BBM Subsidi Harus Capai Harga Keekonomian di 2016
Kamis, 09 Oktober 2014 - 16:00 WIB
BBM Subsidi Harus Capai Harga Keekonomian di 2016
A
A
A
JAKARTA - Dewan Energi Nasional (DEN) meminta pemerintah terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla mewujudkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara bertahap, sehingga pada 2016 sudah mencapai harga keekonomian.
Anggota DEN Tumiran mengatakan, alokasi subsidi BBM selama ini dinilai tidak bermanfaat. Lebih baik, lanjutnya, alokasi subsidi BBM digunakan untuk menggenjot infrastruktur dan secara tepat untuk menyejahterkan masyarakat kurang mampu.
"Saya kira 2016 merupakan waktu yang tepat mencapai harga keekonomian. Subsidi bisa dialihkan untuk orang miskin dan transportasi," kata dia di Jakarta, Kamis (9/10/2014).
Menurutnya, pola subsidi harus diubah. Pemerintah ke depan, kata dia, harus menerapkan subsidi secara transparan, sehingga tidak terjadi manipulasi subsidi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Caranya, alihkan ke sektor yang produktif bukan lagi ke sektor konsumtif. Bangun jalan, irigasi pertanian, pelabuhan, dan bandara sehingga bermanfaat dan tepat sasaran," katanya.
Terkait wacana kenaikan harga BBM bersubsidi yang digulirkan oleh tim transisi Jokowi-JK, DEN mendukung penuh. Pasalnya, banyak hal yang akan didapat dari alokasi subsidi BBM seperti menggenjot energi baru terbarukan san konservasi energi.
Namun demikian, imbuhnya, kenaikan harga BBM bersusidi akan serius ditanggapi jika terlontar dari Jokowi sendiri bukan oleh tim transisi.
"Kalau yang ngomong ini Pak Jokowi artinya serius, baru nanti kita akan tanggapi," jelas Tumiran.
Anggota DEN Tumiran mengatakan, alokasi subsidi BBM selama ini dinilai tidak bermanfaat. Lebih baik, lanjutnya, alokasi subsidi BBM digunakan untuk menggenjot infrastruktur dan secara tepat untuk menyejahterkan masyarakat kurang mampu.
"Saya kira 2016 merupakan waktu yang tepat mencapai harga keekonomian. Subsidi bisa dialihkan untuk orang miskin dan transportasi," kata dia di Jakarta, Kamis (9/10/2014).
Menurutnya, pola subsidi harus diubah. Pemerintah ke depan, kata dia, harus menerapkan subsidi secara transparan, sehingga tidak terjadi manipulasi subsidi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Caranya, alihkan ke sektor yang produktif bukan lagi ke sektor konsumtif. Bangun jalan, irigasi pertanian, pelabuhan, dan bandara sehingga bermanfaat dan tepat sasaran," katanya.
Terkait wacana kenaikan harga BBM bersubsidi yang digulirkan oleh tim transisi Jokowi-JK, DEN mendukung penuh. Pasalnya, banyak hal yang akan didapat dari alokasi subsidi BBM seperti menggenjot energi baru terbarukan san konservasi energi.
Namun demikian, imbuhnya, kenaikan harga BBM bersusidi akan serius ditanggapi jika terlontar dari Jokowi sendiri bukan oleh tim transisi.
"Kalau yang ngomong ini Pak Jokowi artinya serius, baru nanti kita akan tanggapi," jelas Tumiran.
(rna)
Lihat Juga :
