BI Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Jum'at, 05 Desember 2014 - 08:50 WIB
BI Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
A
A
A
MANOKWARI - Bank Indonesia (BI) kembali membuka kantor perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Pembukaan KPwBI di provinsi Papua Barat ini merupakan komitmen nyata BI untuk mendukung perekonomian di daerah.
Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo mengatakan, kehadiran Bank Indonesia di Papua Barat merupakan sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam mengakselerasi reformasi struktural. ”Kami akan menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian Papua Barat, termasuk dalam pengendalian inflasi dan perumusan kebijakan ekonomi daerah,” kata Agus saat sambutan acara peresmian KPwBI Papua Barat di Manokwari, Papua Barat, kemarin.
Dia melanjutkan, pihaknya juga akan memastikan kelancaran peredaran uang berkualitas tinggi untuk seluruh denominasi guna memfasilitasi transaksi di masyarakat. Selain itu, BI akan memperluas layanan transaksi nontunai hingga ke seluruh pelosok wilayah untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat agar terhubung dengan lembaga keuangan formal.
Menurutnya, perluasan layanan ini juga akan memfasilitasi pelaksanaan tata pemerintahan berdasar teknologi informasi (e-government ) di Papua Barat, termasuk penyaluran dana bantuan bersyarat secara nontunai dari pemerintah pusat kepada masyarakat Papua Barat yang membutuhkan.
”Untuk mendukung transaksi pembayaran nontunai, BI bertindak sebagai fasilitator pertukaran warkat kliring antarbank,” papar dia. Sepanjang kuartal III 2014, aktivitas kliring di wilayah Papua tercatat sebesar Rp1,56 triliun atau turun sebesar 3,72% yoy. Adapun, rata-rata nilai perputaran kliring per hari di wilayah Papua sebesar Rp25,49 miliar.
Ke depan, lanjut Agus, Bank Indonesia siap mendukung pelaksanaan transaksi kliring maupun Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BIRTGS) secara penuh. Lebih lanjut dia menuturkan, melalui kantor perwakilan BI di provinsi Papua Barat ini, BI akan membantu pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan yang bersentuhan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sementara, dalam konteks stabilitas sistem keuangan, pihaknya akan membantu pemerintah daerah dalam memelihara sistem keuangan agar tetap kondusif bagi pembangunan ekonomi daerah. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan melakukan pemantauan terhadap sumber-sumber kerentanan yang dapat menimbulkan ketidak seimbangan pada sistem keuangan agar dapat segera diambil kebijakan yang diperlukan.
Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi menyambut baik kehadiran Kantor Perwakilan BI di Papua Barat ini. Kehadiran BI di Papua Barat akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat. Pasalnya, selama ini peredaran uang dan pengendalian inflasi dikoordinasikan dengan Kantor Perwakilan BI Papua yang ada di Jayapura.
”Dengan kehadiran BI di Manokwari, maka kemajuan ekonomi di Papua Barat diharapkan lebih baik,” tambah dia. Bank Indonesia mencatat, pertumbuhan ekonomi provinsi Papua Barat sampai dengan kuartal III/2014 sebesar 6,4% atau mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II sebesar 7,87%.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat Henri N Tanor mengatakan, penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan oleh naiknya harga bahan bakarminyak (BBM), peningkatan harga komoditas, serta adanya pembatasan ekspor di Indonesia. ”Faktor utama PE itu karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pembatasan ekspor tambang,” katanya.
Kunthi fahmar sandy
Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo mengatakan, kehadiran Bank Indonesia di Papua Barat merupakan sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam mengakselerasi reformasi struktural. ”Kami akan menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian Papua Barat, termasuk dalam pengendalian inflasi dan perumusan kebijakan ekonomi daerah,” kata Agus saat sambutan acara peresmian KPwBI Papua Barat di Manokwari, Papua Barat, kemarin.
Dia melanjutkan, pihaknya juga akan memastikan kelancaran peredaran uang berkualitas tinggi untuk seluruh denominasi guna memfasilitasi transaksi di masyarakat. Selain itu, BI akan memperluas layanan transaksi nontunai hingga ke seluruh pelosok wilayah untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat agar terhubung dengan lembaga keuangan formal.
Menurutnya, perluasan layanan ini juga akan memfasilitasi pelaksanaan tata pemerintahan berdasar teknologi informasi (e-government ) di Papua Barat, termasuk penyaluran dana bantuan bersyarat secara nontunai dari pemerintah pusat kepada masyarakat Papua Barat yang membutuhkan.
”Untuk mendukung transaksi pembayaran nontunai, BI bertindak sebagai fasilitator pertukaran warkat kliring antarbank,” papar dia. Sepanjang kuartal III 2014, aktivitas kliring di wilayah Papua tercatat sebesar Rp1,56 triliun atau turun sebesar 3,72% yoy. Adapun, rata-rata nilai perputaran kliring per hari di wilayah Papua sebesar Rp25,49 miliar.
Ke depan, lanjut Agus, Bank Indonesia siap mendukung pelaksanaan transaksi kliring maupun Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BIRTGS) secara penuh. Lebih lanjut dia menuturkan, melalui kantor perwakilan BI di provinsi Papua Barat ini, BI akan membantu pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan yang bersentuhan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sementara, dalam konteks stabilitas sistem keuangan, pihaknya akan membantu pemerintah daerah dalam memelihara sistem keuangan agar tetap kondusif bagi pembangunan ekonomi daerah. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan melakukan pemantauan terhadap sumber-sumber kerentanan yang dapat menimbulkan ketidak seimbangan pada sistem keuangan agar dapat segera diambil kebijakan yang diperlukan.
Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi menyambut baik kehadiran Kantor Perwakilan BI di Papua Barat ini. Kehadiran BI di Papua Barat akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat. Pasalnya, selama ini peredaran uang dan pengendalian inflasi dikoordinasikan dengan Kantor Perwakilan BI Papua yang ada di Jayapura.
”Dengan kehadiran BI di Manokwari, maka kemajuan ekonomi di Papua Barat diharapkan lebih baik,” tambah dia. Bank Indonesia mencatat, pertumbuhan ekonomi provinsi Papua Barat sampai dengan kuartal III/2014 sebesar 6,4% atau mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II sebesar 7,87%.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat Henri N Tanor mengatakan, penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan oleh naiknya harga bahan bakarminyak (BBM), peningkatan harga komoditas, serta adanya pembatasan ekspor di Indonesia. ”Faktor utama PE itu karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pembatasan ekspor tambang,” katanya.
Kunthi fahmar sandy
(bbg)
