Pembatalan Proyek Cilamaya Banyak yang Gigit Jari
Kamis, 09 April 2015 - 00:14 WIB
Pembatalan Proyek Cilamaya Banyak yang Gigit Jari
A
A
A
JAKARTA - Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Muhammad Budyatna mengemukakan, pembatalan proyek Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, membuat lega sejumlah pihak yang selama ini keberatan, seperti PT Pertamina. Namun, tidak sedikit yang gigit jari akibat pembatalan tersebut.
Menurutnya, hal ini dimungkinkan karena banyak sekali 'titipan' yang masuk dalam jajaran Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Akibatnya banyak oknum seperti tidak saling berkoordinasi satu sama lain, dan cenderung mempertahankan kepentingan masing-masing.
"Banyak yang merasa dirugikan (pembatalan ini). Sebab itu, kami menyarankan BPKP segera melakukan pemeriksaan terhadap proyek Cilamaya agar semuanya jelas," ujar Budyatna dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/4/2015)
Hal senada disampaikan Ketua Setara Institute Hendardi. Dia memandang meski diketahui banyak kepentingan nasional yang bakal menjadi korban, termasuk sektor pertanian dan energi, namun kesan bahwa proyek tersebut sangat dipaksakan begitu kuat.
“Ini sangat erat kaitannya dengan kepentingan-kepentingan. Tak ada jalan lain, BPKP harus segera melakukan pemeriksaan,” tegasnya.
Hendardi menyebutkan, hasil pemeriksaan BPKP tidak hanya dibutuhkan untuk mengetahui kejelasan proyek tersebut. Lebih dari itu, bisa juga dijadikan dasar bagi aparat penegak hukum, termasuk KPK, seandainya terdapat indikasi penyuapan atau pelicin untuk memuluskan pembangunan Pelabuhan Cilamaya.
“Semua harus dituntaskan, harus dibuka kepada publik. Dan, pintu menuju sana adalah pemeriksaan yang dilakukan BPKP,” jelasnya.
Seperti diketahui, selama ini beberapa pihak terlihat bersikukuh agar Pelabuhan Cilamaya dibangun. Bahkan, sepekan sebelum Wapres Jusuf Kalla memutuskan pembatalan proyek Pelabuhan Cilamaya, beberapa menteri menyatakan pembangunan harus berjalan dan pelaksanaannya dilakukan oleh swasta.
(Baca: BPKP Diminta Periksa Pembatalan Proyek Pelabuhan Cilamaya)
Menurutnya, hal ini dimungkinkan karena banyak sekali 'titipan' yang masuk dalam jajaran Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Akibatnya banyak oknum seperti tidak saling berkoordinasi satu sama lain, dan cenderung mempertahankan kepentingan masing-masing.
"Banyak yang merasa dirugikan (pembatalan ini). Sebab itu, kami menyarankan BPKP segera melakukan pemeriksaan terhadap proyek Cilamaya agar semuanya jelas," ujar Budyatna dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/4/2015)
Hal senada disampaikan Ketua Setara Institute Hendardi. Dia memandang meski diketahui banyak kepentingan nasional yang bakal menjadi korban, termasuk sektor pertanian dan energi, namun kesan bahwa proyek tersebut sangat dipaksakan begitu kuat.
“Ini sangat erat kaitannya dengan kepentingan-kepentingan. Tak ada jalan lain, BPKP harus segera melakukan pemeriksaan,” tegasnya.
Hendardi menyebutkan, hasil pemeriksaan BPKP tidak hanya dibutuhkan untuk mengetahui kejelasan proyek tersebut. Lebih dari itu, bisa juga dijadikan dasar bagi aparat penegak hukum, termasuk KPK, seandainya terdapat indikasi penyuapan atau pelicin untuk memuluskan pembangunan Pelabuhan Cilamaya.
“Semua harus dituntaskan, harus dibuka kepada publik. Dan, pintu menuju sana adalah pemeriksaan yang dilakukan BPKP,” jelasnya.
Seperti diketahui, selama ini beberapa pihak terlihat bersikukuh agar Pelabuhan Cilamaya dibangun. Bahkan, sepekan sebelum Wapres Jusuf Kalla memutuskan pembatalan proyek Pelabuhan Cilamaya, beberapa menteri menyatakan pembangunan harus berjalan dan pelaksanaannya dilakukan oleh swasta.
(Baca: BPKP Diminta Periksa Pembatalan Proyek Pelabuhan Cilamaya)
(dmd)
Lihat Juga :
