Mantan Komisaris Pertamina Setuju Harga BBM Naik
Mantan Komisaris Pertamina Setuju Harga BBM Naik
A
A
A
JAKARTA - Mantan Komisaris Pertamina Roes Aryawijaya setuju jika pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pasalnya, menurut dia, sistem penyaluran subsidi BBM selama ini melalui badan usaha milik negara (BUMN) terkait, tidak langsung ke masyarakat.
"Harga BBM sebaiknya naik. Coba perhatikan selama 10 tahun terakhir, ternyata yang masih pakai sistem subsidi harga BBM langsung dibayar ke pertamina dan PLN. Harusnya langsung ke rakyat saja," ujarnya dalam acara Polemik dengan tema "Bola Panas BBM" di Jakarta, Sabtu (15/11/2014).
Dia menuturkan, masyarakat harusnya menyadari bahwa selama 10 tahun terakhir subsidi BBM lebih banyak dikonsumsi masyarakat kalangan menengah dan atas, yang tergolong mampu.
"Selama 10 tahun mungkin bisa kita sadari yang menikmati subsidi BBM dari kalangan menengah dan kalangan atas sebesar Rp150 triliun. Sedangkan kalangan bawah hanya Rp30 triliun," tegasnya.
Karena itu, menurut dia, perlu solusi jitu dengan mengeluarkan sistem baru sebagai pengganti subsidi BBM yang salah sasarsan tersebut agar subsidi lebih dapat dinikmati masyarakat miskin.
"Apa subsidi yang salah sasaran ini mau kita biarkan? Maka sebaiknya memang harga BBM naik, namun sistemnya diubah, jangan pakai subsidi harga tapi langsung ke rakyat miskin. Misalnya, mengeluarkan sistem kartu yang dikeluarkan Pak Jokowi (Joko Widodo), kita mulai dari situ," tutur dia.
Dia berpedapat, masyarakat harus berpikir berbeda dari lainnya (out of the box), yakni jangan memberikan subsidi kepada BUMN tapi ke rakyat langsung.
Pasalnya, menurut dia, sistem penyaluran subsidi BBM selama ini melalui badan usaha milik negara (BUMN) terkait, tidak langsung ke masyarakat.
"Harga BBM sebaiknya naik. Coba perhatikan selama 10 tahun terakhir, ternyata yang masih pakai sistem subsidi harga BBM langsung dibayar ke pertamina dan PLN. Harusnya langsung ke rakyat saja," ujarnya dalam acara Polemik dengan tema "Bola Panas BBM" di Jakarta, Sabtu (15/11/2014).
Dia menuturkan, masyarakat harusnya menyadari bahwa selama 10 tahun terakhir subsidi BBM lebih banyak dikonsumsi masyarakat kalangan menengah dan atas, yang tergolong mampu.
"Selama 10 tahun mungkin bisa kita sadari yang menikmati subsidi BBM dari kalangan menengah dan kalangan atas sebesar Rp150 triliun. Sedangkan kalangan bawah hanya Rp30 triliun," tegasnya.
Karena itu, menurut dia, perlu solusi jitu dengan mengeluarkan sistem baru sebagai pengganti subsidi BBM yang salah sasarsan tersebut agar subsidi lebih dapat dinikmati masyarakat miskin.
"Apa subsidi yang salah sasaran ini mau kita biarkan? Maka sebaiknya memang harga BBM naik, namun sistemnya diubah, jangan pakai subsidi harga tapi langsung ke rakyat miskin. Misalnya, mengeluarkan sistem kartu yang dikeluarkan Pak Jokowi (Joko Widodo), kita mulai dari situ," tutur dia.
Dia berpedapat, masyarakat harus berpikir berbeda dari lainnya (out of the box), yakni jangan memberikan subsidi kepada BUMN tapi ke rakyat langsung.
(rna)
Explore More