Musrenbangnas Akan Disinergikan dengan Nawacita
Musrenbangnas Akan Disinergikan dengan Nawacita
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Andrinof Chaniago menyampaikan, penyelenggaraan Musrenbangnas hari ini akan disinergikan dengan nawacita.
Menurutnya, Musrenbangnas 2015 merupakan puncak dari proses perencanaan panjang yang melibatkan pemangku kepentingan dari desa sampai provinsi. Pada pra Musrenbangnas selama 7 hari penuh musyawarah adalah kegiatan paling menguras konsentrasi.
"Tahapan perencanaan tersebut adalah tahap akhir sebelum jadi ketetapan pemerintah. Kemudian akan ditindaklanjuti ke forum trilateral meeting antara Bappenas, Kemenkeu, dan kementerian/lembaga," jelasnya dalam acara pembukaan Musrenbangnas 2015 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (29/4/2015).
Trilateral Meeting untuk memastikan kesepakatan hasil Musrenbangnas yang merupakan rencana kerja. Khususnya bagi pemerintah daerah (pemda). Hasil kesepakatan Musrenbang akan jadi masukan bagi program Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015.
"Rancangan akhir ini akan dilaporkan ke Presiden pada sidkab Mei 2015 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Presiden. Sesuai amanat UU 2004, sistem perencanaan nasional harus mengacu pada RPJNM sesuai agenda Presiden yaitu kedaulatan pangan, pariwisata dan industri," ujar dia.
Pemerataan wilayah, kondisi sosial politik hukum, lanjut dia menjadi syarat untuk keberlangsungan pembangunan. RKP 2016 bisa mempercepat pembangunan infra meletakkan pondasi. Itu menjadi prasyarat utama yang harus dilakukan.
"Ini untuk menjaga fungsi infrastruktur menjadi prasyarat tujuan akhir pembangunan, maka pembangunan harus dijaga sesuai syarat pembangunan infrastruktur," pungkas Andrinof.
Menurutnya, Musrenbangnas 2015 merupakan puncak dari proses perencanaan panjang yang melibatkan pemangku kepentingan dari desa sampai provinsi. Pada pra Musrenbangnas selama 7 hari penuh musyawarah adalah kegiatan paling menguras konsentrasi.
"Tahapan perencanaan tersebut adalah tahap akhir sebelum jadi ketetapan pemerintah. Kemudian akan ditindaklanjuti ke forum trilateral meeting antara Bappenas, Kemenkeu, dan kementerian/lembaga," jelasnya dalam acara pembukaan Musrenbangnas 2015 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (29/4/2015).
Trilateral Meeting untuk memastikan kesepakatan hasil Musrenbangnas yang merupakan rencana kerja. Khususnya bagi pemerintah daerah (pemda). Hasil kesepakatan Musrenbang akan jadi masukan bagi program Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015.
"Rancangan akhir ini akan dilaporkan ke Presiden pada sidkab Mei 2015 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Presiden. Sesuai amanat UU 2004, sistem perencanaan nasional harus mengacu pada RPJNM sesuai agenda Presiden yaitu kedaulatan pangan, pariwisata dan industri," ujar dia.
Pemerataan wilayah, kondisi sosial politik hukum, lanjut dia menjadi syarat untuk keberlangsungan pembangunan. RKP 2016 bisa mempercepat pembangunan infra meletakkan pondasi. Itu menjadi prasyarat utama yang harus dilakukan.
"Ini untuk menjaga fungsi infrastruktur menjadi prasyarat tujuan akhir pembangunan, maka pembangunan harus dijaga sesuai syarat pembangunan infrastruktur," pungkas Andrinof.
(izz)
Explore More