BPOM Rangkul Pemda Atasi Takjil Berbahaya

Kamis, 12 Juni 2014 - 15:30 WIB
BPOM Rangkul Pemda Atasi...
BPOM Rangkul Pemda Atasi Takjil Berbahaya
A A A
JAKARTA - Untuk mencegah peredaran barang ilegal dan kedaluwarsa selama Ramadan hingga Lebaran, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan surat edaran ke seluruh balai besar di Indonesia. Surat edaran tersebut untuk menindak peredaran produk ilegal dan kedaluwarsa.

Kepala BPOM, Roy Sparingga mengaku pada Lebaran 2013 peredaran produk makanan ilegal dan kedaluwarsa lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Kita lebih awal lakukan pencegahan baik dari pertanian, importir, perdagangan," ujar dia di Kantornya, Jakarta, Kamis (12/6/2014).

Menurutnya, pengawasan yang dilakukan yakni pre market (pengawasan izin edar) dan post market. Hal ini untuk menangkis bahwa BPOM hanya melakukan pengawasan jelang Ramadan.

"Kami sampaikan pre market memenuhi gizi label, nomor izin edar, surat keterangan impor, kalau ekspir surat terangan ekspor, setiap barang yang masuk Indonesia melalui bea cukai mengelurkan. Kemudian diuji produksi termasuk dan janji merek saat pre market," ungkapnya.

Adanya permintaan meningkat maka suplai menigkat, sehingga sering terjadi operandi nakal, cuci gudang. Dia mencontohkan produk pangan ilegal yang ditemukan dua pekan lalu di Jakarta Utara.

Kemudian makanan takjil yang dijual di pasar tradisional dan tempat makanan pinggir jalan dalam melakukan pengawasan harus bekerja sama dengan Pemda terkait.

"Dari tahun ke tahun sama saja, apa terobosan untuk melindungi masyarakat ini bukan perkara mudah, kerja sama dengan retail dalam baca label sebelum membeli. Beberapa cara ada poster bagaima memilih," ucapnya.

Tahun lalu Ramadan dan Idul Fitri ada temuan produk ilegal dan kedaluwarsa sebanyak 11,4 miliar. Pengawasan intensif 2013 dari nilai ekonomi meningkat sekali terhadap sarana yang dicurigai.

"Pengawasan takjil 2013, tidak memenuhi syarat 13%. Tahun lalu 50 persennya pangan ilegal yang kita curigai. Catatan kami tidak izin edar sebagai besar 84% ada di Batam, Medan, Aceh, Pekanbaru. Produk rusak di Kendari, Aceh, Jayapura," ungkapnya.
(izz)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 1.1924 seconds (0.1#10.140)