Jokowi Minta Izin Investasi Daerah Dipermudah
Selasa, 04 November 2014 - 13:07 WIB
Jokowi Minta Izin Investasi Daerah Dipermudah
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah untuk mempermudah akses perizinan investasi. Pasalnya, Jokowi banyak menerima keluhan terkait izin usaha di Indonesia yang sulit.
"Banyak keluhan yang saya dengar berkaitan dengan perizinan. Oleh sebab itu saya meminta agar terus dilakukan reformasi di birokrasi kita," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11/2014).
Hal itu disampaikan oleh mantan Wali Kota Solo ini saat rapat koordinasi dengan para Gubernur dan Kapolda. Hadir dalam pertemuan yakni Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranomo, Wakil Gubernur Banten Rano Karno dan seluruh Gubernur di Indonesia dan beberapa menteri Kabinet Kerja.
"Saya sebagai mantan wali kota dan gubernur jadi sedikit-sedikit yang ada di kabupaten provinsi saya tahu," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi meminta APBD yang ada di Kabupaten Kota dan Provinsi diperhatikan secara seksama. Jokowi meminta anggaran pembangunan untuk daerah harus ditambah.
"Belanja pembangunan dilihat yang saya tahu di kota kabupaten angkanya rata-rata 80:20, ada yang 20 anggaran pembangunan, ini harus diubah," tegasnya.
"Banyak keluhan yang saya dengar berkaitan dengan perizinan. Oleh sebab itu saya meminta agar terus dilakukan reformasi di birokrasi kita," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11/2014).
Hal itu disampaikan oleh mantan Wali Kota Solo ini saat rapat koordinasi dengan para Gubernur dan Kapolda. Hadir dalam pertemuan yakni Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranomo, Wakil Gubernur Banten Rano Karno dan seluruh Gubernur di Indonesia dan beberapa menteri Kabinet Kerja.
"Saya sebagai mantan wali kota dan gubernur jadi sedikit-sedikit yang ada di kabupaten provinsi saya tahu," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi meminta APBD yang ada di Kabupaten Kota dan Provinsi diperhatikan secara seksama. Jokowi meminta anggaran pembangunan untuk daerah harus ditambah.
"Belanja pembangunan dilihat yang saya tahu di kota kabupaten angkanya rata-rata 80:20, ada yang 20 anggaran pembangunan, ini harus diubah," tegasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
