Dana Desa Rp20 T Seharusnya untuk Tuntaskan Kemiskinan
Sabtu, 14 Februari 2015 - 17:10 WIB
Dana Desa Rp20 T Seharusnya untuk Tuntaskan Kemiskinan
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Populi Center, Nico Harjanto mengatakan, dana desa sebesar Rp20 triliun yang disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, Jumat (13/2/2015) malam, semestinya bisa dialihkan untuk menuntaskan kemiskinan di Indonesia.
"Dari dana Rp20 triliun, setiap desa akan dapat Rp1,4 miliar per tahun. Artinya setiap desa harus menghabiskan Rp4 juta per hari. Dana ini sangat besar, kalau Rp20 triliun dipakai untuk mengentaskan kemiskinan, maka akan selesai," ujar Nico dalam diskusi Perspektif Indonesia di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (14/2/2015).
Menurut Nico, angka kemiskinan di Indonesia sangat tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan, sekitar 28 juta penduduk Indonesia masuk dalam kategori penduduk miskin, jumlah ini berada di atas rata-rata angka kemiskinan.
Menurut Nico, program desa pemerintahan Joko Widodo tersebut akan terlihat bagus di atas kertas. Namun, berpotensi gagal jika tidak dikelola dengan baik. Bahkan, bisa memicu konflik secara horizontal maupun vertikal.
"Secara on paper akan terlihat bagus, namun jika tidak dikelola dengan baik justru akan menjadi sumber konflik. Tidak hanya horizontal, namun juga secara vertikal. Sejumlah desa yang memiliki sumber daya alam melimpah kemungkinan akan mengeluh dan saling iri-rian dengan desa lain, sehingga memicu konflik ke pemerintah pusat," terangnya.
Sebab itu, lanjut Nico, penyelesaian masalah desa tidak akan tuntas hanya dengan pemberian dana-dana. "Ini tidak akan tuntas dengan anggaran, ini akan menjadi ajang konflik. Uang yang masuk ke desa akan habis membangun infrastruktur pemerintah, sasaran untuk masyarakat marginal jutru terabaikan," tandasnya.
"Dari dana Rp20 triliun, setiap desa akan dapat Rp1,4 miliar per tahun. Artinya setiap desa harus menghabiskan Rp4 juta per hari. Dana ini sangat besar, kalau Rp20 triliun dipakai untuk mengentaskan kemiskinan, maka akan selesai," ujar Nico dalam diskusi Perspektif Indonesia di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (14/2/2015).
Menurut Nico, angka kemiskinan di Indonesia sangat tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan, sekitar 28 juta penduduk Indonesia masuk dalam kategori penduduk miskin, jumlah ini berada di atas rata-rata angka kemiskinan.
Menurut Nico, program desa pemerintahan Joko Widodo tersebut akan terlihat bagus di atas kertas. Namun, berpotensi gagal jika tidak dikelola dengan baik. Bahkan, bisa memicu konflik secara horizontal maupun vertikal.
"Secara on paper akan terlihat bagus, namun jika tidak dikelola dengan baik justru akan menjadi sumber konflik. Tidak hanya horizontal, namun juga secara vertikal. Sejumlah desa yang memiliki sumber daya alam melimpah kemungkinan akan mengeluh dan saling iri-rian dengan desa lain, sehingga memicu konflik ke pemerintah pusat," terangnya.
Sebab itu, lanjut Nico, penyelesaian masalah desa tidak akan tuntas hanya dengan pemberian dana-dana. "Ini tidak akan tuntas dengan anggaran, ini akan menjadi ajang konflik. Uang yang masuk ke desa akan habis membangun infrastruktur pemerintah, sasaran untuk masyarakat marginal jutru terabaikan," tandasnya.
(dmd)
