Empat Ruas Tol Diyakini Bisa Beroperasi Tahun Ini
Rabu, 11 Februari 2015 - 12:22 WIB
Empat Ruas Tol Diyakini Bisa Beroperasi Tahun Ini
A
A
A
JAKARTA - Empat ruas tol diharapkan bisa beroperasi tahun ini. Empat ruas tersebut antara lain tol Gempol-Pandaan, Porong- Gempol, Cikampek-Palimanan, serta Mojokerto-Surabaya Seksi IV.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Achmad Ghany Ghazaly mengatakan, empat ruas tol tersebut sudah siap dari sisi pembebasan lahan dan saat ini menunggu pembangunan konstruksi selesai 100%. “Kita harapkan tol ini bisa beroperasi tahun ini karena proses pembebasan lahan juga mengalami progres yang cukup menggembirakan. Kita tunggu saja konstruksinya,” sebut dia kepada KORAN SINDO di Jakarta kemarin.
Dia mengatakan, pengerjaan ruas tol lain akan dilakukan dengan memberikan kepastian terhadap proses pembebasan lahan. Dalam pembebasan lahan pemerintah akan mengacu pada Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum.
Dengan menggunakan undang- undang tersebut, proses pembebasan lahan memungkinkan ada kepastian waktu. “Untuk tol lain, kita akan menggunakan undang-undang lahan tahun 2012. Undang-undang ini akan dijalankan jika pembebasan lahan tidak mengalami kemajuan atau masih berada di bawah 75%,” ucap dia.
Ruas tol Gempol-Pandaan dikelola PT Jasa Marga Pandaan Tol. Jalan tol yang memiliki panjang 13,61 kilometer (km) ini dibangun dengan biaya investasi Rp1,16 triliun dan memiliki masa konsesi 35 tahun. Tol Cikampek-Palimanan dikelola PT Lintas Marga Sedaya dengan panjang 116,75 km.
Jalan tol ini dibangun dengan biaya investasi Rp12,6 triliun serta memiliki masa konsesi 35 tahun. Sementara tol Mojokerto- Surabaya seksi IV dikelola PT Marga Nujyasumo Agung dan Tol Porong-Gempol sepanjang 3,55 km dikelola PT Jasa Marga (Persero), Tbk. Pemerintah memberikan prioritas, terutama pada pembangunan ruas tol Trans Jawa.
Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono sebelumnya mengatakan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR akan menalangi pembebasan lahan. “Pembebasan lahan memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, terutama untuk program prioritas pada tol Trans Jawa. Skema penanganan lahan oleh pemerintah ini untuk selanjutnya bisa dikonversi dalam bentuk pemotongan masa konsesi,” kata dia.
Ruas tol Trans Jawa terdiri atas sembilan ruas, sedangkan non Trans Jawa terdiri atas tujuh ruas tol. Sisanya masih ada ruas tol Jabodetabek yang terdiri atas 10 ruas. Hingga kini progres pembebasan lahan maupun konstruksi masih sedang berjalan.
Pemerintah memberikan kepastian pembiayaan dana dukungan pemerintah dalam bentuk pengadaan tanah (land capping ) untuk penyelesaian pengadaan tanah pada 24 ruas jalan tol terdiri atas tol Trans Jawa, tol Jabodetabek, serta non-Trans Jawa.
Ichsan amin
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Achmad Ghany Ghazaly mengatakan, empat ruas tol tersebut sudah siap dari sisi pembebasan lahan dan saat ini menunggu pembangunan konstruksi selesai 100%. “Kita harapkan tol ini bisa beroperasi tahun ini karena proses pembebasan lahan juga mengalami progres yang cukup menggembirakan. Kita tunggu saja konstruksinya,” sebut dia kepada KORAN SINDO di Jakarta kemarin.
Dia mengatakan, pengerjaan ruas tol lain akan dilakukan dengan memberikan kepastian terhadap proses pembebasan lahan. Dalam pembebasan lahan pemerintah akan mengacu pada Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum.
Dengan menggunakan undang- undang tersebut, proses pembebasan lahan memungkinkan ada kepastian waktu. “Untuk tol lain, kita akan menggunakan undang-undang lahan tahun 2012. Undang-undang ini akan dijalankan jika pembebasan lahan tidak mengalami kemajuan atau masih berada di bawah 75%,” ucap dia.
Ruas tol Gempol-Pandaan dikelola PT Jasa Marga Pandaan Tol. Jalan tol yang memiliki panjang 13,61 kilometer (km) ini dibangun dengan biaya investasi Rp1,16 triliun dan memiliki masa konsesi 35 tahun. Tol Cikampek-Palimanan dikelola PT Lintas Marga Sedaya dengan panjang 116,75 km.
Jalan tol ini dibangun dengan biaya investasi Rp12,6 triliun serta memiliki masa konsesi 35 tahun. Sementara tol Mojokerto- Surabaya seksi IV dikelola PT Marga Nujyasumo Agung dan Tol Porong-Gempol sepanjang 3,55 km dikelola PT Jasa Marga (Persero), Tbk. Pemerintah memberikan prioritas, terutama pada pembangunan ruas tol Trans Jawa.
Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono sebelumnya mengatakan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR akan menalangi pembebasan lahan. “Pembebasan lahan memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, terutama untuk program prioritas pada tol Trans Jawa. Skema penanganan lahan oleh pemerintah ini untuk selanjutnya bisa dikonversi dalam bentuk pemotongan masa konsesi,” kata dia.
Ruas tol Trans Jawa terdiri atas sembilan ruas, sedangkan non Trans Jawa terdiri atas tujuh ruas tol. Sisanya masih ada ruas tol Jabodetabek yang terdiri atas 10 ruas. Hingga kini progres pembebasan lahan maupun konstruksi masih sedang berjalan.
Pemerintah memberikan kepastian pembiayaan dana dukungan pemerintah dalam bentuk pengadaan tanah (land capping ) untuk penyelesaian pengadaan tanah pada 24 ruas jalan tol terdiri atas tol Trans Jawa, tol Jabodetabek, serta non-Trans Jawa.
Ichsan amin
(ftr)
