Pertamina Rugi jika Harga Solar Rp6.000/Liter
A
A
A
JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto memastikan perseroan akan rugi, jika harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar diturunkan menjadi Rp6.000 per liter, dari saat ini Rp6.400 per liter.
Hal tersebut dikatakan Dwi dalam menanggapi desakan DPR yang meminta agar harga solar diturunkan menjadi Rp6.000 per liter, mengingat harga minyak dunia yang terus merosot.
"Kan di waktu itu sudah saya sampaikan, kalau di bawah Rp6.200, Pertamina akan rugi," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2/2015).
Selain kerugian yang akan dihadapi Pertamina jika harga solar turun, dia juga menegaskan bahwa saat ini harga minyak dunia telah mengalami rebound ke atas. Terlebih, tantangan yang dihadapi pemerintah ke depan masih cukup banyak.
"Kita lihat nanti kebijakan pemerintah, karena kan tantangan ke depan masih banyak. Harga internasional kemarin juga kita lihat, ada rebound ke atas lagi. Itu nanti yang akan jadi perhatian di pemerintah," jelas dia.
Kendati demikian, Dwi mengaku akan mengikuti apa yang telah diputuskan dan menjadi kebijakan pemerintah. "Tapi apapun keputusan pemerintah, kita terima," pungkas mantan bos PT Semen Indonesia Tbk ini.
Hal tersebut dikatakan Dwi dalam menanggapi desakan DPR yang meminta agar harga solar diturunkan menjadi Rp6.000 per liter, mengingat harga minyak dunia yang terus merosot.
"Kan di waktu itu sudah saya sampaikan, kalau di bawah Rp6.200, Pertamina akan rugi," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2/2015).
Selain kerugian yang akan dihadapi Pertamina jika harga solar turun, dia juga menegaskan bahwa saat ini harga minyak dunia telah mengalami rebound ke atas. Terlebih, tantangan yang dihadapi pemerintah ke depan masih cukup banyak.
"Kita lihat nanti kebijakan pemerintah, karena kan tantangan ke depan masih banyak. Harga internasional kemarin juga kita lihat, ada rebound ke atas lagi. Itu nanti yang akan jadi perhatian di pemerintah," jelas dia.
Kendati demikian, Dwi mengaku akan mengikuti apa yang telah diputuskan dan menjadi kebijakan pemerintah. "Tapi apapun keputusan pemerintah, kita terima," pungkas mantan bos PT Semen Indonesia Tbk ini.
(izz)