Fitra Nilai Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Pro Asing
Kamis, 19 Maret 2015 - 12:59 WIB
Fitra Nilai Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Pro Asing
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto menilai, enam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih pro pada korporasi asing dan kelas kakap. Paket kebijakan tersebut justru akan memperlebar kesenjangan di masyarakat.
Menurut dia, seharusnya ada beberapa langkah yang harus dipikirkan dan dilakukan pemerintah sebelum mengeluarkan paket kebijakan ekonomi tersebut.
"Paket kebijakan lebih pro terhadap investor asing, di mana salah satunya memberikan tax allowance, tambahan insentif khusus, membebaskan PPn, bea anti dumping," ucapnya di kantor Seknas Fitra, Jakarta, Kamis (19/3/2015).
Yenny menegaskan, pemerintah seharusnya memperhatikan dan menangani sektor informal secara serius, dengan membuka akses usaha yang lebih besar. Menurutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang didesain pemerintah sama sekali tidak menyinggung hal tersebut.
"Dalam RPJMN itu tidak ada jelas desain ke sana, bagaimana keberpihakan pemerintah ke sektor riil. Kebijakan ini lebih pro ke investor asing. Pemerintah dalam waktu dekat harus mengeluarkan kebijakan yang pro kepada informal, bukan pro kepada investor asing," tandas dia.
(Baac: Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Tak Mempan Atasi Rupiah)
Menurut dia, seharusnya ada beberapa langkah yang harus dipikirkan dan dilakukan pemerintah sebelum mengeluarkan paket kebijakan ekonomi tersebut.
"Paket kebijakan lebih pro terhadap investor asing, di mana salah satunya memberikan tax allowance, tambahan insentif khusus, membebaskan PPn, bea anti dumping," ucapnya di kantor Seknas Fitra, Jakarta, Kamis (19/3/2015).
Yenny menegaskan, pemerintah seharusnya memperhatikan dan menangani sektor informal secara serius, dengan membuka akses usaha yang lebih besar. Menurutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang didesain pemerintah sama sekali tidak menyinggung hal tersebut.
"Dalam RPJMN itu tidak ada jelas desain ke sana, bagaimana keberpihakan pemerintah ke sektor riil. Kebijakan ini lebih pro ke investor asing. Pemerintah dalam waktu dekat harus mengeluarkan kebijakan yang pro kepada informal, bukan pro kepada investor asing," tandas dia.
(Baac: Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Tak Mempan Atasi Rupiah)
(izz)
Lihat Juga :
