Perizinan Menjadi Fokus BKPM
Perizinan Menjadi Fokus BKPM
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani akan segera melakukan pembenahan perizinan dan mewujudkan terciptanya one stop service.
Franky yang ditunjuk menggantikan Mahendra Siregar itu juga akan meminta peraturan khusus kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nantinya peraturan khusus itu menjadi dasar hukum perizinan satu pintu (one stop service) di BKPM. “Ini tantangan bagaimana mengintegrasikan satu pintu,” ujar Franky dalam sambutannya setelah dilantik sebagai kepala BKPM oleh Presiden Jokowi di Istana Negara di Jakarta tadi malam.
Dia mengatakan perizinan seperti prinsip, konstruksi, dan operasional selama ini menyebar di berbagai instansi, termasuk pemerintah daerah, sehingga tidak efisien dan memakan waktu lama. Hal ini tentu membuat daya saing Indonesia rendah. Pembenahan perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dan terintegrasi menurutnya akan memperbaiki iklim investasi.
“Selama ini saya aktif di dunia usaha Kadin, Gapmmi, Apindo berjuang dari luar, sekarang dari dalam. Apa yang dicapai BKPM selama ini sudah baik, jadi harus lebih baik,” imbuhnya. Selain pembenahan perizinan, Presiden Jokowi juga meminta Franky mengatasi hambatan yang terjadi di berbagai sektor. “Jadi proyek sekarang kan sebetulnya sudah cukup banyak, tetapi kendalanya banyak sekali,” ujar Franky.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan selama ini masalah perizinan memang merupakan salah satu kelemahan. “Izin daerah jadi handicaps, itu kurangi. Soal pertanahan, tata ruang, daerah izin pembangunan, dan lain-lain bikinnya. Akhirnyaizinituduit, itu yang harus dikurangi,” tegasnya. Idealnya, menurut dia, untuk bidang manufaktur perizinan hanya memakan waktu dua hingga tiga bulan.
Dia juga berharap pemerintah memberi insentif agar investasi lebih banyak masuk di Indonesia. Investasi yang masuk pun diharapkan pada sektor-sektor yang bisa mengurangi ketergantungan pada impor. Sementara itu mantan Menteri Perindustrian MS Hidayat berharap Franky bisa melakukan negosiasi-negosiasi dengan baik.
“Dia tahu soal industri, investasi, mudah-mudahan dia pandai bernegosiasi. Saya kira he’s the right man on the right place,” ujarnya. Terpisah, ekonom INDEF Ahmad Erani Yustika menilai Franky merupakan sosok yang memiliki kepedulian terhadap kepentingan domestik. Dengan demikian BKPM tidak hanya menjadi fasilitator investor asing. Porsi penanaman modal dalam negeri yang saat ini baru 30%, diharapkan Erani bisa meningkat menjadi 50%.
Selain itu sensitivitas ke ekonomi menengah ke bawah ini perlu diperkuat,” kata dia di Jakarta kemarin. Menurut Erani, BKPM juga diharapkan memiliki perspektif pengembangan investasi di luar Jawa. Apalagi dengan rencana pemerintah membangun infrastruktur yang bisa mendorong pengembangan ekonomi di luar Jawa.
“Kepala BKPM perlu memikirkan itu sehingga porsi di luar Jawa bisa menjadi lebih besar daripada saat ini,” sambungnya. Selain Kepala BKPM, Presiden juga melantik Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid dan tujuh pejabat Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketujuh orang tersebut adalah Ketua Komisi ASN Sofian Effendi, anggota Komisi Irham Dimly, Waluyo, I Made Suwandi, Nuraida Mokhsen, Tasdik Kinanto, dan Prijono Tjiptoherjanto. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, dipilihnya Nusron Wahid karena alasan kedekatan yang bersangkutan dengan Presiden. “Saat kampanye lalu Nusron sangat aktif membantu dan memiliki perhatian yang sangat besar dalam melindungi para TKI di luar negeri,” paparnya.
