Belanja Infrastruktur Naik Rp100 Triliun
Belanja Infrastruktur Naik Rp100 Triliun
A
A
A
JAKARTA - Di penghujung masa reses DPR, pemerintah menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2015. Dalam RAPBN-P 2015 terdapat penambahan belanja infrastruktur sebesar Rp100 triliun, mengingat peningkatan infrastruktur menjadi salah satu prioritas program pemerintahan Jokowi-JK.
“Belanja infrastruktur meningkat tajam dari Rp190 triliun menjadi Rp290 triliun sehingga peningkatannya mencapai Rp100 triliun,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro seusai penyerahan RAPBN-P 2015 di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Bambang menjelaskan, belanja infrastruktur tersebut akan dikelola oleh tiga kementerianyangakanmendapat tambahan belanja terbesar terkait infrastruktur yakni, Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Pertanian (Kementan).
Sektor pertanian mendapat tambahan besar karena dikaitkan dengan tujuan menciptakan kedaulatan pangan. Selain itu, dalam RAPBN-P 2015 defisit anggaran juga diturunkan dari 2,2% menjadi 1,9%. Sementara, penerimaan pajak ditingkatkan dari Rp1.200 triliun menjadi Rp1.300 triliun. Kemudian, pemerintah juga mengalokasikan tambahan modal kepada BUMN dengan harapan bisa ikut mengerjakan proyek infrastruktur.
Sementara jumlah subsidi untuk bahan bakar minyak menjadi Rp81 triliun, turun dari Rp276 triliun pada APBN 2015. "Nilai tersebut sudah termasuk untuk membayar utang carryovertahun lalu kepada Pertamina sebesar Rp25 triliun," kata Bambang. Dia mengatakan, penurunan jumlah subsidi BBM ini berdampak pada pertambahan ruang fiskal sebesar Rp230 triliun. Kelebihan tersebut digunakan untuk membayar utang kepada PT Pertamina, PT PLN, serta pupuk dan benih.
Dia mengatakan, tanpa subsidi BBM, menjadikan APBNP 2015 mendekati ideal dibandingkan anggaran-anggaran sebelumnya yang dibuat dengan penuh risiko. “APBNP 2015 ini mungkin mendekati ideal karena dapat mengurangi risiko penerimaan baik pengeluaran yang sebelumnya berlipatlipatpada anggaran terdahulu," ungkapnya.
Menurut dia, ruang fiskal tersebut juga digunakan untuk penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp37 triliun dan dividen berkurang Rp9 triliun dari Rp44 triliun menjadi Rp35 triliun. PMN tersebut akan diberikan kepada BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur. Bambang mengharapkan dukungan DPR agar dapat membahas RAPBN-P 2015 pekan depan dan bisa menyelesaikan tepat pada waktunya.
Masa sidang kedua DPR akan berakhir sekitar 18 Februari 2015 mendatang. RAPBN-P menurut ketentuan perundang-undangan harus diselesaikan dalam waktu satu bulan. “Kami yakin, dengan kerja sama yang baik antara DPR dengan pemerintah, RAPBN-P 2015 yang kita harapkan memberi kesejahteraan lebih besar bagi rakyat bisa diselesaikan dan dibahas, tentu keluar dengan hasil yang baik bagi kita semua,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, Dewan mengapresiasi pemerintahan Jokowi-JK yang telah dengan cepat menyelesaikan RAPBN-P 2015 dan menyerahkannya kepada DPR. “Kepada Menteri Keuangan, Pak Bambang yang biasanya menunggu, tapi beliau pada hari ini (kemarin) menyerahkan RAPBN-P 2015,” kata dia.
Menurut Novanto, waktu untuk pembahasan RAPBN-P 2015 sangat singkat. Dengan begitu, DPR akan langsung membahas hal ini pada masa sidang kedua untuk kemudian disahkan. “Ini hal yang sangat mendasar dan penting, apalagi defisit anggaran 2,21% akan diturunkan menjadi 1,9% jadi ada harapan baru,” pungkasnya.
Kiswondari/Ria martati
“Belanja infrastruktur meningkat tajam dari Rp190 triliun menjadi Rp290 triliun sehingga peningkatannya mencapai Rp100 triliun,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro seusai penyerahan RAPBN-P 2015 di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Bambang menjelaskan, belanja infrastruktur tersebut akan dikelola oleh tiga kementerianyangakanmendapat tambahan belanja terbesar terkait infrastruktur yakni, Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Pertanian (Kementan).
Sektor pertanian mendapat tambahan besar karena dikaitkan dengan tujuan menciptakan kedaulatan pangan. Selain itu, dalam RAPBN-P 2015 defisit anggaran juga diturunkan dari 2,2% menjadi 1,9%. Sementara, penerimaan pajak ditingkatkan dari Rp1.200 triliun menjadi Rp1.300 triliun. Kemudian, pemerintah juga mengalokasikan tambahan modal kepada BUMN dengan harapan bisa ikut mengerjakan proyek infrastruktur.
Sementara jumlah subsidi untuk bahan bakar minyak menjadi Rp81 triliun, turun dari Rp276 triliun pada APBN 2015. "Nilai tersebut sudah termasuk untuk membayar utang carryovertahun lalu kepada Pertamina sebesar Rp25 triliun," kata Bambang. Dia mengatakan, penurunan jumlah subsidi BBM ini berdampak pada pertambahan ruang fiskal sebesar Rp230 triliun. Kelebihan tersebut digunakan untuk membayar utang kepada PT Pertamina, PT PLN, serta pupuk dan benih.
Dia mengatakan, tanpa subsidi BBM, menjadikan APBNP 2015 mendekati ideal dibandingkan anggaran-anggaran sebelumnya yang dibuat dengan penuh risiko. “APBNP 2015 ini mungkin mendekati ideal karena dapat mengurangi risiko penerimaan baik pengeluaran yang sebelumnya berlipatlipatpada anggaran terdahulu," ungkapnya.
Menurut dia, ruang fiskal tersebut juga digunakan untuk penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp37 triliun dan dividen berkurang Rp9 triliun dari Rp44 triliun menjadi Rp35 triliun. PMN tersebut akan diberikan kepada BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur. Bambang mengharapkan dukungan DPR agar dapat membahas RAPBN-P 2015 pekan depan dan bisa menyelesaikan tepat pada waktunya.
Masa sidang kedua DPR akan berakhir sekitar 18 Februari 2015 mendatang. RAPBN-P menurut ketentuan perundang-undangan harus diselesaikan dalam waktu satu bulan. “Kami yakin, dengan kerja sama yang baik antara DPR dengan pemerintah, RAPBN-P 2015 yang kita harapkan memberi kesejahteraan lebih besar bagi rakyat bisa diselesaikan dan dibahas, tentu keluar dengan hasil yang baik bagi kita semua,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, Dewan mengapresiasi pemerintahan Jokowi-JK yang telah dengan cepat menyelesaikan RAPBN-P 2015 dan menyerahkannya kepada DPR. “Kepada Menteri Keuangan, Pak Bambang yang biasanya menunggu, tapi beliau pada hari ini (kemarin) menyerahkan RAPBN-P 2015,” kata dia.
Menurut Novanto, waktu untuk pembahasan RAPBN-P 2015 sangat singkat. Dengan begitu, DPR akan langsung membahas hal ini pada masa sidang kedua untuk kemudian disahkan. “Ini hal yang sangat mendasar dan penting, apalagi defisit anggaran 2,21% akan diturunkan menjadi 1,9% jadi ada harapan baru,” pungkasnya.
Kiswondari/Ria martati
(bbg)
Explore More