Pembangunan Infrastruktur RI Terkendala Dana
Pembangunan Infrastruktur RI Terkendala Dana
A
A
A
JAKARTA - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, selama ini pendanaan menjadi kendala utama pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Padahal menurutnya, di tengah situasi ekonomi Indonesia yang seperti sekarang ini, pembangunan infrastruktur menjadi hal yang mendesak untuk segera dikerjakan.
"Meskipun peran infrastruktur di Indonesia sudah sejak lama diketahui. Namun selama tiga tahun belum terlihat menggembirakan. Kendala serentak pada pendanaan," ujar dia dalam sambutannya di pembukaan Indonesia Infrastructure Week 2014, di JCC, Jakarta, Rabu (5/10/2014).
Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur di Indonesia masih terus disokong oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sementara partisipasi swasta di sini masih sangat minim.
"MP3EI sebagian besar dibiayai oleh BUMN. Partisipasi swasta masih sangat rendah. Padahal anggaran infrastruktur di APBN menurun. Di APBN 2014 Rp206 triliun, di APBN 2015 Rp169 triliun," tuturnya.
Menurut Suryo, Indonesia sedianya perlu melihat pembiayaan dari sektor swasta ataupun lembaga keuangan internasional. Hal ini pun akan membantu Indonesia untuk mewujudkan visi maritim yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kita perlu melihat pembiayaan oleh lembaga keuangan internasional, disamping investasi swasta asing. Menjajaki lebih dalam prakarsa World Bank. World Bank melihat dana pensiun dan asuransi global USD80 triliun dan baru digunakan 1% untuk infrastruktur. Kalo itu dikembangkan, maka negara berkembang dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur," tukasnya.
(Baca: JK: Bangun Infrastruktur Jangan Banyak Seminar)
Padahal menurutnya, di tengah situasi ekonomi Indonesia yang seperti sekarang ini, pembangunan infrastruktur menjadi hal yang mendesak untuk segera dikerjakan.
"Meskipun peran infrastruktur di Indonesia sudah sejak lama diketahui. Namun selama tiga tahun belum terlihat menggembirakan. Kendala serentak pada pendanaan," ujar dia dalam sambutannya di pembukaan Indonesia Infrastructure Week 2014, di JCC, Jakarta, Rabu (5/10/2014).
Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur di Indonesia masih terus disokong oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sementara partisipasi swasta di sini masih sangat minim.
"MP3EI sebagian besar dibiayai oleh BUMN. Partisipasi swasta masih sangat rendah. Padahal anggaran infrastruktur di APBN menurun. Di APBN 2014 Rp206 triliun, di APBN 2015 Rp169 triliun," tuturnya.
Menurut Suryo, Indonesia sedianya perlu melihat pembiayaan dari sektor swasta ataupun lembaga keuangan internasional. Hal ini pun akan membantu Indonesia untuk mewujudkan visi maritim yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kita perlu melihat pembiayaan oleh lembaga keuangan internasional, disamping investasi swasta asing. Menjajaki lebih dalam prakarsa World Bank. World Bank melihat dana pensiun dan asuransi global USD80 triliun dan baru digunakan 1% untuk infrastruktur. Kalo itu dikembangkan, maka negara berkembang dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur," tukasnya.
(Baca: JK: Bangun Infrastruktur Jangan Banyak Seminar)
(gpr)
Explore More