Pemerintah Didesak Redam Gejolak Harga Elpiji
Minggu, 08 Maret 2015 - 12:22 WIB
Pemerintah Didesak Redam Gejolak Harga Elpiji
A
A
A
JAKARTA - Pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara mendesak kepada pemerintah untuk dapat meredam gejolak kenaikan harga elpiji 12 kg.
Marwan menjelaskan, kenaikan harga elpiji jenis non subsidi ini dilakukan karena agar Pertamina tidak mengalami kerugian. Menurutnya, masyarakat yang tergolong mampu jangan melakukan provokasi.
"Supaya kalau ikut harga keekonomian tapi tetap butuh peran yang bijak agar tidak memberatkan. Di sisi lain BUMN tidak boleh merugi, kita ingatkan masyarakat tidak terprovokasi. Mereka yang mampu ingin disubsidi sementara orang miskin semakin banyak," ujarnya kepada Sindonews di Jakarta, Minggu (8/3/2015).
Selanjutnya, Marwan menyampaikan memang elpiji jenis tersebut hanya untuk masyarakat mampu. Kenaikannya sudah sesuai dengan harga keekonomian.
"Maka dicarikan saja timing-nya sehingga tidak bisa terlalu memberatkan masyarakat. Karena 12 kg itu untuk orang yang mampu dan sudah di declare sesuai dengan harga keekonomian," jelas dia.
Sebelumnya, Pertamina selalu disalahlan ketika harga naik. Menurutnya, kalau tidak naik maka Pertamina akan rugi. Kalau dividen turun, maka rakyat juga yang menjadi korban.
"Harus seimbang kita lihatnya. Ya makanya soal itu ada peran negara. Timing pasnya kapan tapi ini BUMN jangan sampai rugi juga," pungkas Marwan.
Marwan menjelaskan, kenaikan harga elpiji jenis non subsidi ini dilakukan karena agar Pertamina tidak mengalami kerugian. Menurutnya, masyarakat yang tergolong mampu jangan melakukan provokasi.
"Supaya kalau ikut harga keekonomian tapi tetap butuh peran yang bijak agar tidak memberatkan. Di sisi lain BUMN tidak boleh merugi, kita ingatkan masyarakat tidak terprovokasi. Mereka yang mampu ingin disubsidi sementara orang miskin semakin banyak," ujarnya kepada Sindonews di Jakarta, Minggu (8/3/2015).
Selanjutnya, Marwan menyampaikan memang elpiji jenis tersebut hanya untuk masyarakat mampu. Kenaikannya sudah sesuai dengan harga keekonomian.
"Maka dicarikan saja timing-nya sehingga tidak bisa terlalu memberatkan masyarakat. Karena 12 kg itu untuk orang yang mampu dan sudah di declare sesuai dengan harga keekonomian," jelas dia.
Sebelumnya, Pertamina selalu disalahlan ketika harga naik. Menurutnya, kalau tidak naik maka Pertamina akan rugi. Kalau dividen turun, maka rakyat juga yang menjadi korban.
"Harus seimbang kita lihatnya. Ya makanya soal itu ada peran negara. Timing pasnya kapan tapi ini BUMN jangan sampai rugi juga," pungkas Marwan.
(izz)
Lihat Juga :
