Telkom Wajib Garap Infrastruktur di Pelosok
Sabtu, 25 April 2015 - 11:59 WIB
Telkom Wajib Garap Infrastruktur di Pelosok
A
A
A
JAKARTA - Pembangunan jaringan telekomunikasi di Indonesia saat ini masih terpaku di wilayah perkotaan. Padahal, untuk meningkatkan konektivitas infrastruktur telekomunikasi perlu diperluas hingga ke pelosok daerah.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya, dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi seharusnya dikembangkan dengan mengacu pada prinsip komersial dan idealisme. Komersial dalam arti pengembangannya dilakukan di wilayah banyak penduduk sehingga lebih menguntungkan.
”Dari sisi idealisme adalah bagaimana agar seluruh rakyat terkoneksi dengan baik terutama di wilayah perbatasan,” ujar Tantowi saat dihubungi KORAN SINDO di Jakarta. Menurut dia, penyebaran infrastruktur telekomunikasi hingga ke wilayah pedalaman merupakan tugas pemerintah.
Operator telekomunikasi bisa mendukung melalui sejumlah kegiatan seperti dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). ”Bisa dipastikan perusahaan seperti Telkom (PT Telekomunikasi Indonesia) lebih membangun ke wilayah yang komersial karena ini akibat tekanan untuk memperoleh pendapatan, sedangkan dari segi idealis ada program CSR,” ungkapnya.
Vice President Public Relations PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Arif Prabowo mengakui, sebagian besar pembangunan infrastruktur telekomunikasi seperti kabel optik yang dikembangkan untuk mendukung layanan broadband memang berada di wilayah perkotaan. Telkom menargetkan seluruh wilayah kabupaten di Indonesia dapat terhubung dengan pembangunan kabel optik tahun ini.
”Nanti secara bertahap akan dibangun di tingkat desa dan kabupaten,” kata Arif saat dihubungi KORAN SINDO di Jakarta. Menurutnya, guna mendukung akses komunikasi nasional sebagai tanggung jawab industri, tahun ini perseroan menargetkan membangun backbone kabel optik sepanjang 76.700 kilometer (km) di seluruh wilayah Nusantara.
Sementara itu, pengamat telekomunikasi Heru Sutadi mengatakan, ketimpangan infrastruktur telekomunikasi melalui fasilitas digital yang masih berpusat di kota-kota besar seharusnya tak perlu terjadi. Menurut dia, di Indonesia sudah banyak operator telekomunikasi sehingga seharusnya pasar tidak hanya berpusat di perkotaan. Dia mendorong perusahaan telekomunikasi melakukan ekspansi.
”Apalagi, kita punya BUMN telekomunikasi di mana pemerintah harusnya turun tangan,” ucap dia. Heru menambahkan, peran pemerintah di sektor telekomunikasi dalam mengatasi ketimpangan tersebut bisa dilakukan lewat badan usaha milik negara (BUMN) seperti PT Telkom.
Namun, perusahaan pelat merah itu juga harus pandaipandai mengatur strategi karena 51% sahamnya milik pemerintah dan sisanya milik publik. ”Mereka (Telkom) mungkin juga mempertimbangkan sisi bisnis sehingga infrastruktur jaringan masih banyak berpusat di perkotaan,” ucapnya.
Heru febrianto/ ichsan amin
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya, dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi seharusnya dikembangkan dengan mengacu pada prinsip komersial dan idealisme. Komersial dalam arti pengembangannya dilakukan di wilayah banyak penduduk sehingga lebih menguntungkan.
”Dari sisi idealisme adalah bagaimana agar seluruh rakyat terkoneksi dengan baik terutama di wilayah perbatasan,” ujar Tantowi saat dihubungi KORAN SINDO di Jakarta. Menurut dia, penyebaran infrastruktur telekomunikasi hingga ke wilayah pedalaman merupakan tugas pemerintah.
Operator telekomunikasi bisa mendukung melalui sejumlah kegiatan seperti dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). ”Bisa dipastikan perusahaan seperti Telkom (PT Telekomunikasi Indonesia) lebih membangun ke wilayah yang komersial karena ini akibat tekanan untuk memperoleh pendapatan, sedangkan dari segi idealis ada program CSR,” ungkapnya.
Vice President Public Relations PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Arif Prabowo mengakui, sebagian besar pembangunan infrastruktur telekomunikasi seperti kabel optik yang dikembangkan untuk mendukung layanan broadband memang berada di wilayah perkotaan. Telkom menargetkan seluruh wilayah kabupaten di Indonesia dapat terhubung dengan pembangunan kabel optik tahun ini.
”Nanti secara bertahap akan dibangun di tingkat desa dan kabupaten,” kata Arif saat dihubungi KORAN SINDO di Jakarta. Menurutnya, guna mendukung akses komunikasi nasional sebagai tanggung jawab industri, tahun ini perseroan menargetkan membangun backbone kabel optik sepanjang 76.700 kilometer (km) di seluruh wilayah Nusantara.
Sementara itu, pengamat telekomunikasi Heru Sutadi mengatakan, ketimpangan infrastruktur telekomunikasi melalui fasilitas digital yang masih berpusat di kota-kota besar seharusnya tak perlu terjadi. Menurut dia, di Indonesia sudah banyak operator telekomunikasi sehingga seharusnya pasar tidak hanya berpusat di perkotaan. Dia mendorong perusahaan telekomunikasi melakukan ekspansi.
”Apalagi, kita punya BUMN telekomunikasi di mana pemerintah harusnya turun tangan,” ucap dia. Heru menambahkan, peran pemerintah di sektor telekomunikasi dalam mengatasi ketimpangan tersebut bisa dilakukan lewat badan usaha milik negara (BUMN) seperti PT Telkom.
Namun, perusahaan pelat merah itu juga harus pandaipandai mengatur strategi karena 51% sahamnya milik pemerintah dan sisanya milik publik. ”Mereka (Telkom) mungkin juga mempertimbangkan sisi bisnis sehingga infrastruktur jaringan masih banyak berpusat di perkotaan,” ucapnya.
Heru febrianto/ ichsan amin
(bbg)
