Tol Laut Harus Didukung Pertumbuhan Industri
Senin, 17 November 2014 - 13:39 WIB
Tol Laut Harus Didukung Pertumbuhan Industri
A
A
A
PADALARANG - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ PPN Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, implementasi konsep tol laut harus didukung pertumbuhan industri atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah pelabuhan.
Untuk mendukung konsep tersebut, pemerintah membangun pelabuhan internasional, pengembangan pelabuhan pendulum, serta pelabuhan pengumpul. Konsep tersebut masih dalam tahap pematangan, pelabuhan mana saja yang akan dikembangkan. “Tentu kalau ada dermaga yang besar, di sana harus ada pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengangkutan dari sisi logistiknya.
Kami akan mematangkan konsep ini dengan membuat focus group discussion (FGD). Kita akan gabungkan pemikiran bersama- sama termasuk dari Bappenas sebagai perencana pembangunan nasional, praktisi, serta kalangan penggiat pelabuhan seperti swasta,” ujar dia pada diskusi dengan media di Padalarang, Jawa Barat, akhir pekan lalu.
Sebagai informasi, implementasi konsep tol laut yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini ditunggu berbagai kalangan, mengingat konsep tol laut tak jauh berbeda dengan konsep Pendulum Nusantara yang digagas BUMN melalui PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Di tempat yang sama, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy Supriadi Priatna mengatakan, berdasarkan rancangan yang disusun Bappenas melalui rancangan teknokratik, terdapat 24 pelabuhan yang akan dikembangkan.
Pelabuhan tersebut terdiri atas dua pelabuhan internasional, antara lain Pelabuhan Kuala Tanjung dan Pelabuhan Bitung. Selanjutnya juga ada enam pelabuhan utama antara lain Tanjung Priok, Belawan, Makassar, Sorong, serta Kuala Tanjung dan Bitung yang juga berfungsi sebagai pelabuhan utama.
“Hub (penghubung) internasional semacam ruang tamunya. Kapal-kapal besar dari luar negeri berukuran 3.000–6.000 teus ini kita harapkan singgah dulu di hub internasional di Kuala Tanjung dan Bitung. Sementara, ada pelabuhan utama lainnya serta 24 pelabuhan pengumpul. Konsep ini tentu membutuhkan pengembangan pelabuhan ke depan,” ujar dia. Dalam pengembangan pelabuhan tersebut, Bappenas mencatat ada 24 pelabuhan yang akan dikembangkan.
Ke- 24 pelabuhan tersebut termasuk enam pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul yang terdiri atas Pelabuhan Banda Aceh, Belawan, Kuala Tanjung, Dumai, Batam, Padang, Pangkal Pinang, Panjang, Tanjung Priok, Cilacap, Tanjung Perak, Lombok, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Maloy, Makassar, Bitung, Halmahera, Ambon, Sorong, Merauke, serta Jayapura. Dedy mengatakan, dari jumlah pelabuhan tersebut, kemungkinan masih akan berkembang karena dibahas lebih lanjut dan harus mendapat persetujuan presiden.
“Apakah ini masih bisa berkembang. Jawabannya kemungkinan iya. Sebab, kalau ternyata pelabuhan lain ada yang ramai, kemungkinan bisa bertambah. Jumlah 24 pelabuhan ini belum pasti jadi. Namun, akan diusulkan ke bapak presiden dan akan selesai 15 Januari 2015 melalui Perpres RPJMN,” ujar dia.
Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Associations (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, kalangan pelayaran nasional swasta terutama di sektor jasa kontainer sudah menerapkan gagasan tol laut yang dicanangkan pemerintahan.
Misalnya, dua rute utama yakni Jakarta-Surabaya termasuk Makassar, pelayaran untuk kegiatan kontainer sudah aktif. “Ke depan hanya perlu ditingkatkan kapasitasnya terutama untuk pelabuhan utama tersebut,” pungkasnya.
Ichsan amin
Untuk mendukung konsep tersebut, pemerintah membangun pelabuhan internasional, pengembangan pelabuhan pendulum, serta pelabuhan pengumpul. Konsep tersebut masih dalam tahap pematangan, pelabuhan mana saja yang akan dikembangkan. “Tentu kalau ada dermaga yang besar, di sana harus ada pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengangkutan dari sisi logistiknya.
Kami akan mematangkan konsep ini dengan membuat focus group discussion (FGD). Kita akan gabungkan pemikiran bersama- sama termasuk dari Bappenas sebagai perencana pembangunan nasional, praktisi, serta kalangan penggiat pelabuhan seperti swasta,” ujar dia pada diskusi dengan media di Padalarang, Jawa Barat, akhir pekan lalu.
Sebagai informasi, implementasi konsep tol laut yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini ditunggu berbagai kalangan, mengingat konsep tol laut tak jauh berbeda dengan konsep Pendulum Nusantara yang digagas BUMN melalui PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Di tempat yang sama, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy Supriadi Priatna mengatakan, berdasarkan rancangan yang disusun Bappenas melalui rancangan teknokratik, terdapat 24 pelabuhan yang akan dikembangkan.
Pelabuhan tersebut terdiri atas dua pelabuhan internasional, antara lain Pelabuhan Kuala Tanjung dan Pelabuhan Bitung. Selanjutnya juga ada enam pelabuhan utama antara lain Tanjung Priok, Belawan, Makassar, Sorong, serta Kuala Tanjung dan Bitung yang juga berfungsi sebagai pelabuhan utama.
“Hub (penghubung) internasional semacam ruang tamunya. Kapal-kapal besar dari luar negeri berukuran 3.000–6.000 teus ini kita harapkan singgah dulu di hub internasional di Kuala Tanjung dan Bitung. Sementara, ada pelabuhan utama lainnya serta 24 pelabuhan pengumpul. Konsep ini tentu membutuhkan pengembangan pelabuhan ke depan,” ujar dia. Dalam pengembangan pelabuhan tersebut, Bappenas mencatat ada 24 pelabuhan yang akan dikembangkan.
Ke- 24 pelabuhan tersebut termasuk enam pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul yang terdiri atas Pelabuhan Banda Aceh, Belawan, Kuala Tanjung, Dumai, Batam, Padang, Pangkal Pinang, Panjang, Tanjung Priok, Cilacap, Tanjung Perak, Lombok, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Maloy, Makassar, Bitung, Halmahera, Ambon, Sorong, Merauke, serta Jayapura. Dedy mengatakan, dari jumlah pelabuhan tersebut, kemungkinan masih akan berkembang karena dibahas lebih lanjut dan harus mendapat persetujuan presiden.
“Apakah ini masih bisa berkembang. Jawabannya kemungkinan iya. Sebab, kalau ternyata pelabuhan lain ada yang ramai, kemungkinan bisa bertambah. Jumlah 24 pelabuhan ini belum pasti jadi. Namun, akan diusulkan ke bapak presiden dan akan selesai 15 Januari 2015 melalui Perpres RPJMN,” ujar dia.
Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Associations (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, kalangan pelayaran nasional swasta terutama di sektor jasa kontainer sudah menerapkan gagasan tol laut yang dicanangkan pemerintahan.
Misalnya, dua rute utama yakni Jakarta-Surabaya termasuk Makassar, pelayaran untuk kegiatan kontainer sudah aktif. “Ke depan hanya perlu ditingkatkan kapasitasnya terutama untuk pelabuhan utama tersebut,” pungkasnya.
Ichsan amin
(ars)
