Jaminan Akan Diambil Pemerintah
Kamis, 29 Mei 2014 - 14:27 WIB
Tidak Bangun Smelter, Uang Jaminan Akan Diambil Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik meminta perusahaan tambang segera membangun smelter atau pabrik pengolahan bahan mentah mineral dan batu bara (minerba). Uang jaminan yang diserahkan perusahaan akan diambil pemerintah jika mereka tidak jadi melaksanakan pembangunan smelter.
"Untuk jangka waktunya, akan ada tim yang mengawasi. Tapi, kalau saya lihat niatnya tadi mereka akan membangun. Karena mereka sudah tahu kegunaannya adalah buat mereka dan Indonesia," ujarnya usai rapat koordinasi di kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu (28/5/2014) malam.
Namun, menurut Jero, sebelum perusahaan tambang, seperti PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara melakukan pembangunan smelter, mereka harus menyelesaikan kontraknya.
"Harus mulai tahun ini kalau kontraknya sudah beres, sudah diketok palu. Itu kerja samanya antara Freeport, Newmont dengan perusahaan smelter," jelasnya.
Seperti diketahui, proses pembangunan smelter masih dirapatkan pemerintah, karena ada pembahasan alot mengenai beban biaya jaminan yang diberikan kepada perusahaan atas permintaan pemerintah.
Dia menegaskan, tidak akan ada ekspor mentah di saat smelter sedang dibangun. "Enggak, tidak akan ada ekspor mentah, enggak boleh. Jadi, yang diekspor itu yang sudah diolah. Sekarang dia (perusahaan tambang) kan sudah punya konsentrat yang telah diolah. Itu yang diminta dibolehkan ekspor dulu selama smelter-nya belum jadi. Jadi, ekspor mineral mentah nol, tetap tidak boleh," ujar Jero.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung (CT) mengungkapkan, Newmont telah bersedia memberikan jaminan keseriusan membangun smelter sebesar USD25 juta atau sekitar Rp290,8 miliar (kurs Rp11.632/USD). Untuk urusan jaminan, Newmont lebih kecil. Menurut CT, ada perbedaan dengan Freeport yang jaminannya mencapai USD115 juta.
"Dalam pertemuan tersebut, kami juga sudah mendapatkan komitmen dari Freeport mengenai pembangunan smelter sendiri, dan Freeport juga bersedia memberikan uang jaminan sebesar USD115 juta (sekitar Rp1,33 triliun)," jelasnya.
"Untuk jangka waktunya, akan ada tim yang mengawasi. Tapi, kalau saya lihat niatnya tadi mereka akan membangun. Karena mereka sudah tahu kegunaannya adalah buat mereka dan Indonesia," ujarnya usai rapat koordinasi di kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu (28/5/2014) malam.
Namun, menurut Jero, sebelum perusahaan tambang, seperti PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara melakukan pembangunan smelter, mereka harus menyelesaikan kontraknya.
"Harus mulai tahun ini kalau kontraknya sudah beres, sudah diketok palu. Itu kerja samanya antara Freeport, Newmont dengan perusahaan smelter," jelasnya.
Seperti diketahui, proses pembangunan smelter masih dirapatkan pemerintah, karena ada pembahasan alot mengenai beban biaya jaminan yang diberikan kepada perusahaan atas permintaan pemerintah.
Dia menegaskan, tidak akan ada ekspor mentah di saat smelter sedang dibangun. "Enggak, tidak akan ada ekspor mentah, enggak boleh. Jadi, yang diekspor itu yang sudah diolah. Sekarang dia (perusahaan tambang) kan sudah punya konsentrat yang telah diolah. Itu yang diminta dibolehkan ekspor dulu selama smelter-nya belum jadi. Jadi, ekspor mineral mentah nol, tetap tidak boleh," ujar Jero.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung (CT) mengungkapkan, Newmont telah bersedia memberikan jaminan keseriusan membangun smelter sebesar USD25 juta atau sekitar Rp290,8 miliar (kurs Rp11.632/USD). Untuk urusan jaminan, Newmont lebih kecil. Menurut CT, ada perbedaan dengan Freeport yang jaminannya mencapai USD115 juta.
"Dalam pertemuan tersebut, kami juga sudah mendapatkan komitmen dari Freeport mengenai pembangunan smelter sendiri, dan Freeport juga bersedia memberikan uang jaminan sebesar USD115 juta (sekitar Rp1,33 triliun)," jelasnya.
(izz)
