Bangun Infrastruktur, Belanja Modal Dihemat
Bangun Infrastruktur, Belanja Modal Dihemat
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah berencana menghemat belanja modal barang dan jasa sebesar 8-10% dari semua kementerian/ lembaga. Dana hasil pemangkasan itu rencananya digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago mengatakan, penghematan dari pengeluaran barang dan jasa pada setiap kementerian maupun lembaga bisa menghasilkan puluhan triliun. Dana itu kemudian masih akan ditambah hasil dari pengalihan subsidi BBM yang minimal mencapai Rp136,2 triliun.
“Kalau total belanja barang dan jasa Rp800 triliun lebih, kemudian 80% saja masuk ke dalam sistem Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-procurement satu atap, menurut hitungan bisa dihemat 8-10%. Dengan perbaikan itu, ada peluang penghematan puluhan triliun,” ujar dia di Kantor Bappenas, Jakarta, akhir pekan lalu.
Andrinof mengatakan, kementeriannya masih mematangkan rencana penghematan tersebut, termasuk membahas alokasi anggaran bersama Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya untuk dana dari pengalihan subsidi BBM. Sebab, pengalihan subsidi BBM tidak semuanya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, namun juga digunakan untuk memperkuat bantalan sosial.
“Melalui pengalihan subsidi BBM dengan menaikkan harga solar dan premium akan menambah ruang fiskal yang dialokasikan kepada dua kelompok, yakni membangun bantalan sosial dan meningkatkan pembangunan infrastruktur. Yang sering jadi pertanyaan sekarang, untuk infrastruktur itu berapa. Ini pun namanya masih rencana, kita masih akan bahas lagi bersama-sama dengan kementerian dan lembaga terkait,” paparnya.
Bappenas menyebutkan, kebutuhan pendanaan infrastruktur berdasarkan isu strategis nasional adalah sebesar Rp85,7 triliun. Kebutuhan tersebut antara lain membangun sembilan waduk, irigasi 37.000 hektare, pengendalian banjir 475 kilometer (km), memenuhi rasio elektrifikasi 85,2%, membangun sistem pengelolaan air minum untuk 284 desa, infrastruktur air limbah bagi 177 kawasan, membangun tempat pembuangan akhir (TPA) di 200 kawasan, membangun perumahan swadaya 5.000 unit, dan rumah susun 44 twin block serta membangun infrastruktur pedesaan di 4.450 desa.
Di sektor transportasi dan jalan, pembangunan infrastruktur terdiri atas jalan baru 258,9 km, peningkatan kapasitas pelebaran jalan 1.237 km, pembangunan jalur kereta api 101 km dan peningkatan kapasitas 616 km, peningkatan armada perintis 13 kapal di wilayah timur, peningkatan kapasitas pelabuhan di 67 lokasi, pengembangan delapan bandara serta meningkatkan infrastruktur penyiaran RRI 74% dan digitalisasi TVRI.
Deputi Sarana dan Prasarana Infrastruktur Bappenas Dedy Supriadi Priatna mengatakan, kebutuhan tambahan anggaran tersebut berdasarkan rancangan teknokratik di sektor infrastruktur.
“Kebutuhan tambahan anggaran infrastruktur ini didasarkan pada rencana undang-undang jangka panjang nasional menengah (RPJMN) untuk memenuhi target pada tahun 2025. Misalnya, ada penambahan jalan nasional, rasio elektrifikasi serta bandara dan rel kereta termasuk 15 bandara baru semuanya berdasarkan visi misi presiden melalui program Nawa Cita,” ucapnya.
Dedy menambahkan, khusus untuk tol laut, telah dibicarakan dengan kebutuhan sementara mencapai Rp700 triliun, di antaranya membangun 24 pelabuhan, short sea shipping, serta pembangunan dermaga nonkomersial.
Anggaran tersebut merupakan estimasi kebutuhan total, namun tidak semuanya mengandalkan APBN tapi juga melibatkan swasta dan BUMN, termasuk pinjaman luar negeri. Pembangunan tersebut juga harus sejalan dengan pembangunan kawasan-kawasan industri yang dalam program Masterplan Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Terpisah, ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan, implementasi rencana pemerintah harus segera diwujudkan dengan memanfaatkan semua komponen yang ada. Dia beralasan, saat ini pembangunan infrastruktur baru berada di bawah 2,5% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara, persentase ideal adalah 6,5% dari PDB.
“Dengan gap anggaran untuk infrastruktur yang ada sekarang pemerintah harus bisa maksimal memanfaatkan BUMN, swasta dengan jaminan memadai dari pemerintah serta pinjaman yang terukur dari luar negeri,” ujarnya.
