Pertamina-Total Teken Perjanjian Transisi Pekan Depan
A
A
A
JAKARTA - PT Pertamina (Persero), Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation akan menandatangani kesepakatan awal (head of agreement /HoA) untuk memulai masa transisi Blok Mahakam, di Kutai, Kalimantan Timur, pekan depan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, perjanjian tersebut akan mengatur segala sesuatu yang harus dilakukan dalam masa transisi, termasuk percepatan proses alih informasi dan teknologi. ”HoA sedang difinalisasi, pekan depan sudah ada keputusan. Ada dua level kondisi minimal dalam proses ini supaya secara formal Januari 2018 hadir operator baru dan mampu menjaga produksi,” jelas Sudirman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, kemarin.
Sudirman menegaskan, sudah jelas bahwa operator akan berpindahtangankePertamina, karena itu semua pihak diminta melakukan persiapan dalam masa transisi. Dia mengatakan, target tahapan transisi akan selesai dalam waktu dua tahun, sehingga pada 1 Januari 2018 sudah ada kontrak bagi hasil (production sharing contract /PSC) baru, sembari menunggu Pertamina memperoleh mitra yang mumpuni dalam mengelola blok migas tersebut.
Pemerintah, kata Sudirman, menyerahkan sepenuhnya kepada Pertamina soal pemilihan mitra untuk mengelola Blok Mahakam. Karena itu, tegas dia, tidak menjadi masalah apabila Pertamina kemudian kembali menggandeng Total E&P Indonesie. Bahkan, Sudirman tegas menyatakan bahwa pemerintah menginginkan sumber daya manusia (SDM) pengelola Blok Mahakam yang saat ini di bawah naungan Total E&P Indonesie dapat diserap seluruhnya oleh Pertamina.
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, perjanjian bersama dengan operator saat ini, yakni Total E&P Indonesie, perlu dilakukan untuk mempertahankan produksi. Dia menambahkan, dalam masa transisi Pertamina belum akan melakukan investasi terkait pengelolaan Blok Mahakam. Investasi menurutnya baru akan dilaksanakan setelah kontrak berakhir. Dia mengestimasi, investasi pengelolaan Blok Mahakam ke depan lebih besar dibanding investasi yang telah dibenamkan Total E&P Indonesie sebesar USD2,5 juta per tahun.
”Kita bisa masuk sekarang untuk menyiapkan investasi di awal 2018,” jelasnya. Terkait keinginan pemerintah agar Pertamina tetap bekerja sama dengan Total, Dwi tak menampik jika dalam masa transisi tersebut juga akan dibahas mengenai pembagian partcipating interest oleh kedua belah pihak. Pasalnya, Pertamina juga berkeinginan untuk berinvestasi pada aset-aset migas di luar negeri.
”Cadangan dalam negeri kan sudah terbatas, jadi harus mencari keluar. Nanti aset juga akan dibahas setelah ada HoA,” ungkapnya. Sementara, anggota Komisi VII Dito Ganundito meminta proses transisi harus berjalan dengan baik dan lancar. Dia pun tidak mempermasalahkan jika kemudian Pertamina tetap menggandeng Total E&P Indonesie setelah blok itu diserahkan secara resmi oleh pemerintah.
Namun, yang tidak kalah penting ialah jaminan bahwa Pertamina harus mendapatkan 100% pengelolaan Blok Mahakam. ”Ini satu-satunya kesempatan Pertamina untuk mendapatkan blok besar,” kata dia.
Nanang wijayanto
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, perjanjian tersebut akan mengatur segala sesuatu yang harus dilakukan dalam masa transisi, termasuk percepatan proses alih informasi dan teknologi. ”HoA sedang difinalisasi, pekan depan sudah ada keputusan. Ada dua level kondisi minimal dalam proses ini supaya secara formal Januari 2018 hadir operator baru dan mampu menjaga produksi,” jelas Sudirman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, kemarin.
Sudirman menegaskan, sudah jelas bahwa operator akan berpindahtangankePertamina, karena itu semua pihak diminta melakukan persiapan dalam masa transisi. Dia mengatakan, target tahapan transisi akan selesai dalam waktu dua tahun, sehingga pada 1 Januari 2018 sudah ada kontrak bagi hasil (production sharing contract /PSC) baru, sembari menunggu Pertamina memperoleh mitra yang mumpuni dalam mengelola blok migas tersebut.
Pemerintah, kata Sudirman, menyerahkan sepenuhnya kepada Pertamina soal pemilihan mitra untuk mengelola Blok Mahakam. Karena itu, tegas dia, tidak menjadi masalah apabila Pertamina kemudian kembali menggandeng Total E&P Indonesie. Bahkan, Sudirman tegas menyatakan bahwa pemerintah menginginkan sumber daya manusia (SDM) pengelola Blok Mahakam yang saat ini di bawah naungan Total E&P Indonesie dapat diserap seluruhnya oleh Pertamina.
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, perjanjian bersama dengan operator saat ini, yakni Total E&P Indonesie, perlu dilakukan untuk mempertahankan produksi. Dia menambahkan, dalam masa transisi Pertamina belum akan melakukan investasi terkait pengelolaan Blok Mahakam. Investasi menurutnya baru akan dilaksanakan setelah kontrak berakhir. Dia mengestimasi, investasi pengelolaan Blok Mahakam ke depan lebih besar dibanding investasi yang telah dibenamkan Total E&P Indonesie sebesar USD2,5 juta per tahun.
”Kita bisa masuk sekarang untuk menyiapkan investasi di awal 2018,” jelasnya. Terkait keinginan pemerintah agar Pertamina tetap bekerja sama dengan Total, Dwi tak menampik jika dalam masa transisi tersebut juga akan dibahas mengenai pembagian partcipating interest oleh kedua belah pihak. Pasalnya, Pertamina juga berkeinginan untuk berinvestasi pada aset-aset migas di luar negeri.
”Cadangan dalam negeri kan sudah terbatas, jadi harus mencari keluar. Nanti aset juga akan dibahas setelah ada HoA,” ungkapnya. Sementara, anggota Komisi VII Dito Ganundito meminta proses transisi harus berjalan dengan baik dan lancar. Dia pun tidak mempermasalahkan jika kemudian Pertamina tetap menggandeng Total E&P Indonesie setelah blok itu diserahkan secara resmi oleh pemerintah.
Namun, yang tidak kalah penting ialah jaminan bahwa Pertamina harus mendapatkan 100% pengelolaan Blok Mahakam. ”Ini satu-satunya kesempatan Pertamina untuk mendapatkan blok besar,” kata dia.
Nanang wijayanto
(ars)