Pemerintah Baru Hadapi Tantangan Infrastruktur
Rabu, 25 Juni 2014 - 14:28 WIB
Pemerintah Baru Hadapi Tantangan Infrastruktur
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah baru akan memiliki tantangan berat dalam pendanaan infrastruktur lantaran dana yang tersedia minim.
“Presiden baru akan menghadapi tantangan berat dalam persoalan infrastruktur. Anggaran yang dibutuhkan besar, namun minim dana,” kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedi S Priatna dalam Internasional Gas Forum di Jakarta, Rabu (25/6/2014).
Menurut dia, kebutuhan dana infrastruktur dalam pengelolaan pembangunan bisa mencapai Rp4.200 triliun. Sementara kemampuan pemerintah dalam menyiapkan dana alokasi anggaran dari berbagai kerja sama dengan pihak swasta hanya Rp1.200 triliun.
“Artinya itu sekitar 29% yang bisa dipastikan bisa didapat. Sisanya mau dapat dari mana? Makanya dapat saya katakan bahwa tugas pemerintah selanjutnya sangat berat,” kata dia.
Dia menambahkan, persoalan infrastruktur merupakan kegiatan yang krusial dan cukup penting bagi pembangunan nasional. Bahkan, hal ini menjadi indikator atau modal kemajuan suatu negara.
Dalam proyeksi tahun 2025, pemerintah telah mengupayakan agar Indonesia masuk dalam negara yang berpenghasilan menengah ke atas (upper middle). “Padahal infrastruktur itu syarat untuk majunya suatu negara mencapai pembangunan yang positif. Indonesia 2025 harus menjadi negara berpenghasilan menengah atas,” katanya.
Dia menuturkan, sebelum pemerintah menjalankan segala proyek infrastruktur secara menyeluruh, Indonesia perlu merampungkan persoalan infrastruktur di seluruh wilayah. Patokan waktu yang perlu disiapkan untuk menyelesaikan infrastruktur dasar ini harus rampung pada 2019.
“Apa infrastruktur dasar itu? Infrastruktur tersebut adalah listrik. Pemerintah perlu melistriki seluruh wilayah pada tahun 2019 nanti,” tutur dia.
“Presiden baru akan menghadapi tantangan berat dalam persoalan infrastruktur. Anggaran yang dibutuhkan besar, namun minim dana,” kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedi S Priatna dalam Internasional Gas Forum di Jakarta, Rabu (25/6/2014).
Menurut dia, kebutuhan dana infrastruktur dalam pengelolaan pembangunan bisa mencapai Rp4.200 triliun. Sementara kemampuan pemerintah dalam menyiapkan dana alokasi anggaran dari berbagai kerja sama dengan pihak swasta hanya Rp1.200 triliun.
“Artinya itu sekitar 29% yang bisa dipastikan bisa didapat. Sisanya mau dapat dari mana? Makanya dapat saya katakan bahwa tugas pemerintah selanjutnya sangat berat,” kata dia.
Dia menambahkan, persoalan infrastruktur merupakan kegiatan yang krusial dan cukup penting bagi pembangunan nasional. Bahkan, hal ini menjadi indikator atau modal kemajuan suatu negara.
Dalam proyeksi tahun 2025, pemerintah telah mengupayakan agar Indonesia masuk dalam negara yang berpenghasilan menengah ke atas (upper middle). “Padahal infrastruktur itu syarat untuk majunya suatu negara mencapai pembangunan yang positif. Indonesia 2025 harus menjadi negara berpenghasilan menengah atas,” katanya.
Dia menuturkan, sebelum pemerintah menjalankan segala proyek infrastruktur secara menyeluruh, Indonesia perlu merampungkan persoalan infrastruktur di seluruh wilayah. Patokan waktu yang perlu disiapkan untuk menyelesaikan infrastruktur dasar ini harus rampung pada 2019.
“Apa infrastruktur dasar itu? Infrastruktur tersebut adalah listrik. Pemerintah perlu melistriki seluruh wilayah pada tahun 2019 nanti,” tutur dia.
(rna)
Lihat Juga :
