Belanja Infrastruktur Bertambah Rp100 Triliun
Belanja Infrastruktur Bertambah Rp100 Triliun
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan penambahan anggaran belanja infrastruktur sebesar Rp100 triliun. Di mana peningkatan infrastruktur menjadi salah satu prioritas program pemerintahan Jokowi-JK.
Melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro pemerintah menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015, yang diterima langsung Ketua DPR Setya Novanto.
"Belanja infrastruktur naik tajam dari Rp190 triliun menjadi Rp 290 triliun, sehingga peningkatannya mencapai Rp100 triliun," ujar Bambang kepada waratwan usai penyerahan RAPBN-P 2015 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (9/1/2014).
Bambang menjelaskan, belanja infrastruktur tersebut akan dikelola oleh tiga kementerian yang akan mendapat tambahan belanja terbesar terkait infrastruktur, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Pertanian (Kementan).
"Sektor pertanian mendapat tambahan besar, karena ada tujuan untuk menciptakan kedaulatan pangan bagi rakyat Indonesia," jelas Bambang.
Selain itu, lanjut dia, dalam RAPBNP 2015 defisit anggaran berhasil diturunkan dari 2,2% menjadi 1,9%. Penerimaan pajak juga meningkat dari Rp1.200 triliun menjadi Rp1.300 triliun. Kemudian, pemerintah memberikan tambahan modal kepada perusahaan-perusahaan BUMN.
"Agar, (BUMN) bisa ikut mengerjakan project infrastruktur," imbuhnya
Karena itu, Bambang mengharapkan dukungan agar DPR sudah bisa membahas RAPBN-P 2015 ini pekan depan, dan bisa menyelesaikan tepat pada waktunya. Di mana, masa sidang kedua DPR akan berakhir sekitar 18 Februari 2015.
"Kami yakin dengan kerja sama yang baik antara DPR dengan pemerintah, RAPBNP 2015 kita harapkan bisa memberikan kesejahteraan lebih besar kepada rakyat kita, bisa diselesaikan dan dibahas tentu keluar dengan hasil yang baik bagi kita semua," tandasnnya.
Di sisi lain, Ketua DPR, Setya Novanto mengatakan, DPR mengapresiasi pemerintaan Jokowi-JK yang dengan cepat menyelesaikan RAPBNP 2015 dan menyerahkannya kepada pimpinan DPR.
"Kepada Menteri Keuangan, Pak Bambang yang betul-betul yang biasanya menunggu, tapi beliau pada hari ini menyerahkan RAPBNP 2015," kata Novanto.
Menurutnya, waktu untuk pembahasan RAPBN-P 2015 ini sangat singkat. Sehingga, DPR bisa langsung membahas hal tersebut pada masa sidang kedua untuk kemudian disahkan.
"Ini hal yang sangat mendasar dan penting apalagi defisit anggaran 2,21% akan diturunkan menjadi 1,9% jadi ada harapan baru," tandasnya.
Melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro pemerintah menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015, yang diterima langsung Ketua DPR Setya Novanto.
"Belanja infrastruktur naik tajam dari Rp190 triliun menjadi Rp 290 triliun, sehingga peningkatannya mencapai Rp100 triliun," ujar Bambang kepada waratwan usai penyerahan RAPBN-P 2015 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (9/1/2014).
Bambang menjelaskan, belanja infrastruktur tersebut akan dikelola oleh tiga kementerian yang akan mendapat tambahan belanja terbesar terkait infrastruktur, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Pertanian (Kementan).
"Sektor pertanian mendapat tambahan besar, karena ada tujuan untuk menciptakan kedaulatan pangan bagi rakyat Indonesia," jelas Bambang.
Selain itu, lanjut dia, dalam RAPBNP 2015 defisit anggaran berhasil diturunkan dari 2,2% menjadi 1,9%. Penerimaan pajak juga meningkat dari Rp1.200 triliun menjadi Rp1.300 triliun. Kemudian, pemerintah memberikan tambahan modal kepada perusahaan-perusahaan BUMN.
"Agar, (BUMN) bisa ikut mengerjakan project infrastruktur," imbuhnya
Karena itu, Bambang mengharapkan dukungan agar DPR sudah bisa membahas RAPBN-P 2015 ini pekan depan, dan bisa menyelesaikan tepat pada waktunya. Di mana, masa sidang kedua DPR akan berakhir sekitar 18 Februari 2015.
"Kami yakin dengan kerja sama yang baik antara DPR dengan pemerintah, RAPBNP 2015 kita harapkan bisa memberikan kesejahteraan lebih besar kepada rakyat kita, bisa diselesaikan dan dibahas tentu keluar dengan hasil yang baik bagi kita semua," tandasnnya.
Di sisi lain, Ketua DPR, Setya Novanto mengatakan, DPR mengapresiasi pemerintaan Jokowi-JK yang dengan cepat menyelesaikan RAPBNP 2015 dan menyerahkannya kepada pimpinan DPR.
"Kepada Menteri Keuangan, Pak Bambang yang betul-betul yang biasanya menunggu, tapi beliau pada hari ini menyerahkan RAPBNP 2015," kata Novanto.
Menurutnya, waktu untuk pembahasan RAPBN-P 2015 ini sangat singkat. Sehingga, DPR bisa langsung membahas hal tersebut pada masa sidang kedua untuk kemudian disahkan.
"Ini hal yang sangat mendasar dan penting apalagi defisit anggaran 2,21% akan diturunkan menjadi 1,9% jadi ada harapan baru," tandasnya.
(dmd)
Explore More