Ria martati/Rarasati syarief
Franky yang ditunjuk menggantikan Mahendra Siregar itu juga akan meminta peraturan khusus kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nantinya peraturan khusus itu menjadi dasar hukum perizinan satu pintu (one stop service) di BKPM. “Ini tantangan bagaimana mengintegrasikan satu pintu,” ujar Franky dalam sambutannya setelah dilantik sebagai kepala BKPM oleh Presiden Jokowi di Istana Negara di Jakarta tadi malam.
Dia mengatakan perizinan seperti prinsip, konstruksi, dan operasional selama ini menyebar di berbagai instansi, termasuk pemerintah daerah, sehingga tidak efisien dan memakan waktu lama. Hal ini tentu membuat daya saing Indonesia rendah. Pembenahan perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dan terintegrasi menurutnya akan memperbaiki iklim investasi.
“Selama ini saya aktif di dunia usaha Kadin, Gapmmi, Apindo berjuang dari luar, sekarang dari dalam. Apa yang dicapai BKPM selama ini sudah baik, jadi harus lebih baik,” imbuhnya. Selain pembenahan perizinan, Presiden Jokowi juga meminta Franky mengatasi hambatan yang terjadi di berbagai sektor. “Jadi proyek sekarang kan sebetulnya sudah cukup banyak, tetapi kendalanya banyak sekali,” ujar Franky.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan selama ini masalah perizinan memang merupakan salah satu kelemahan. “Izin daerah jadi handicaps, itu kurangi. Soal pertanahan, tata ruang, daerah izin pembangunan, dan lain-lain bikinnya. Akhirnyaizinituduit, itu yang harus dikurangi,” tegasnya. Idealnya, menurut dia, untuk bidang manufaktur perizinan hanya memakan waktu dua hingga tiga bulan.
Dia juga berharap pemerintah memberi insentif agar investasi lebih banyak masuk di Indonesia. Investasi yang masuk pun diharapkan pada sektor-sektor yang bisa mengurangi ketergantungan pada impor. Sementara itu mantan Menteri Perindustrian MS Hidayat berharap Franky bisa melakukan negosiasi-negosiasi dengan baik.
“Dia tahu soal industri, investasi, mudah-mudahan dia pandai bernegosiasi. Saya kira he’s the right man on the right place,” ujarnya. Terpisah, ekonom INDEF Ahmad Erani Yustika menilai Franky merupakan sosok yang memiliki kepedulian terhadap kepentingan domestik. Dengan demikian BKPM tidak hanya menjadi fasilitator investor asing. Porsi penanaman modal dalam negeri yang saat ini baru 30%, diharapkan Erani bisa meningkat menjadi 50%.
Selain itu sensitivitas ke ekonomi menengah ke bawah ini perlu diperkuat,” kata dia di Jakarta kemarin. Menurut Erani, BKPM juga diharapkan memiliki perspektif pengembangan investasi di luar Jawa. Apalagi dengan rencana pemerintah membangun infrastruktur yang bisa mendorong pengembangan ekonomi di luar Jawa.
“Kepala BKPM perlu memikirkan itu sehingga porsi di luar Jawa bisa menjadi lebih besar daripada saat ini,” sambungnya. Selain Kepala BKPM, Presiden juga melantik Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid dan tujuh pejabat Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketujuh orang tersebut adalah Ketua Komisi ASN Sofian Effendi, anggota Komisi Irham Dimly, Waluyo, I Made Suwandi, Nuraida Mokhsen, Tasdik Kinanto, dan Prijono Tjiptoherjanto. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, dipilihnya Nusron Wahid karena alasan kedekatan yang bersangkutan dengan Presiden. “Saat kampanye lalu Nusron sangat aktif membantu dan memiliki perhatian yang sangat besar dalam melindungi para TKI di luar negeri,” paparnya.
Ria martati/Rarasati syarief
(bbg)
Explore More