Kementerian PU-Pera Butuh Sistem Informasi Terpusat
Sabtu, 25 April 2015 - 11:59 WIB
Kementerian PU-Pera Butuh Sistem Informasi Terpusat
A
A
A
JAKARTA - Dalam rangka memudahkan koordinasi proses pengadaan lahan di lapangan, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Kementerian PU-Pera) membutuhkan sistem informasi terpusat.
”Pembebasan lahan itu harus transparan dan semua bisa memantaunya, terutama menteri PU-Pera. Jadi, tidak semua terpusat pada tim pembebasan lahan. Kadang-kadang kalau ada masalah, tim pembebasan lahan juga tidak bisa memutuskan dengan cepat,” kata Plt Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPera Hediyanto Husaeni di Jakarta kemarin.
Dia mengatakan, dengan ada sistem informasi terpusat, semua akan lebih terbuka dan bisa dipantau langsung pihak-pihak yang berkepentingan. Ketika terdapat kendala di lapangan, menteri bisa turun langsung mengatasi masalah. Dia mencontohkan, jika ada Kendal alahan terkait dengan warga di suatu lokasi, kepala daerah setempat bisa diminta untuk membantu.
Sebagai informasi, saat ini proses pembebasan lahan masih melalui proses panjang. Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol misalnya kini harus memiliki surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan atau SP2LP yang harus diteken oleh gubernur. Sebelumnya Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PU-Pera Achmad Ghany Gazaly mengatakan, jika persetujuan dari gubernur lambat dikeluarkan, Kementerian PU-Pera akan berkirim surat.
”Sebenarnya tidak ada alasan tidak keluarnya persetujuan gubernur mengenai SP2LP atau lokasi pembebasan lahan sebab misal untuk proyek tol itu merupakan proyek yang sangatbermanfaatbagimasyarakat di suatu daerah. Tapi, kalau persetujuan lokasi keluarnya lama, ya kita surati,” ucapnya.
Ichsan amin
”Pembebasan lahan itu harus transparan dan semua bisa memantaunya, terutama menteri PU-Pera. Jadi, tidak semua terpusat pada tim pembebasan lahan. Kadang-kadang kalau ada masalah, tim pembebasan lahan juga tidak bisa memutuskan dengan cepat,” kata Plt Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPera Hediyanto Husaeni di Jakarta kemarin.
Dia mengatakan, dengan ada sistem informasi terpusat, semua akan lebih terbuka dan bisa dipantau langsung pihak-pihak yang berkepentingan. Ketika terdapat kendala di lapangan, menteri bisa turun langsung mengatasi masalah. Dia mencontohkan, jika ada Kendal alahan terkait dengan warga di suatu lokasi, kepala daerah setempat bisa diminta untuk membantu.
Sebagai informasi, saat ini proses pembebasan lahan masih melalui proses panjang. Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol misalnya kini harus memiliki surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan atau SP2LP yang harus diteken oleh gubernur. Sebelumnya Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PU-Pera Achmad Ghany Gazaly mengatakan, jika persetujuan dari gubernur lambat dikeluarkan, Kementerian PU-Pera akan berkirim surat.
”Sebenarnya tidak ada alasan tidak keluarnya persetujuan gubernur mengenai SP2LP atau lokasi pembebasan lahan sebab misal untuk proyek tol itu merupakan proyek yang sangatbermanfaatbagimasyarakat di suatu daerah. Tapi, kalau persetujuan lokasi keluarnya lama, ya kita surati,” ucapnya.
Ichsan amin
(bbg)
