Proses Seleksi Direksi Pertamina Patut Dicurigai
A
A
A
JAKARTA - Pengamat kebijakan publik dari Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, proses seleksi calon Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) tidak boleh serampangan apalagi dilakukan atas dasar persekongkolan kelompok kepentingan yang hanya memburu rente.
Menurutnya, pernyataan Menteri BUMN Rini Soemarno, bahwa Dirut Pertamina yang penting manajerial, dan hal teknikal keahlian bisa dibeli serta tidak perlu memahami industri Migas, sangat berbahaya, tendensius dan sarat kepentingan.
"Saat ini yang menjadi masalah adalah proses seleksi calon Direksi Pertamina yang dilalukan menteri BUMN Rini Soemarno. Sejumlah persoalan tersebut salah satunya proses seleksi cenderung tertutup, sehingga belum memenuhi asas transparansi," ujar Karyono saat dihubungi, Selasa (11/11/2014).
Karyono menambahkan, hingga saat ini belum terdengar kabar bahwa Rini Soemarno melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses seleksi, sehingga belum memenuhi asas akuntabilitas publik.
"Dari nama-nama calon direksi yang mengikuti fit and proper test melalui PT DDI tidak ada yang memenuhi syarat kompetensi di bidang tata kelola minyak dan gas. Ini berbahaya jika proses seleksi ini dilanjutkan," jelasnya.
Pasalnya, lanjut Karyono, untuk memimpin perusahaan sebesar pertamina harus memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang Migas dari hulu sampai hilir. Bahkan kandidat kuat Rifnaldi Firmansyah mantan Dirut Telkom, terkesan dipakasakan, meski tidak memiliki kompetensi di bisnis Migas.
"Proses seleksi semacam ini akan semakin membuat kecurigaan publik. Maka dari itu, mengingat pentingnya peran Pertamina, sebaiknya Presiden Jokowi harus berperan aktif dalam proses seleksi calon direksi dan komisaris Pertamina. Apalagi kooptasi Soemarno cs, Jusuf Kalla dan Arifin Panigoro semakin menguat informasinya," pungkasnya.
Seperti diketahui, nama-nama calon direksi Pertamina yg mengikuti fit and proper adalah Budi Sadikin (Dirut Bank Mandiri), Sunarso (Direksi Bank Mandiri), Zulkifli Zaini (Mantan Dirut Bank Mandiri), Fahmi Muhtar (Mantan Dirut PLN), Dwi Sucipto (Dirut Semen Indonesia), dan Rifnaldi Firmansyah (Mantan Dirut Telkom).
Menurutnya, pernyataan Menteri BUMN Rini Soemarno, bahwa Dirut Pertamina yang penting manajerial, dan hal teknikal keahlian bisa dibeli serta tidak perlu memahami industri Migas, sangat berbahaya, tendensius dan sarat kepentingan.
"Saat ini yang menjadi masalah adalah proses seleksi calon Direksi Pertamina yang dilalukan menteri BUMN Rini Soemarno. Sejumlah persoalan tersebut salah satunya proses seleksi cenderung tertutup, sehingga belum memenuhi asas transparansi," ujar Karyono saat dihubungi, Selasa (11/11/2014).
Karyono menambahkan, hingga saat ini belum terdengar kabar bahwa Rini Soemarno melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses seleksi, sehingga belum memenuhi asas akuntabilitas publik.
"Dari nama-nama calon direksi yang mengikuti fit and proper test melalui PT DDI tidak ada yang memenuhi syarat kompetensi di bidang tata kelola minyak dan gas. Ini berbahaya jika proses seleksi ini dilanjutkan," jelasnya.
Pasalnya, lanjut Karyono, untuk memimpin perusahaan sebesar pertamina harus memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang Migas dari hulu sampai hilir. Bahkan kandidat kuat Rifnaldi Firmansyah mantan Dirut Telkom, terkesan dipakasakan, meski tidak memiliki kompetensi di bisnis Migas.
"Proses seleksi semacam ini akan semakin membuat kecurigaan publik. Maka dari itu, mengingat pentingnya peran Pertamina, sebaiknya Presiden Jokowi harus berperan aktif dalam proses seleksi calon direksi dan komisaris Pertamina. Apalagi kooptasi Soemarno cs, Jusuf Kalla dan Arifin Panigoro semakin menguat informasinya," pungkasnya.
Seperti diketahui, nama-nama calon direksi Pertamina yg mengikuti fit and proper adalah Budi Sadikin (Dirut Bank Mandiri), Sunarso (Direksi Bank Mandiri), Zulkifli Zaini (Mantan Dirut Bank Mandiri), Fahmi Muhtar (Mantan Dirut PLN), Dwi Sucipto (Dirut Semen Indonesia), dan Rifnaldi Firmansyah (Mantan Dirut Telkom).
(gpr)