Pengusaha Kapal Pertanyakan Tol Laut
Senin, 22 Desember 2014 - 12:10 WIB
Pengusaha Kapal Pertanyakan Tol Laut
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta transparan dalam program revitalisasi industri galangan kapal nasional terkait implementasi program tol laut untuk mendukung konektivitas antarwilayah.
Ikatan Perusahaan Kapal Nasional dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) berpendapat, konsep tol laut yang diserukan pemerintah sangat baik kendati penerapannya masih belum jelas. Misalnya, pengadaan kapal yang justru dinilai kurang mendukung industri nasional. “Penerapan harus memberikan dampak kepada kita terutama di dalam negeri. Apalagi, ada anggaran revitalisasi industri galangan senilai Rp10 triliun.
Anggaran itu kepada siapa peruntukannya? Syukur-syukur kalau sasarannya tepat, tapai kalau tidak jelas begini, sama saja, konsepnya saja yang bagus,” ujar Ketua Umum Iperindo Eddy Kurniawan Logam kepada KORAN SINDO di Jakarta, kemarin. Pernyataan Eddy merupakan reaksi dari rencana pemerintah yang sebelumnya mewacanakan impor 500 unit kapal untuk mendukung tol laut.
Rencana impor tersebut dinilai bertolak belakang dengan misi pemerintah yang ingin mengembangkan industri dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan dari pihak asing. “Kami bingung dengan rencana pemerintah dalam rangka menerapkan tol laut. Padahal, rencana itu merupakan konsep yang brilian,” tambah Eddy.
Dia menambahkan, pemerintah sudah seharusnya transparan, atau paling tidak, berkoordinasi dengan pelaku usaha pelayaran nasional ketika membuat suatu kebijakan. Menurut Eddy, Iperindo sebagai asosiasi sangat membutuhkan kebijakan dari pemerintah agar industri galangan kapal bisa bersaing dengan luar negeri.
“Kami masih perlu kebijakan lain seperti pembebas PPn, atau insentif lain untuk menurunkan komponen impor kapal. Itu diperlukan agar galangan kapal nasional bisa bersaing dengan galangan kapal luar negeri yang saat ini kita sudah sedemikian tertinggal,” ujar dia.
Pertumbuhan produksi galangan kapal Indonesia kian surut. Saat ini China memimpin produksi kapal dengan jumlah 45 juta ton, disusul Jepang dan Korea. Selanjutnya, Filipina berada di urutan kelima dengan jumlah produksi kapal sebanyak 4,6 juta tol serta Vietnam di urutan ke delapan dengan produksi kapal 1,6 juta ton. Sementara, Indonesia berada jauh dari negara-negara tersebut dengan jumlah produksi kapal hanya 200.000 ton.
Selama ini kalangan usaha pelayaran nasional seperti asosiasi pemilik kapal atau Indonesian National Shipowner’ Association (INSA) maupun Iperindo kerap tidak dilibatkan dalam penerapan konsep tol laut. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengakui, skema tol laut merupakan konsep yang brilian apabila diterapkan dengan tepat sasaran. Dia juga mengklaim, tol laut sebenarnya sudah diterapkan jauh sebelum pemerintahan baru.
“Kami bukan sombong atau apa, tol laut itu sudah kami terapkan terutama di kalangan anggota INSA. Misalnya, pengiriman kapal melalui pelabuhanpelabuhan terpencil sekalipun,” ujar dia. Dia meminta, sebagai pelaku usaha, pihaknya meminta pemerintah bisa menjamin infrastrukturnya seperti penyediaan stok bahan bakar minyak yang cukup. “Itulah sebabnya kenapa INSA memutuskan menolak BBM bersubsidi dari pemerintah, karena sama saja, biayanya masih tetap tinggi,” ujarnya.
Ichsan amin
Ikatan Perusahaan Kapal Nasional dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) berpendapat, konsep tol laut yang diserukan pemerintah sangat baik kendati penerapannya masih belum jelas. Misalnya, pengadaan kapal yang justru dinilai kurang mendukung industri nasional. “Penerapan harus memberikan dampak kepada kita terutama di dalam negeri. Apalagi, ada anggaran revitalisasi industri galangan senilai Rp10 triliun.
Anggaran itu kepada siapa peruntukannya? Syukur-syukur kalau sasarannya tepat, tapai kalau tidak jelas begini, sama saja, konsepnya saja yang bagus,” ujar Ketua Umum Iperindo Eddy Kurniawan Logam kepada KORAN SINDO di Jakarta, kemarin. Pernyataan Eddy merupakan reaksi dari rencana pemerintah yang sebelumnya mewacanakan impor 500 unit kapal untuk mendukung tol laut.
Rencana impor tersebut dinilai bertolak belakang dengan misi pemerintah yang ingin mengembangkan industri dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan dari pihak asing. “Kami bingung dengan rencana pemerintah dalam rangka menerapkan tol laut. Padahal, rencana itu merupakan konsep yang brilian,” tambah Eddy.
Dia menambahkan, pemerintah sudah seharusnya transparan, atau paling tidak, berkoordinasi dengan pelaku usaha pelayaran nasional ketika membuat suatu kebijakan. Menurut Eddy, Iperindo sebagai asosiasi sangat membutuhkan kebijakan dari pemerintah agar industri galangan kapal bisa bersaing dengan luar negeri.
“Kami masih perlu kebijakan lain seperti pembebas PPn, atau insentif lain untuk menurunkan komponen impor kapal. Itu diperlukan agar galangan kapal nasional bisa bersaing dengan galangan kapal luar negeri yang saat ini kita sudah sedemikian tertinggal,” ujar dia.
Pertumbuhan produksi galangan kapal Indonesia kian surut. Saat ini China memimpin produksi kapal dengan jumlah 45 juta ton, disusul Jepang dan Korea. Selanjutnya, Filipina berada di urutan kelima dengan jumlah produksi kapal sebanyak 4,6 juta tol serta Vietnam di urutan ke delapan dengan produksi kapal 1,6 juta ton. Sementara, Indonesia berada jauh dari negara-negara tersebut dengan jumlah produksi kapal hanya 200.000 ton.
Selama ini kalangan usaha pelayaran nasional seperti asosiasi pemilik kapal atau Indonesian National Shipowner’ Association (INSA) maupun Iperindo kerap tidak dilibatkan dalam penerapan konsep tol laut. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengakui, skema tol laut merupakan konsep yang brilian apabila diterapkan dengan tepat sasaran. Dia juga mengklaim, tol laut sebenarnya sudah diterapkan jauh sebelum pemerintahan baru.
“Kami bukan sombong atau apa, tol laut itu sudah kami terapkan terutama di kalangan anggota INSA. Misalnya, pengiriman kapal melalui pelabuhanpelabuhan terpencil sekalipun,” ujar dia. Dia meminta, sebagai pelaku usaha, pihaknya meminta pemerintah bisa menjamin infrastrukturnya seperti penyediaan stok bahan bakar minyak yang cukup. “Itulah sebabnya kenapa INSA memutuskan menolak BBM bersubsidi dari pemerintah, karena sama saja, biayanya masih tetap tinggi,” ujarnya.
Ichsan amin
(bbg)
