Pelabuhan Cilamaya Berbahaya bagi Kedaulatan Pangan
Pelabuhan Cilamaya Berbahaya bagi Kedaulatan Pangan
A
A
A
JAKARTA - Pakar agronomi Emmi Hafids mengatakan, rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya harus dihentikan, karena akan sangat berbahaya bagi kedaulatan pangan Indonesia. Apalagi, di tengah harga beras yang terus merangkak naik akhir-akhir ini.
Menurutnya, jika pemerintah memaksakan pembangunan Pelabuhan Cilamaya, maka akan kehilangan kawasan pertanian sebesar 150 ribu hektare (ha) per tahun atau setara dengan 650 ribu ha dalam kurun waktu lima tahun.
Hal itu terjadi, akibat konversi lahan pertanian menjadi perumahan dan industri. "Kondisi demikian, tentu kontra produktif dengan target Presiden Joko Widodo yang akan mencetak satu juta ha lahan pertanian baru dalam waktu lima tahun," ujar dia dalam rilisnya di Jakarta, Kamis (26/2/2015).
Emmy mengatakan, bagaimana mungkin pemerintah akan membuka lahan baru, jika yang sudah ada dan jelas sangat berkualitas saja akan dikorbankan demi pelabuhan. Karawang merupakan 'periuk nasi' bangsa Indonesia, karena produksi beras Karawang merupakan yang terbesar dan terbaik di tanah air.
"Beras dengan kualitas nomor satu pun dihasilkan dari wilayah ini. Kalau pun ada pencetakan lahan baru, belum tentu menyamai kualitas dan produktivitas lahan pertanian di Karawang," katanya.
Dia mengatakan, ancaman itu tidak main-main. Hingga saat ini, sudah dipastikan banyak spekulan yang sudah mengincar tanah di daerah tersebut. Dan begitu pembangunan dimulai, maka transaksi atas lahan pertanian secara besar-besaran akan terjadi.
"Hal ini persis seperti Cengkareng yang dahulu dikenal sebagai hutan mangrove di kawasan utara Jakarta. Namun begitu bandara dibangun, maka mangrove semakin habis sehingga saat ini hanya menyisakan 25 ha. Bisa dibayangkan, Karawang bernasib sama dengan Cengkareng, bagaimana nasib bangsa ini?" terangnya.
Pemerintah, kata Emmy, harusnya tanggap dan segera menghentikan rencana proyek tersebut. Mengapa proyek tersebut seperti dipaksakan. Mengapa tidak digeser saja ke luar Jawa, seperti Kota Agung Lampung, yang merupakan pelabuhan alam.
Untuk itu, aktivis lingkungan hidup ini mendesak, agar berbagai kajian yang dilakukan terkait Pelabuhan Cilamaya, harus memasukkan bahasan mengenai pertanian di Karawang. Tidak hanya kajian yang dilakukan Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, namun juga Amdal yang saat ini sebenarnya masih bermasalah.
Menurutnya, jika pemerintah memaksakan pembangunan Pelabuhan Cilamaya, maka akan kehilangan kawasan pertanian sebesar 150 ribu hektare (ha) per tahun atau setara dengan 650 ribu ha dalam kurun waktu lima tahun.
Hal itu terjadi, akibat konversi lahan pertanian menjadi perumahan dan industri. "Kondisi demikian, tentu kontra produktif dengan target Presiden Joko Widodo yang akan mencetak satu juta ha lahan pertanian baru dalam waktu lima tahun," ujar dia dalam rilisnya di Jakarta, Kamis (26/2/2015).
Emmy mengatakan, bagaimana mungkin pemerintah akan membuka lahan baru, jika yang sudah ada dan jelas sangat berkualitas saja akan dikorbankan demi pelabuhan. Karawang merupakan 'periuk nasi' bangsa Indonesia, karena produksi beras Karawang merupakan yang terbesar dan terbaik di tanah air.
"Beras dengan kualitas nomor satu pun dihasilkan dari wilayah ini. Kalau pun ada pencetakan lahan baru, belum tentu menyamai kualitas dan produktivitas lahan pertanian di Karawang," katanya.
Dia mengatakan, ancaman itu tidak main-main. Hingga saat ini, sudah dipastikan banyak spekulan yang sudah mengincar tanah di daerah tersebut. Dan begitu pembangunan dimulai, maka transaksi atas lahan pertanian secara besar-besaran akan terjadi.
"Hal ini persis seperti Cengkareng yang dahulu dikenal sebagai hutan mangrove di kawasan utara Jakarta. Namun begitu bandara dibangun, maka mangrove semakin habis sehingga saat ini hanya menyisakan 25 ha. Bisa dibayangkan, Karawang bernasib sama dengan Cengkareng, bagaimana nasib bangsa ini?" terangnya.
Pemerintah, kata Emmy, harusnya tanggap dan segera menghentikan rencana proyek tersebut. Mengapa proyek tersebut seperti dipaksakan. Mengapa tidak digeser saja ke luar Jawa, seperti Kota Agung Lampung, yang merupakan pelabuhan alam.
Untuk itu, aktivis lingkungan hidup ini mendesak, agar berbagai kajian yang dilakukan terkait Pelabuhan Cilamaya, harus memasukkan bahasan mengenai pertanian di Karawang. Tidak hanya kajian yang dilakukan Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, namun juga Amdal yang saat ini sebenarnya masih bermasalah.
(izz)
Explore More