Pertamina Sumbagsel Bentuk Satgas Pantau Ketersediaan BBM
A
A
A
PALEMBANG - PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) II Sumbagsel mengklaim sejak November lalu telah bembentuk tim Satuan Petugas (Satgas) yang berasal dari Pertamina. Satgas ini bertugas memantau ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) menjelang kenaikan BBM sebelum 1 Januari 2015 mendatang.
“Satgas yang dibentuk ini sifatnya hanya memantau dan monitoring saja. Bukan ditempatkan ditiap-tiap SPBU. Mereka (Satgas) akan memonitoring jika ada SPBU yang mengalami kekosongan sehingga perlu diambil tindakan lebih lanjut dengan harapan tidak menganggu pendistribusian BBM ke masyarakat,”kata Senior Supervisor External Relation Pertamina Marketing Operation Region II, Rabu (12/11/2014).
Jelang kenaikan harga BBM, kata dia, kendati banyak daerah di Indonesia yang menentang kenaikan harga BBM, justru kondisi di Palembang relatif aman.
Selain membentuk tim Satgas, pihaknya pula menambah jam kerja di terminal BBM. Biasanya terminal BBM libur pada hari Minggu, namun kini tetap beroperasi. Penambahan jam stand by terminal BBM dari 8 jam sampai dengan 16 jam per hari kini dimaksimalkan menjadi 24 jam per hari.
“Saat ini Terminal BBM di Sumsel ada 3 yakni di Baturaja, Kertapati dan Lubuk Linggau. Sedangkan di Sumbagsel ditambah terminal BBM di Bangka, Bengkulu, Jambi, dan Lampung,”terangnya.
Untuk kuantitas SPBU di Sumsel, kata dia, saat ini ada sebanyak 128 unit SPBU. Sedangkan di Kota Palembang mencapai 36 unit SPBU dengan rata-rata persediaan untuk konsumsi solar mencapai 1.500kiloliter dan sekitar 2.000kiloliter untuk premium.
Dia mengimbau kepada masyarakat Palembang dan sekitarnya untuk membeli BBM sesuai kebutuhan, tanpa melakukan aksi borong jelang kenaikan BBM.
“Sampai saat ini belum ada laporan aksi borong yang dilakukan masyarakat ataupun pihak tertentu sehingga dapat menganggu pendistribusian BBM ke masyarakat. Untuk aksi penimbunan kami serahkan ke kepolisian. Kami melihat masyarakat Palembang sudah bijak dalam menyikapi penyesuaian harga BBM,” jelasnya.
Sementara itu, Perwakilan Partai Rakyat Demokratik, Fuad Kurniawan menambahkan pihaknya tetap menentang rencana pemerintah yang akan mengeluarkan kebijakan menyesuaikan harga BBM sebelum 1 Januari 2015 mendatang. Banyak cara lain untuk mengurangi subsidi BBM seperti dengan mengoptimalisasi penerimaan pajak hingga ekstensifikasi pajak yang belum terserap maksimal.
“Akan banyak imbas jika harga BBM itu dinaikkan, mulai dari terjadinya kenaikan harga kebutuhan pokok, peningkatan inflasi yang berujung pada bertambahnya angka kredit macet, naiknya tarif transportasi dan dampak buruk lainnya,” ujarnya.
“Satgas yang dibentuk ini sifatnya hanya memantau dan monitoring saja. Bukan ditempatkan ditiap-tiap SPBU. Mereka (Satgas) akan memonitoring jika ada SPBU yang mengalami kekosongan sehingga perlu diambil tindakan lebih lanjut dengan harapan tidak menganggu pendistribusian BBM ke masyarakat,”kata Senior Supervisor External Relation Pertamina Marketing Operation Region II, Rabu (12/11/2014).
Jelang kenaikan harga BBM, kata dia, kendati banyak daerah di Indonesia yang menentang kenaikan harga BBM, justru kondisi di Palembang relatif aman.
Selain membentuk tim Satgas, pihaknya pula menambah jam kerja di terminal BBM. Biasanya terminal BBM libur pada hari Minggu, namun kini tetap beroperasi. Penambahan jam stand by terminal BBM dari 8 jam sampai dengan 16 jam per hari kini dimaksimalkan menjadi 24 jam per hari.
“Saat ini Terminal BBM di Sumsel ada 3 yakni di Baturaja, Kertapati dan Lubuk Linggau. Sedangkan di Sumbagsel ditambah terminal BBM di Bangka, Bengkulu, Jambi, dan Lampung,”terangnya.
Untuk kuantitas SPBU di Sumsel, kata dia, saat ini ada sebanyak 128 unit SPBU. Sedangkan di Kota Palembang mencapai 36 unit SPBU dengan rata-rata persediaan untuk konsumsi solar mencapai 1.500kiloliter dan sekitar 2.000kiloliter untuk premium.
Dia mengimbau kepada masyarakat Palembang dan sekitarnya untuk membeli BBM sesuai kebutuhan, tanpa melakukan aksi borong jelang kenaikan BBM.
“Sampai saat ini belum ada laporan aksi borong yang dilakukan masyarakat ataupun pihak tertentu sehingga dapat menganggu pendistribusian BBM ke masyarakat. Untuk aksi penimbunan kami serahkan ke kepolisian. Kami melihat masyarakat Palembang sudah bijak dalam menyikapi penyesuaian harga BBM,” jelasnya.
Sementara itu, Perwakilan Partai Rakyat Demokratik, Fuad Kurniawan menambahkan pihaknya tetap menentang rencana pemerintah yang akan mengeluarkan kebijakan menyesuaikan harga BBM sebelum 1 Januari 2015 mendatang. Banyak cara lain untuk mengurangi subsidi BBM seperti dengan mengoptimalisasi penerimaan pajak hingga ekstensifikasi pajak yang belum terserap maksimal.
“Akan banyak imbas jika harga BBM itu dinaikkan, mulai dari terjadinya kenaikan harga kebutuhan pokok, peningkatan inflasi yang berujung pada bertambahnya angka kredit macet, naiknya tarif transportasi dan dampak buruk lainnya,” ujarnya.
(gpr)