Pertamina Kaji Ulang Alokasi Belanja Modal
Pertamina Kaji Ulang Alokasi Belanja Modal
A
A
A
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) akan mengkaji kembali belanja modal (capital expenditure/capex) di sektor hulu dan hilir. Itu seiring merosotnya harga minyak mentah dunia.
”Awal Februari kami siapkan revisi belanja 2015. Ke depan (pembagian) jadi 50:50 antara hulu dan hilir,” kata Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto di Jakarta kemarin. Menurut dia, Pertamina akan memangkas alokasi anggaran di sektor hulu yang saat ini mencapai USD5-7 miliar menjadi USD3-5 miliar untuk dialihkan ke sektor hilir. Saat ini alokasi anggaran di sektor hulu mencapai 70%, sedangkan di hilir hanya 30% dari total belanja modal.
Dwi mengatakan, peningkatan belanja modal di sektor hilir ditujukan untuk meningkatkan infrastruktur seperti kilang bahan bakar minyak (BBM). Salah satu fokus Pertamina adalah mengembangkan program kilang BBM Refining Development Master Plan Program (RDMP). RDMP merupakan program modernisasi kilang BBM Pertamina. Tidak hanya itu, Pertamina juga akan mengembangkan kilang baru dengan program New Grass Road.
Pembangunan di sektor hilir ini diperkirakan merogoh kocek hingga USD25 miliar dengan estimasi 10 tahun ke depan. Program RDMP di antaranya peningkatan kilang Balongan, Cilacap, Balikpapan, Dumai, dan Plaju. Pertamina melalui RDMP dapat meningkatkan kapasitas pengolahanminyakmentahdari saat ini sebesar 820.000 barel per hari (bph) menjadi 1,68 juta bph.
Selain itu, kemampuan pengolahan kilang yang sebelumnya didominasi untuk memproduksi BBM dengan jenis RON 88 atau jenis premium juga ditingkatkan menjadi RON 92. Dwi meyakini peralihan alokasi belanja modal ini tidak mengganggu kegiatan bisnis di sektor hulu. Padahal dalam waktu dekat Pertamina akan diberi mandat pemerintah untuk mengelola Blok Mahakam di Kalimantan Timur. ”Tidak mengganggu investasi di hilir,” ujarnya.
Di samping itu, Dwi juga mengatakan bulan depan pihaknya akan mengajukan proposal final terkait pengelolaan Blok Mahakam. Saat ini proposal disiapkan kemudian diserahkan pada Februari. ”Februari kami siap untuk mengajukan proposal. Kami tetap minta 100% (hak partisipasi),” kata dia.
Terkait pembagian jatah atau hak partisipasi yang diminta pemerintah daerah setempat, Pertamina akan berkomunikasi terkait porsi yang diminta. Tidak menutup kemungkinan Pertamina bahkan akan tetap menggandeng Total E&P Indonesia untuk keberlangsungan operasi. ”Bisa saja dapat saham. Nanti kalau ada penugasan Pertamina di sana, kami bicara dengan pemda,” ungkapnya.
Pelaksana tugas Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmadja mengatakan, untuk Blok Mahakam, pemerintah memberikan prioritas kepada PT Pertamina. BUMN tersebut juga telah mengajukan minatnya untuk mengelola 100% blok tersebut setelah 2017. ”Kita prioritaskan Pertamina dan sedang menunggu proposal dari Pertamina. Tapi, tetap aturan harus diikuti,” sebut dia.
Direktur Hulu Minyak dan Gas Kementerian ESDM Naryanto Wagimin mengatakan, pemerintah akan mengusulkan pemda untuk mengambil jatah sesuai kemampuan pemda. ”Nanti pemerintah usulkan sesuai kemampuan pemerintah daerah. Jangan nanti enggak mampu investasi,” kata dia.
Ketua Tim Pengendali Kinerja Kementerian ESDM Widyawan Prawira Atmaja menuturkan, tidak hanya Blok Mahakam, tapi pemerintah juga memiliki semangat agar kontrak wilayah kerja (WK) migas yang habis diserahkan kepada Pertamina. Namun, rencana ini masih memerlukan kajian secara komprehensif. ”Ini akan disesuaikan terlebih dahulu. Itu sudah disampaikan kepada DPR,” ungkapnya.
Dia menambahkan, bila Pertamina memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengelola blok yang masa kontraknya habis, pemerintah siap memberikan. ”Prinsipnya Pertamina minta, kami kasih,” ujarnya. Sebanyak 17 WK migas akan berakhir masa kontraknya hingga 2019. Dari jumlah tersebut, di antaranya telah diperpanjang atau diserahkan oleh operator lama yakni Blok Gebang dan Blok Offshore North West Java (ONWJ).
Lainnya yakni Lematang Blok (berakhir 2017), Warim (berakhir 2017), Mahakam Blok (berakhir 2017), Attaka (berakhir 2017), Tuban (berakhir 2018), Ogan Komering (berakhir 2018), Sanga-sanga Blok (berakhir 2018), Southeast Sumatra (berakhir 2018), B Blok (berakhir 2018), NSO/ NSO Ext (berakhir 2018), Tengah Blok (berakhir 2018), East Kalimantan (berakhir 2018), Pendopo dan Raja (berakhir 2019), Bula (berakhir 2019), dan Seram Non Bula (berakhir 2019).