Ichsan Amin
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago mengatakan, penghematan dari pengeluaran barang dan jasa pada setiap kementerian maupun lembaga bisa menghasilkan puluhan triliun. Dana itu kemudian masih akan ditambah hasil dari pengalihan subsidi BBM yang minimal mencapai Rp136,2 triliun.
“Kalau total belanja barang dan jasa Rp800 triliun lebih, kemudian 80% saja masuk ke dalam sistem Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-procurement satu atap, menurut hitungan bisa dihemat 8-10%. Dengan perbaikan itu, ada peluang penghematan puluhan triliun,” ujar dia di Kantor Bappenas, Jakarta, akhir pekan lalu.
Andrinof mengatakan, kementeriannya masih mematangkan rencana penghematan tersebut, termasuk membahas alokasi anggaran bersama Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya untuk dana dari pengalihan subsidi BBM. Sebab, pengalihan subsidi BBM tidak semuanya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, namun juga digunakan untuk memperkuat bantalan sosial.
“Melalui pengalihan subsidi BBM dengan menaikkan harga solar dan premium akan menambah ruang fiskal yang dialokasikan kepada dua kelompok, yakni membangun bantalan sosial dan meningkatkan pembangunan infrastruktur. Yang sering jadi pertanyaan sekarang, untuk infrastruktur itu berapa. Ini pun namanya masih rencana, kita masih akan bahas lagi bersama-sama dengan kementerian dan lembaga terkait,” paparnya.
Bappenas menyebutkan, kebutuhan pendanaan infrastruktur berdasarkan isu strategis nasional adalah sebesar Rp85,7 triliun. Kebutuhan tersebut antara lain membangun sembilan waduk, irigasi 37.000 hektare, pengendalian banjir 475 kilometer (km), memenuhi rasio elektrifikasi 85,2%, membangun sistem pengelolaan air minum untuk 284 desa, infrastruktur air limbah bagi 177 kawasan, membangun tempat pembuangan akhir (TPA) di 200 kawasan, membangun perumahan swadaya 5.000 unit, dan rumah susun 44 twin block serta membangun infrastruktur pedesaan di 4.450 desa.
Di sektor transportasi dan jalan, pembangunan infrastruktur terdiri atas jalan baru 258,9 km, peningkatan kapasitas pelebaran jalan 1.237 km, pembangunan jalur kereta api 101 km dan peningkatan kapasitas 616 km, peningkatan armada perintis 13 kapal di wilayah timur, peningkatan kapasitas pelabuhan di 67 lokasi, pengembangan delapan bandara serta meningkatkan infrastruktur penyiaran RRI 74% dan digitalisasi TVRI.
Deputi Sarana dan Prasarana Infrastruktur Bappenas Dedy Supriadi Priatna mengatakan, kebutuhan tambahan anggaran tersebut berdasarkan rancangan teknokratik di sektor infrastruktur.
“Kebutuhan tambahan anggaran infrastruktur ini didasarkan pada rencana undang-undang jangka panjang nasional menengah (RPJMN) untuk memenuhi target pada tahun 2025. Misalnya, ada penambahan jalan nasional, rasio elektrifikasi serta bandara dan rel kereta termasuk 15 bandara baru semuanya berdasarkan visi misi presiden melalui program Nawa Cita,” ucapnya.
Dedy menambahkan, khusus untuk tol laut, telah dibicarakan dengan kebutuhan sementara mencapai Rp700 triliun, di antaranya membangun 24 pelabuhan, short sea shipping, serta pembangunan dermaga nonkomersial.
Anggaran tersebut merupakan estimasi kebutuhan total, namun tidak semuanya mengandalkan APBN tapi juga melibatkan swasta dan BUMN, termasuk pinjaman luar negeri. Pembangunan tersebut juga harus sejalan dengan pembangunan kawasan-kawasan industri yang dalam program Masterplan Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Terpisah, ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan, implementasi rencana pemerintah harus segera diwujudkan dengan memanfaatkan semua komponen yang ada. Dia beralasan, saat ini pembangunan infrastruktur baru berada di bawah 2,5% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara, persentase ideal adalah 6,5% dari PDB.
“Dengan gap anggaran untuk infrastruktur yang ada sekarang pemerintah harus bisa maksimal memanfaatkan BUMN, swasta dengan jaminan memadai dari pemerintah serta pinjaman yang terukur dari luar negeri,” ujarnya.
Ichsan Amin
(ftr)
Explore More