Ini Penyebab Penerimaan Pajak Lemah
Senin, 24 November 2014 - 13:08 WIB
Ini Penyebab Penerimaan Pajak Lemah
A
A
A
JAKARTA - Kepala ekonom BCA David Sumual mengatakan, penerimaan pajak yang melemah karena banyak yang belum optimal terutama non perusahaan atau UMKM yang belum semuanya menjadi wajib pajak atau punya NPWP.
"Kalau yang lain, seperti karyawan perusahaan besar, perusahan menengah semua sudah wajib pajak," ujarnya kepada Koran Sindo, Senin (24/11/2014).
Ke depan, perbaikan sumber daya manusia (SDM) juga perlu diperbaiki dan ditambah untuk menggarap yang belum membayar pajak. Perbaikan dan pengembangan sistem juga diperlukan.
"Kan ini kekurangan tenaga, ini yang perlu ditelusuri. Seperti perlu analis pajaknya, surveyor pajak, dari dirjen pajaknya ini masih terkendala," ungkap dia.
Menurutnya, kemungkinan target pajak sebesar Rp1.200 triliun yang tidak akan tercapai berkaitan dengan perlambatan ekonomi Indonesia.
Target pemerintah tahun lalu yang masih di atas 6%, kemudian dikurangi menjadi 5,1% membuat penerimaan pajaknya juga ikut menurun.
"Tapi memang harus dicari celah yang belum tergarap. Kalau menurut saya masih banyak yang belum bayar pajak, yang belum punya NPWP. Yang punya NPWP biasanya pegawai doang, kalau pengusaha menengah ke bawah biasanya belum punya," ujar David.
Jadi, lanjut dia, untuk memperbaiki fiskal ini menambah utang dirasa langkah yang bagus setelah struktur belanjanya lebih baik.
"Sebelumnya banyak sektor konsumtif untuk subsidi BBM, tapi untuk ke depannya akan lebih produktif. Kalau sekarang struktur belanja lebih ke konsumtif, sekarang rapat-rapat mau dikurangi seperti perjalanan dinas yang kurang produktif. Jadi, nanti dialihkan ke yang produktif," trutunya.
Sehingga, apabila struktur belanjanya sudah lebih baik, maka tidak akan ada masalah.
Selain itu, sebagian dari belanja subsidi yang telah dikurangi kemarin perlu juga untuk insentif pajak, karena sekarang sektor konsumtifnya cenderung melambat seiring naiknya harga BBM.
"Kalau yang lain, seperti karyawan perusahaan besar, perusahan menengah semua sudah wajib pajak," ujarnya kepada Koran Sindo, Senin (24/11/2014).
Ke depan, perbaikan sumber daya manusia (SDM) juga perlu diperbaiki dan ditambah untuk menggarap yang belum membayar pajak. Perbaikan dan pengembangan sistem juga diperlukan.
"Kan ini kekurangan tenaga, ini yang perlu ditelusuri. Seperti perlu analis pajaknya, surveyor pajak, dari dirjen pajaknya ini masih terkendala," ungkap dia.
Menurutnya, kemungkinan target pajak sebesar Rp1.200 triliun yang tidak akan tercapai berkaitan dengan perlambatan ekonomi Indonesia.
Target pemerintah tahun lalu yang masih di atas 6%, kemudian dikurangi menjadi 5,1% membuat penerimaan pajaknya juga ikut menurun.
"Tapi memang harus dicari celah yang belum tergarap. Kalau menurut saya masih banyak yang belum bayar pajak, yang belum punya NPWP. Yang punya NPWP biasanya pegawai doang, kalau pengusaha menengah ke bawah biasanya belum punya," ujar David.
Jadi, lanjut dia, untuk memperbaiki fiskal ini menambah utang dirasa langkah yang bagus setelah struktur belanjanya lebih baik.
"Sebelumnya banyak sektor konsumtif untuk subsidi BBM, tapi untuk ke depannya akan lebih produktif. Kalau sekarang struktur belanja lebih ke konsumtif, sekarang rapat-rapat mau dikurangi seperti perjalanan dinas yang kurang produktif. Jadi, nanti dialihkan ke yang produktif," trutunya.
Sehingga, apabila struktur belanjanya sudah lebih baik, maka tidak akan ada masalah.
Selain itu, sebagian dari belanja subsidi yang telah dikurangi kemarin perlu juga untuk insentif pajak, karena sekarang sektor konsumtifnya cenderung melambat seiring naiknya harga BBM.
(izz)
Lihat Juga :
