Indef Beberkan 10 Kegagalan Pemerintahan SBY
Kamis, 27 November 2014 - 11:18 WIB
Indef Beberkan 10 Kegagalan Pemerintahan SBY
A
A
A
JAKARTA - Institute for Development of Economic and Finance (Indef) membeberkan 10 kegagalan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia.
Direktur Eksekutif Indef Ahmad Erani Yustika menyebutkan, dalam sepuluh tahun kepemimpinan SBY, ketimpangan justru melebar, dan indeks gini ratio naik 0,5%.
"Kontribusi sektor industri terhadap PDB pun menurun. Pada 2004 share industri mencapai 28%, sementara di 2013 turun menjadi 23,5%," ujarnya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (27/11/2014).
Indikator selanjutnya, sambung Erani, neraca perdagangan yang sebelumnya surplus USD25,06 miliar, menjadi defisit USD4,06 miliar.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tinggi namun tidak menciptakan lapangan kerja. Elastisitas 1% pertumbuhan dalam membuka lapangan kerja, turun dari 436 ribu menjadi 164 ribu.
"Efisiensi ekonomi pun semakin buruk. ICOR melonjak 0,33% dari 4,17% menjadi 4,5%. Ini didorong karena adanya inefisiensi birokrasi, korupsi, dan keterbatasan infrastruktur," jelas dia.
Selain itu, tax ratio justru turun sebesar 1,4% dari sebelumnya 12,2% menjadi 10,8%. Selain itu, kesejahteraan petani pun mengalami penurunan hingga 0,92%.
"Rasio utang terhadap PDB turun. Namun utang per kapita justru naik dari USD531,29 per penduduk, menjadi USD1,002.69 per penduduk," terang Erani.
Kemudian, pembayaran bunga utang, menyedot rata-rata 13,6% dari anggaran pemerintah pusat, dengan realisasi pembayaran rata-rata 92,7% per tahun.
"APBN naik namun disertai defisit keseimbangan primer. Pada 2004 keseimbangan primer surplus 1,83% dari PDB, pada 2013 justru defisit 1,19%," tambahnya.
Bahkan, lanjut dia, postur Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dinilai tidak proporsional.
"Postur APBN semakin tidak proporsional, boros, dan semakin didominasi pengeluaran rutin dan birokrasi," pungkas Erani.
Direktur Eksekutif Indef Ahmad Erani Yustika menyebutkan, dalam sepuluh tahun kepemimpinan SBY, ketimpangan justru melebar, dan indeks gini ratio naik 0,5%.
"Kontribusi sektor industri terhadap PDB pun menurun. Pada 2004 share industri mencapai 28%, sementara di 2013 turun menjadi 23,5%," ujarnya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (27/11/2014).
Indikator selanjutnya, sambung Erani, neraca perdagangan yang sebelumnya surplus USD25,06 miliar, menjadi defisit USD4,06 miliar.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tinggi namun tidak menciptakan lapangan kerja. Elastisitas 1% pertumbuhan dalam membuka lapangan kerja, turun dari 436 ribu menjadi 164 ribu.
"Efisiensi ekonomi pun semakin buruk. ICOR melonjak 0,33% dari 4,17% menjadi 4,5%. Ini didorong karena adanya inefisiensi birokrasi, korupsi, dan keterbatasan infrastruktur," jelas dia.
Selain itu, tax ratio justru turun sebesar 1,4% dari sebelumnya 12,2% menjadi 10,8%. Selain itu, kesejahteraan petani pun mengalami penurunan hingga 0,92%.
"Rasio utang terhadap PDB turun. Namun utang per kapita justru naik dari USD531,29 per penduduk, menjadi USD1,002.69 per penduduk," terang Erani.
Kemudian, pembayaran bunga utang, menyedot rata-rata 13,6% dari anggaran pemerintah pusat, dengan realisasi pembayaran rata-rata 92,7% per tahun.
"APBN naik namun disertai defisit keseimbangan primer. Pada 2004 keseimbangan primer surplus 1,83% dari PDB, pada 2013 justru defisit 1,19%," tambahnya.
Bahkan, lanjut dia, postur Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dinilai tidak proporsional.
"Postur APBN semakin tidak proporsional, boros, dan semakin didominasi pengeluaran rutin dan birokrasi," pungkas Erani.
(izz)
Lihat Juga :
