Pemerintah Diminta Cari Dirut Bank BUMN Pro Konsolidasi

JAKARTA - Sejumlah kalangan meminta pemerintah memilih direktur utama bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki visi dan komitmen kuat terhadap konsolidasi perbankan.

Hal ini dibutuhkan mengingat dalam 5-10 tahun ke depan, bank-bank BUMN menghadapi persaingan sengit dengan pemain asing.

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistyaningsih mengatakan, konsolidasi perbankan amat dibutuhkan untuk menghadapi liberalisasi perbankan MEA 2020.

"Kala itu, bank-bank berstatus Qualified Asean Banks (QAB) akan bebas berekspansi ke berbagai negara ASEAN," ujarnya, Kamis (8/1/2015).

Untuk menghadapi hal tersebut, bank-bank BUMN harus melakukan konsolidasi dan itu dapat dimulai dari bank-bank BUMN.

Tantangannya adalah bank-bank nasional menghadapi bank-bank ASEAN yang memiliki modal besar, jika tidak dapat menambah modal, satu-satunya cara adalah melalui konsolidasi.

"Dapat kita bandingkan dengan Maybank yang memiliki modal hingga USD 50 miliar atau setara sekitar Rp 500 triliun. Bandingkan dengan Bank Mandiri yang modalnya hanya Rp 100 triliun,” jelas Lana.

Menurutnya, ‎sebagai pemegang saham, pemerintah memiliki wewenang mengatur aset dan pengelolaan bank-bank milik negara.

Untuk itu, pemerintah harus mencari kandidat dirut bank BUMN yang mampu menjawab tantangan zaman dalam 10 tahun ke depan.

“Saya yakin pemerintah tentu akan memilih orang yang sesuai dengan visi konsolidasi perbankan,” paparnya.

Lana mengatakan, pemerintah harus dapat menyuntik modal bank-bank BUMN untuk mengatasi persaingan dengan bank-bank asing.

Namun, jika Bank Mandiri dengan Bank BNI dikonsolidasikan dapat menambah modal sekitar Rp200-300 triliun.