Pemerintah Didesak Ubah Alokasi Anggaran Elpiji 3 Kg
Minggu, 11 Januari 2015 - 22:50 WIB
Pemerintah Didesak Ubah Alokasi Anggaran Elpiji 3 Kg
A
A
A
JAKARTA - Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) meminta pemerintah dan DPR mengubah penetapan alokasi anggaran elpiji 3 kg tidak menggunakan kuota, namun dengan bentuk total nominal besaran subsidi per tahun.
Direktur Puskepi Sofyano Zakaria mengatakan, penetapan kuota selalu menimbulkan masalah ketika kuota terlampaui saat tutup tahun.
Hal itu, lanjut Sofyano, sangat berisiko menimbulkan gejolak suplai ketika belum adanya kesepakatan penambahan kuota.
"Selama belum ada kejelasan peraturan tentang pengguna elpiji 3 kg. Maka pemerintah harus memikirkan jika kuota subsidi bisa bukan hanya sebagai kuota volume, tapi volume boleh lebih selama nilai subsidi belum terlampaui," kata dia di Jakarta, Minggu (11/1/2015).
Menurutnya, pemerintah dan DPR seharusnya memahami bahwa logikanya subsidi merupakan bantuan. Dengan demikian, seharusnya bantuan tidak lebih besar dari nilai yang dibantu atau yang disubsidi.
"Karenanya sebaiknya pemerintah dan DPR RI berkomitmen dan sepakat bahwa harusnya subsidi tidak lebih besar dari harga beli masyarakat atas produk gas yang disubsidi," jelasnya.
Apabila pemerintah bermaksud menekan besaran subsidi elpiji 3 kg, sebaiknya pemerintah menetapkan kebijakan yang sama dengan subsidi bahan BBM jenis solar dengan subsidi tetap (fixed subsidi).
"Namun begitu, pemerintah harus sejak dini melakukan sosialisasi agar dapat diterima masyarakat," kata dia.
Sofyano membeberkan, sejak dilakukannya konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg pada 2007-2014, pemerintah sudah berhasil menghemat subsidi sekitar Rp164,7 triliun.
Biaya konversi sendiri menggunakan anggaran sebesar Rp13,2 triliun, sehingga net penghematan bagi pemerintah sekitar Rp151,4 triliun.
"Sementara besaran subsidi untuk gas tabung tiga kilogram per tahun sekitar Rp40 triliun sampai Rp50 triliun," pungkasnya.
Direktur Puskepi Sofyano Zakaria mengatakan, penetapan kuota selalu menimbulkan masalah ketika kuota terlampaui saat tutup tahun.
Hal itu, lanjut Sofyano, sangat berisiko menimbulkan gejolak suplai ketika belum adanya kesepakatan penambahan kuota.
"Selama belum ada kejelasan peraturan tentang pengguna elpiji 3 kg. Maka pemerintah harus memikirkan jika kuota subsidi bisa bukan hanya sebagai kuota volume, tapi volume boleh lebih selama nilai subsidi belum terlampaui," kata dia di Jakarta, Minggu (11/1/2015).
Menurutnya, pemerintah dan DPR seharusnya memahami bahwa logikanya subsidi merupakan bantuan. Dengan demikian, seharusnya bantuan tidak lebih besar dari nilai yang dibantu atau yang disubsidi.
"Karenanya sebaiknya pemerintah dan DPR RI berkomitmen dan sepakat bahwa harusnya subsidi tidak lebih besar dari harga beli masyarakat atas produk gas yang disubsidi," jelasnya.
Apabila pemerintah bermaksud menekan besaran subsidi elpiji 3 kg, sebaiknya pemerintah menetapkan kebijakan yang sama dengan subsidi bahan BBM jenis solar dengan subsidi tetap (fixed subsidi).
"Namun begitu, pemerintah harus sejak dini melakukan sosialisasi agar dapat diterima masyarakat," kata dia.
Sofyano membeberkan, sejak dilakukannya konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg pada 2007-2014, pemerintah sudah berhasil menghemat subsidi sekitar Rp164,7 triliun.
Biaya konversi sendiri menggunakan anggaran sebesar Rp13,2 triliun, sehingga net penghematan bagi pemerintah sekitar Rp151,4 triliun.
"Sementara besaran subsidi untuk gas tabung tiga kilogram per tahun sekitar Rp40 triliun sampai Rp50 triliun," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
