Pemerintah Lelang SUN Rp10 T

Senin, 30 Maret 2015 - 09:44 WIB
Pemerintah Lelang SUN...
Pemerintah Lelang SUN Rp10 T
A A A
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melelang empat seri surat utang negara (SUN) dengan target indikatif sebesar Rp10 triliun.

Dalam lelang yang akan diselenggarakan Selasa (31/3) besok, pemerintah akan mengeluarkan seri SUN sebagai berikut, SPN03150701 (new issuance), SPN12160401 (new issuance ), FR0070(reopening ), danFR0068 (reopening ). Lelang yang bersifat terbuka ini akan digunakan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015.

Menurut pernyataan tertulis dari DJPPR, metode SUN yang dibuat dengan metode harga beragam ini yaitu langsung mengumumkan pemenang lelang pada hari yang sama. Sedangkan, proses akhir penyelesaian transaksi akan dilakukan pada dua hari setelah pelelangan, tepat pada 2 April 2015, dengan menerapkan sistem lelang yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI).

Pembayaran bunga secara diskonto akan dilakukan pada seri SPN03150701 dan SPN12160401 yang secara berurutan akan jatuh tempo pada 1 Juli 2015 dan 1 April 2016. Sementara, penawaran tingkat bunga tetap sebesar 8,375% akan diberikan pada seri FR0070 dan seri FR0068 yang masing-masingnya akan jatuh tempo pada 15 Maret 2024 dan 15 Maret 20134.

Sebagai informasi, lelang SUN ini adalah yang ketiga kalinya di bulan Maret. Sebelumnya pemerintah telah melakukan pelelangan sebanyak dua kali pada 3 Maret dan 17 Maret 2015 yang sama-sama menyerap dana investor sebanyak Rp10 triliun, dengan rata-rata penawaran berada pada kisaran Rp20 sampai Rp30 triliun. Senior analis obligasi, Desmon Silitonga, mengatakan bahwa tren lelang di Indonesia saat ini memang cenderung turun.

Penilannya tersebut berdasarkan penawaran empat seri SUN di periode sebelumnya. Walau begitu, kondisi tersebut masih dapat dikatakan stabil dan cukup baik karena tidak terlalu berdampak pada rupiah. ”Apalagi dengan imbal hasil bagi investasi obligasi yang rata-rata maksimalnya sekitar 7,3%, itu termasuk aman,” ukatanya. Desmon menyatakan, jika pemerintah mampu membawa ke arah di bawah persentase tersebut, tentu akan lebih bagus lagi.

Rabia edra
(bbg)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
BCA Kolaborasi Jurnalis...
BCA Kolaborasi Jurnalis Ekobis Makassar Kirim Bantuan ke Sulbar
Berita Terkini
Tren Mobilitas Ramah...
Tren Mobilitas Ramah Lingkungan Meningkat, Pembiayaan Kendaraan Listrik MUF Melesat
53 menit yang lalu
Rupiah Amburadul Rp18...
Rupiah Amburadul Rp18 Ribu, Produk Rumah Tangga Unilever Bakal Naik Harga di Kuartal II 2026
1 jam yang lalu
Rupiah Terkapar, Dampaknya...
Rupiah Terkapar, Dampaknya Mulai Terasa ke Sektor Industri Nasional
1 jam yang lalu
PLN EPI, PLN Puslitbang...
PLN EPI, PLN Puslitbang dan ITERA Kolaborasi Kembangkan Tanaman Energi
2 jam yang lalu
Pelindo Sinergi Lokaseva...
Pelindo Sinergi Lokaseva Catat Kinerja Operasional Positif di Awal 2026
2 jam yang lalu
BRI Life Ungkap Peran...
BRI Life Ungkap Peran Mitra Stategis Selama 4 Dekade
3 jam yang lalu
Infografis
Pemerintah Baru Suriah...
Pemerintah Baru Suriah Bakal Tuntut Iran Rp4.870 Triliun
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved