Pemerintah Harus Menjaga Neraca Keluarga

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak boleh terjadi kecuali pemerintah mengerti bagaimana cara agar serangan kepada neraca keluarga tidak menyebabkan orang semakin terpuruk.

"Ini kan bahaya ya. Jangan main-main lho. Neraca keluarga kan akan semakin sulit jika nanti pengeluaran lebih besar daripada pendapatan," ujar dia di gedung DPR RI Jakarta (27/8/2014).

Pria yang juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) ini mengatakan, ketika dulu Jusuf Kalla menaikkan harga BBM bersubsidi, itu didukung oleh Indonesia karena urusan neraca keluarga diamankan.

"Kita cuma butuh garansi kok, agar neraca keluarga aman. Nah kalau sekarang, yang harus dipikirkan kan apa proyeknya mereka untuk menambal pengeluaran yang gila ini?" ujar dia.

Fahri menambahkan, urusan menaikkan kebijakan fiskal tidak bisa serta merta dinaikkan karena itu tidak sesuai dengan beberapa pihak.

"Main naik-naikin aja. Kalau dinaikkan, perluas ruang fiskal. Itu kan pikirannya orang kaya. Kemudian orang miskin gimana?" tanyanya.

Jadi, ujarnya, pemerintah itu seharusnya jangan berpikir yang elit-elit. Harus berbasis pada rakyat. Indonesia mendapat presiden baru seharusnya happy bukan malah dibuat susah.

"Ya terserahlah caranya seperti apa untuk BBM itu, tapi yang jelas, ya harus mengedepankan neraca rumah tangga, udah itu saja," tandasnya.