Pertamina Pastikan Subsidi BBM Nelayan Tepat Sasaran
A
A
A
JAKARTA - Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya mengatakan, nelayan dipastikan akan mendapatkan solar bersubsidi dan tepat sasaran dengan sistem baru yang diujicobakan lewat kartu BBM Nelayan.
Hanung mengatakan, prioritasnya untuk subsidi tersebut adalah untuk nelayan yang ekonominya belum begitu kuat. Dengan kapal di bawah 30 GT.
"Kalau kapal terdaftar yang 30 GT itu setahu saya ada 591 ribu. Yang di atas 30 GT itu sudah masuk plat pengusaha mampu, mestinya jangan beli BBM bersubsidi nelayan kita. Itu menurut saya. Tapi kebijakan itu sepenuhnya ada di KKP. Dan tadi sudah dilihat, nama kapal ada, kuota ada di kartu BBM Nelayan itu. Kemudian sisa kuota ada. Saya pastikan ini bisa memanage itulah ya. Bakal tepat sasaran," ujarnya di Jakarta, Selasa (25/11/2014).
Namun, Hanung mengantisipasi untuk nelayan yang 'hobi' jual BBM di tengah laut. Itu diakui Hanung akan ada pengawasan dari KKP.
"Itu tadi tugas KKP untuk ngawasi. Saya juga melihat adanya hal tersebut dan harus mengantisipasi ini. Saya dengar KKP akan bangun sistem dengan kartu ini," ujarnya.
Sistem yang akan dibangun KKP, menurut Hanung, ketika nelayan melaut, dia kembali ke darat, kemudian laporkan hasil tangkapannya berapa, dalam sebulan direkap, kalau memang jumlahnya sesuai, berarti dia (nelayan) itu bekerja dengan benar, solarnya tak dijual.
"Itu digunakan sebagai dasar untuk memberikan kuota di bulan berikutnya. Tapi kalau dia mengambil BBM bersubsidi perbulan, tapi enggak pernah dapat ikan, ya bulan berikutnya enggak kita kasih lagi karena indikasinya sudah enggak benar," tandasnya.
Hanung mengatakan, prioritasnya untuk subsidi tersebut adalah untuk nelayan yang ekonominya belum begitu kuat. Dengan kapal di bawah 30 GT.
"Kalau kapal terdaftar yang 30 GT itu setahu saya ada 591 ribu. Yang di atas 30 GT itu sudah masuk plat pengusaha mampu, mestinya jangan beli BBM bersubsidi nelayan kita. Itu menurut saya. Tapi kebijakan itu sepenuhnya ada di KKP. Dan tadi sudah dilihat, nama kapal ada, kuota ada di kartu BBM Nelayan itu. Kemudian sisa kuota ada. Saya pastikan ini bisa memanage itulah ya. Bakal tepat sasaran," ujarnya di Jakarta, Selasa (25/11/2014).
Namun, Hanung mengantisipasi untuk nelayan yang 'hobi' jual BBM di tengah laut. Itu diakui Hanung akan ada pengawasan dari KKP.
"Itu tadi tugas KKP untuk ngawasi. Saya juga melihat adanya hal tersebut dan harus mengantisipasi ini. Saya dengar KKP akan bangun sistem dengan kartu ini," ujarnya.
Sistem yang akan dibangun KKP, menurut Hanung, ketika nelayan melaut, dia kembali ke darat, kemudian laporkan hasil tangkapannya berapa, dalam sebulan direkap, kalau memang jumlahnya sesuai, berarti dia (nelayan) itu bekerja dengan benar, solarnya tak dijual.
"Itu digunakan sebagai dasar untuk memberikan kuota di bulan berikutnya. Tapi kalau dia mengambil BBM bersubsidi perbulan, tapi enggak pernah dapat ikan, ya bulan berikutnya enggak kita kasih lagi karena indikasinya sudah enggak benar," tandasnya.
(gpr)