Right Issue, Rini Jamin Saham Pemerintah Tak Tergerus
Jum'at, 24 April 2015 - 16:42 WIB
Right Issue, Rini Jamin Saham Pemerintah Tak Tergerus
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menjamin jumlah kepemilikan saham pemerintah tidak akan berkurang (delusi) atas rencana penerbitan saham baru (rights issue) oleh tiga perusahaan pelat merah terbuka.
Adapun tiga BUMN terbuka yang akan menerbitkan rights issue adalah PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (Baca: Rini Minta Restu DPR Muluskan Rights Issue 3 BUMN).
"Dapat dipastikan right issue ini tidak menyebabkan saham pemerintah terdelusi," ucap Rini di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (24/4/2015).
Menurutnya, penerbitan rights issue ini pemerintah ingin memperkuat perusahaan terbuka namun tetap dengan catatan kepemilikan pemerintah pada BUMN tersebut tidak terdelusi. "Ini sudah satu keharusan," imbuhnya.
Rini menambahkan, penggunaan dana rights issue tersebut akan dikontrol OJK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Semoga ini akan memberikan ketenangan hati anggota parlemen, agar dana right issue ini sesuai dengan peruntukannya," tandas dia.
Sekadar diketahui, kepemilikan saham negara pada Antam sebesar 65%, dengan besaran PMN sebesar Rp3,5 triliun, dan dana publik yang dapat dihimpun sebesar Rp1,89 triliun untuk penyelesaian proyek feronikel, Fero Halmahera Timur (FHT) dan proyek anode slime di Jawa Timur.
Sementara, Adhikarya kepemilikan saham negara sebesar 61%, PMN Rp1,4 triliun, dan estimasi dana publik sebesar Rp1,345 triliun untuk proyek Light Rail Transit (LRT) di Jabodetabek. Untuk Waskita Karya, kepemilikan saham negara sebesar 66,02%, dana PMN Rp3,5 triliun, dan estimasi dana yang dihimpun sebesar Rp1,8 triliun untuk proyek tol di Pulau Jawa, dan transmisi listrik di Pulau Sumatera.
(Baca: Persetujuan Rights Issue 3 BUMN Bakal Tertunda)
Adapun tiga BUMN terbuka yang akan menerbitkan rights issue adalah PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (Baca: Rini Minta Restu DPR Muluskan Rights Issue 3 BUMN).
"Dapat dipastikan right issue ini tidak menyebabkan saham pemerintah terdelusi," ucap Rini di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (24/4/2015).
Menurutnya, penerbitan rights issue ini pemerintah ingin memperkuat perusahaan terbuka namun tetap dengan catatan kepemilikan pemerintah pada BUMN tersebut tidak terdelusi. "Ini sudah satu keharusan," imbuhnya.
Rini menambahkan, penggunaan dana rights issue tersebut akan dikontrol OJK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Semoga ini akan memberikan ketenangan hati anggota parlemen, agar dana right issue ini sesuai dengan peruntukannya," tandas dia.
Sekadar diketahui, kepemilikan saham negara pada Antam sebesar 65%, dengan besaran PMN sebesar Rp3,5 triliun, dan dana publik yang dapat dihimpun sebesar Rp1,89 triliun untuk penyelesaian proyek feronikel, Fero Halmahera Timur (FHT) dan proyek anode slime di Jawa Timur.
Sementara, Adhikarya kepemilikan saham negara sebesar 61%, PMN Rp1,4 triliun, dan estimasi dana publik sebesar Rp1,345 triliun untuk proyek Light Rail Transit (LRT) di Jabodetabek. Untuk Waskita Karya, kepemilikan saham negara sebesar 66,02%, dana PMN Rp3,5 triliun, dan estimasi dana yang dihimpun sebesar Rp1,8 triliun untuk proyek tol di Pulau Jawa, dan transmisi listrik di Pulau Sumatera.
(Baca: Persetujuan Rights Issue 3 BUMN Bakal Tertunda)
(izz)
Lihat Juga :
