Susi Cuek Dibilang Hanya Bisa Melarang
Selasa, 24 Februari 2015 - 22:11 WIB
Susi Cuek Dibilang Hanya Bisa Melarang
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti mengatakan, di antara peraturan menteri (Permen) banyak yang menilai kementeriannya paling banyak melakukan pelarangan. Ini dikaitkan dengan banyaknya kebijakan pelarangan tangkap ikan, peledakan kapal gelap hingga illegal fishing.
Menurutnya, banyak pihak yang mengeluarkan statemen KKP hanya bisa melarang kegiatan kelautan, seperti transhipment, praktik cantrang. Meski demikian, Susi tak peduli dengan hal ini.
"Starting point untuk menyejahterakan itu ya pelarangan-pelarangan. Transhipment itu memang hal yang tidak pantas dilakukan dan kita bikin kebijakan pelarangan transhipment itu yang pantas dilakukan," ujarnya di KKP Gedung Mina Bahari 1 Jakarta, Selasa (23/2/2015)
Dia menuturkan, ada bea cukai untuk perdagangan jangka panjang kepiting, lobster dan rajungan telur, sehingga semua harus sesuai dengan kebijakan negara.
"Kami minta maaf regulasi yang kami buat di satu sisi tidak fair. Tetapi jangka panjang akan menciptakan sustainebility yang baik," terangnya.
Ke-suistainebility-an program yang sudah baku di semua departemen tersebut, kata Susi sudah berjalan sebagaimana mestinya mencakup soal infrastruktur di bidang perikanan.
"Program ini bisa dilihat di pembangunan GT, dan beberapa pelabuhan perikanan. Kita tidak kelola sendiri akan dikonsolidasikan dan keroyokan dengan Perhubungan dan PU," pungkasnya.
Menurutnya, banyak pihak yang mengeluarkan statemen KKP hanya bisa melarang kegiatan kelautan, seperti transhipment, praktik cantrang. Meski demikian, Susi tak peduli dengan hal ini.
"Starting point untuk menyejahterakan itu ya pelarangan-pelarangan. Transhipment itu memang hal yang tidak pantas dilakukan dan kita bikin kebijakan pelarangan transhipment itu yang pantas dilakukan," ujarnya di KKP Gedung Mina Bahari 1 Jakarta, Selasa (23/2/2015)
Dia menuturkan, ada bea cukai untuk perdagangan jangka panjang kepiting, lobster dan rajungan telur, sehingga semua harus sesuai dengan kebijakan negara.
"Kami minta maaf regulasi yang kami buat di satu sisi tidak fair. Tetapi jangka panjang akan menciptakan sustainebility yang baik," terangnya.
Ke-suistainebility-an program yang sudah baku di semua departemen tersebut, kata Susi sudah berjalan sebagaimana mestinya mencakup soal infrastruktur di bidang perikanan.
"Program ini bisa dilihat di pembangunan GT, dan beberapa pelabuhan perikanan. Kita tidak kelola sendiri akan dikonsolidasikan dan keroyokan dengan Perhubungan dan PU," pungkasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
