PLN-Pertamina Akan Diskusikan Harga Jual Solar
PLN-Pertamina Akan Diskusikan Harga Jual Solar
A
A
A
JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina akan mendiskusikan masalah harga jual solar yang dianggap tidak sesuai dengan harga keekonomian.
Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji mengatakan, dalam diskusi antara PLN dan Pertamina tersebut akan ditengahi oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), yang diwakilkan oleh Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo dan Direktur Jendera Ketenagalistrikan Jarman.
"Setelah ini, kita rapat dengan pak Susilo, direksi Pertamina, direksi PLN sama Dirjen listrik," kata Nur saat menghadiri acara halalbihalal di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (7/8/2014).
Ketika disingung alasan ketidakcocokan harga jual solar, yang menjadi permasalahan kedua perusahaan plat merah tersebut. Nur enggan menyebutkan. "Makannya siang ini kita selesaikan," ujar dia.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) mengaku menanggung kerugian sebesar USD45 juta selama semester I/2014 karena menjual solar ke PLN di bawah harga keekonomian.
Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya mengatakan, Pertamina dan PLN melakukan jual beli solar dengan skema business to business. Masing-masing direktur utama kedua perusahaan pun sudah melakukan pembicaraan tentang harga jual solar.
"PLN ini kan B to B. Harus bersepakat harga jualnya. Tahun lalu, Dirut PLN dan Dirut Pertamina sudah bertemu untuk bicarakan harga jual BBM karena harga sebelumnya Pertamina rugi," kata Hanung.
Dalam penentuan harga jual solar, PLN mengusulkan dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Pertamina sepakat atas usulan tersebut.
"Kemudian Dirut PLN usulkan cari second opinion, yakni BPKP. Kami sepakat. Dirut PLN tulis surat ke BPKP minta hitungan beliau pada harga berapa yang layak antara pertamina dan PLN," tutur Hanung.
Namun menurut Hanung, PLN mengingkari harga yang telah ditetapkan BPKP. Kedua perusahaan tersebut pun melakukan negosiasi, namun tak menemukan jalan keluar. Dalam kontrak yang ada, ada klausul jika kontrak baru belum bisa disepakati maka gunakan volume tahun lalu, 50% menggunakan formula harga kontrak yang lama.
Klausul tersebut sudah habis masa berlakukan sampai 24 Juni lalu, sehingga setelah tanggal tersebut seharusnya Pertamina menjual dengan harga solar keekonomian.
"BPKP Keluarkan rekomendasi, PLN mengingkari. Esensinya itu. Kita terkejut juga. Sudah bersepakat kok diingkari. Terus berjalan negosiasi harga tidak tercapai. Seharusnya mulai itu, kita menjual harga keekonomian," ungkapnya.
Karena mempertimbangkan puasa dan lebaran keputusan tersebut ditunda Pertamina. Namun karena Pertamina sudah menelan kerugian USD45 juta atas penjualan solar yang tak sesuai dengan harga keekonomian selama semester I/2014, Pertamina akan menjual solar dengan harga keekonomian kepada PLN mulai pekan ini untuk wilayah tertentu.
"Satu semester kami sudah rugi USD45 juta. Tidak boleh dong rugi, sehingga keluarkan kebijakan pekan ini lakukan penjualan BBM harga keekonomian di wilayah tertentu. Kami mulai dari Medan, lakukan bertahap," papar Hanung.
Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji mengatakan, dalam diskusi antara PLN dan Pertamina tersebut akan ditengahi oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), yang diwakilkan oleh Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo dan Direktur Jendera Ketenagalistrikan Jarman.
"Setelah ini, kita rapat dengan pak Susilo, direksi Pertamina, direksi PLN sama Dirjen listrik," kata Nur saat menghadiri acara halalbihalal di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (7/8/2014).
Ketika disingung alasan ketidakcocokan harga jual solar, yang menjadi permasalahan kedua perusahaan plat merah tersebut. Nur enggan menyebutkan. "Makannya siang ini kita selesaikan," ujar dia.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) mengaku menanggung kerugian sebesar USD45 juta selama semester I/2014 karena menjual solar ke PLN di bawah harga keekonomian.
Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya mengatakan, Pertamina dan PLN melakukan jual beli solar dengan skema business to business. Masing-masing direktur utama kedua perusahaan pun sudah melakukan pembicaraan tentang harga jual solar.
"PLN ini kan B to B. Harus bersepakat harga jualnya. Tahun lalu, Dirut PLN dan Dirut Pertamina sudah bertemu untuk bicarakan harga jual BBM karena harga sebelumnya Pertamina rugi," kata Hanung.
Dalam penentuan harga jual solar, PLN mengusulkan dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Pertamina sepakat atas usulan tersebut.
"Kemudian Dirut PLN usulkan cari second opinion, yakni BPKP. Kami sepakat. Dirut PLN tulis surat ke BPKP minta hitungan beliau pada harga berapa yang layak antara pertamina dan PLN," tutur Hanung.
Namun menurut Hanung, PLN mengingkari harga yang telah ditetapkan BPKP. Kedua perusahaan tersebut pun melakukan negosiasi, namun tak menemukan jalan keluar. Dalam kontrak yang ada, ada klausul jika kontrak baru belum bisa disepakati maka gunakan volume tahun lalu, 50% menggunakan formula harga kontrak yang lama.
Klausul tersebut sudah habis masa berlakukan sampai 24 Juni lalu, sehingga setelah tanggal tersebut seharusnya Pertamina menjual dengan harga solar keekonomian.
"BPKP Keluarkan rekomendasi, PLN mengingkari. Esensinya itu. Kita terkejut juga. Sudah bersepakat kok diingkari. Terus berjalan negosiasi harga tidak tercapai. Seharusnya mulai itu, kita menjual harga keekonomian," ungkapnya.
Karena mempertimbangkan puasa dan lebaran keputusan tersebut ditunda Pertamina. Namun karena Pertamina sudah menelan kerugian USD45 juta atas penjualan solar yang tak sesuai dengan harga keekonomian selama semester I/2014, Pertamina akan menjual solar dengan harga keekonomian kepada PLN mulai pekan ini untuk wilayah tertentu.
"Satu semester kami sudah rugi USD45 juta. Tidak boleh dong rugi, sehingga keluarkan kebijakan pekan ini lakukan penjualan BBM harga keekonomian di wilayah tertentu. Kami mulai dari Medan, lakukan bertahap," papar Hanung.
(rna)
Explore More