Ini Alasan Pemerintah Ajukan APBNP 2014
Senin, 09 Juni 2014 - 18:28 WIB
Ini Alasan Pemerintah Ajukan APBNP 2014
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hari ini telah melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI, yang juga diikuti oleh Bank Indonesia (BI) dan Bappenas untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014.
Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) M Chatib Basri mengungkapkan alasan terkait pengajuan rancangan APBN-P 2014. Dia mengatakan, jika pemerintah tidak melakukan ini maka ada risiko defisit anggaran yang mencapai 4,69% atau sekitar Rp472 triliun dari sebelumnya 1,7%.
"Efek growth tentu ada pada penerimaan pajak. Yang signifikan terjadi bukan hanya penurunan ekonomi, harga komoditas seperti barang tambang juga mengalami penurunan," ujar dia di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (9/6/2014).
Hal ini, sambungnya, menjadi kombinasi yang membuat pajak menurun secara signifikan. Namun menurutnya terdapat extra effort yang bisa dilakukan, dan secara internal pihaknya telah meminta. Sehingga paling tidak ada extra revenue menjadi sekitar Rp49,5 triliun.
Selain itu, lanjutnya, setiap kenaikan nilai tukar Rp100 akan membuat beban defisit meningkat Rp3 triliun hingga Rp4 triliun. "Berarti tambahan beban defisit jadi Rp48 triliun. Beban subsidi BBM peningkatan dari Rp147 triliun jadi Rp195 triliun. Ini efek nilai tukar," tandasnya.
Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) M Chatib Basri mengungkapkan alasan terkait pengajuan rancangan APBN-P 2014. Dia mengatakan, jika pemerintah tidak melakukan ini maka ada risiko defisit anggaran yang mencapai 4,69% atau sekitar Rp472 triliun dari sebelumnya 1,7%.
"Efek growth tentu ada pada penerimaan pajak. Yang signifikan terjadi bukan hanya penurunan ekonomi, harga komoditas seperti barang tambang juga mengalami penurunan," ujar dia di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (9/6/2014).
Hal ini, sambungnya, menjadi kombinasi yang membuat pajak menurun secara signifikan. Namun menurutnya terdapat extra effort yang bisa dilakukan, dan secara internal pihaknya telah meminta. Sehingga paling tidak ada extra revenue menjadi sekitar Rp49,5 triliun.
Selain itu, lanjutnya, setiap kenaikan nilai tukar Rp100 akan membuat beban defisit meningkat Rp3 triliun hingga Rp4 triliun. "Berarti tambahan beban defisit jadi Rp48 triliun. Beban subsidi BBM peningkatan dari Rp147 triliun jadi Rp195 triliun. Ini efek nilai tukar," tandasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
