Cadangan Listrik Nasional Minim

JAKARTA - Pemerintah mengakui bahwa cadangan listrik nasional masih minim, kalah jauh jika dibandingkan negara Singapura. Jika cadangan listrik Singapura telah mencapai 100%, maka di Indonesia cadangan listrik tersedia hanya 10%.

”Kalau cadangan listrik hanya 10% untuk perbaikan mesin (pembangkit) saja tidak cukup. Maka, sering terjadi mati lampu di sejumlah daerah,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla saat membuka Musyawarah Nasional VI Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia di Jakarta kemarin.

Wapres pun meminta cadangan listrik ditingkatkan minimal 30% sebagai antisipasi bila terjadi kerusakan, agar masyarakat tak lagi menjadi korban bila terjadi pemadaman Maka dari itu, Indonesia yang saat ini baru memiliki pembangkit berkapasitas total 54.000 megawatt (MW) harus menambah daya paling tidak 15.000 MW demi menghindari pemadaman listrik akibat adanya perbaikan pembangkit yang rusak.

Dia menambahkan, peningkatan cadangan listrik juga amat diperlukan agar laju perekonomian tidak terganggu. Pasalnya, listrik sebagai sumber energi tidak tergantikan. ”Infrastruktur yang tidak tergantikan hanya listrik. Kalau jalan rusak masih bisa diganti jalur lain, misalnya pakai jalur laut, atau udara. Tapi kalau listrik, tidak ada gantinya,” tandasnya.

Karena itu, Wapres meminta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan penyediaan pasokan dan cadangan listrik yang mumpuni. Menurut Wapres, dengan pertumbuhan ekonomi saat ini, pertumbuhan kebutuhan listrik per tahun setidaknya mencapai 15%.

Terkait pemenuhan cadangan dan pasokan listrik, Wapres memerintahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PLN, dan instansi terkait segera menyelesaikan proyek percepatan pembangkit listrik 35.000 MW yang ditargetkan rampung dalam lima tahun ke depan.

Namun Kalla mengakui adanya keterbatasan dana untuk pembangunan pembangkit 35.000 MW. Wapres pun mengungkap bahwa dana yang tersedia saat ini untuk pengembangan ketenagalistrikan hanya sekitar Rp400-500 triliun. ”Karena itu, kita butuh lebih banyak peran serta swasta,” ujarnya.

Dengan dana tersebut, PLN hanya diberi tanggung jawab untuk membangun pembangkit berkapasitas total 10.000 MW sedangkan sisanya yaitu 25.000 MW akan diserahkan ke pihak swasta. Untuk mendorong peran serta swasta, Kalla menegaskan bahwa pemerintah siap membantu dari sisi regulasi.

”Kalau dulu kan untuk negosiasi saja butuh 1-2 tahun. Dengan adanya peraturan ini, kami harap proses negosiasi tidak lebih dari satu bulan,” ucapnya. Wakil Direktur ReforMiners Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, Indonesia sangat perlu meningkatkan cadangan listrik.

Di negara maju cadangan listrik sudah mencapai 100% demi menjaga kelangsungan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. ”Kebutuhan listrik itu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya. Cadangan listrik juga dibutuhkan untuk memenuhi rasio elektrifikasi di sejumlah daerah di Tanah Air yang hingga kini belum teraliri listrik dengan baik.

Sebelumnya Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman menyebutkan, rasio elektrifikasi nasional hingga 2014 baru mencapai 84,12%. Di angka tersebut, sekitar 10 juta penduduk Indonesia belum menikmati listrik.

Nanang wijayanto