Penghapusan Raskin Buka Peluang Spekulan Bermain
Selasa, 16 Desember 2014 - 06:31 WIB
Penghapusan Raskin Buka Peluang Spekulan Bermain
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Bayu Krisnamurthi mengungkapkan, gejolak penghapusan beras masyarakat miskin (raskin) tidak hanya berimbas pada inflasi, tetapi juga chaos di tengah masyarakat. Penghapusan raskin membuka peluang para spekulan bermain.
“Yang paling berisiko merasakan imbas penghapusan raskin adalah masyarakat miskin dan para petani. Karena selama ini raskin menjadi instrumen negara untuk menjaga harga gabah petani agar tetap tinggi di pasaran, sekaligus menjaga harga beras tetap terjangkau di masyarakat," ujarnya, dalam diskusi "Stop Liberalisasi Beras" yang digelar Perhepi di Jakarta, Senin (15/12/2014).
"Saat ini, kita hanya punya beras yang dikelola oleh negara, dan menutup peluang spekulan untuk bermain. Kalau raskin dihapus, fluktuasi harga bisa tinggi,” imbuh Bayu.
Dia mengatakan, tentang adanya penyimpangan raskin di beberapa sektor, seharusnya diselesaikan pemerintah dengan membenahi penyaluran. Bukan menghapus raskin.
“Terlepas dari masalah penyimpangan itu sendiri, perputaran hasil beras penyimpangan raskin itu tetap di kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Karena beras dengan kualitas medium, kalaupun dioplos dengan kualitas yang lebih baik. Jadinya, tetap melayani pasar kelompok masyarakat bawah,” tandasnya.
“Yang paling berisiko merasakan imbas penghapusan raskin adalah masyarakat miskin dan para petani. Karena selama ini raskin menjadi instrumen negara untuk menjaga harga gabah petani agar tetap tinggi di pasaran, sekaligus menjaga harga beras tetap terjangkau di masyarakat," ujarnya, dalam diskusi "Stop Liberalisasi Beras" yang digelar Perhepi di Jakarta, Senin (15/12/2014).
"Saat ini, kita hanya punya beras yang dikelola oleh negara, dan menutup peluang spekulan untuk bermain. Kalau raskin dihapus, fluktuasi harga bisa tinggi,” imbuh Bayu.
Dia mengatakan, tentang adanya penyimpangan raskin di beberapa sektor, seharusnya diselesaikan pemerintah dengan membenahi penyaluran. Bukan menghapus raskin.
“Terlepas dari masalah penyimpangan itu sendiri, perputaran hasil beras penyimpangan raskin itu tetap di kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Karena beras dengan kualitas medium, kalaupun dioplos dengan kualitas yang lebih baik. Jadinya, tetap melayani pasar kelompok masyarakat bawah,” tandasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