Nanang wijayanto
”Awal Februari kami siapkan revisi belanja 2015. Ke depan (pembagian) jadi 50:50 antara hulu dan hilir,” kata Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto di Jakarta kemarin. Menurut dia, Pertamina akan memangkas alokasi anggaran di sektor hulu yang saat ini mencapai USD5-7 miliar menjadi USD3-5 miliar untuk dialihkan ke sektor hilir. Saat ini alokasi anggaran di sektor hulu mencapai 70%, sedangkan di hilir hanya 30% dari total belanja modal.
Dwi mengatakan, peningkatan belanja modal di sektor hilir ditujukan untuk meningkatkan infrastruktur seperti kilang bahan bakar minyak (BBM). Salah satu fokus Pertamina adalah mengembangkan program kilang BBM Refining Development Master Plan Program (RDMP). RDMP merupakan program modernisasi kilang BBM Pertamina. Tidak hanya itu, Pertamina juga akan mengembangkan kilang baru dengan program New Grass Road.
Pembangunan di sektor hilir ini diperkirakan merogoh kocek hingga USD25 miliar dengan estimasi 10 tahun ke depan. Program RDMP di antaranya peningkatan kilang Balongan, Cilacap, Balikpapan, Dumai, dan Plaju. Pertamina melalui RDMP dapat meningkatkan kapasitas pengolahanminyakmentahdari saat ini sebesar 820.000 barel per hari (bph) menjadi 1,68 juta bph.
Selain itu, kemampuan pengolahan kilang yang sebelumnya didominasi untuk memproduksi BBM dengan jenis RON 88 atau jenis premium juga ditingkatkan menjadi RON 92. Dwi meyakini peralihan alokasi belanja modal ini tidak mengganggu kegiatan bisnis di sektor hulu. Padahal dalam waktu dekat Pertamina akan diberi mandat pemerintah untuk mengelola Blok Mahakam di Kalimantan Timur. ”Tidak mengganggu investasi di hilir,” ujarnya.
Di samping itu, Dwi juga mengatakan bulan depan pihaknya akan mengajukan proposal final terkait pengelolaan Blok Mahakam. Saat ini proposal disiapkan kemudian diserahkan pada Februari. ”Februari kami siap untuk mengajukan proposal. Kami tetap minta 100% (hak partisipasi),” kata dia.
Terkait pembagian jatah atau hak partisipasi yang diminta pemerintah daerah setempat, Pertamina akan berkomunikasi terkait porsi yang diminta. Tidak menutup kemungkinan Pertamina bahkan akan tetap menggandeng Total E&P Indonesia untuk keberlangsungan operasi. ”Bisa saja dapat saham. Nanti kalau ada penugasan Pertamina di sana, kami bicara dengan pemda,” ungkapnya.
Pelaksana tugas Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmadja mengatakan, untuk Blok Mahakam, pemerintah memberikan prioritas kepada PT Pertamina. BUMN tersebut juga telah mengajukan minatnya untuk mengelola 100% blok tersebut setelah 2017. ”Kita prioritaskan Pertamina dan sedang menunggu proposal dari Pertamina. Tapi, tetap aturan harus diikuti,” sebut dia.
Direktur Hulu Minyak dan Gas Kementerian ESDM Naryanto Wagimin mengatakan, pemerintah akan mengusulkan pemda untuk mengambil jatah sesuai kemampuan pemda. ”Nanti pemerintah usulkan sesuai kemampuan pemerintah daerah. Jangan nanti enggak mampu investasi,” kata dia.
Ketua Tim Pengendali Kinerja Kementerian ESDM Widyawan Prawira Atmaja menuturkan, tidak hanya Blok Mahakam, tapi pemerintah juga memiliki semangat agar kontrak wilayah kerja (WK) migas yang habis diserahkan kepada Pertamina. Namun, rencana ini masih memerlukan kajian secara komprehensif. ”Ini akan disesuaikan terlebih dahulu. Itu sudah disampaikan kepada DPR,” ungkapnya.
Dia menambahkan, bila Pertamina memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengelola blok yang masa kontraknya habis, pemerintah siap memberikan. ”Prinsipnya Pertamina minta, kami kasih,” ujarnya. Sebanyak 17 WK migas akan berakhir masa kontraknya hingga 2019. Dari jumlah tersebut, di antaranya telah diperpanjang atau diserahkan oleh operator lama yakni Blok Gebang dan Blok Offshore North West Java (ONWJ).
Lainnya yakni Lematang Blok (berakhir 2017), Warim (berakhir 2017), Mahakam Blok (berakhir 2017), Attaka (berakhir 2017), Tuban (berakhir 2018), Ogan Komering (berakhir 2018), Sanga-sanga Blok (berakhir 2018), Southeast Sumatra (berakhir 2018), B Blok (berakhir 2018), NSO/ NSO Ext (berakhir 2018), Tengah Blok (berakhir 2018), East Kalimantan (berakhir 2018), Pendopo dan Raja (berakhir 2019), Bula (berakhir 2019), dan Seram Non Bula (berakhir 2019).
Nanang wijayanto
(ars)
Explore More