Ganjar Minta Kepala Desa Serius Tangani Kemiskinan Ekstrem
Kamis, 26 Januari 2023 - 10:30 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong kepala desa memiliki pusat data untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem. FOTO/dok.Istimewa
GROBOGAN - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengajak Kepala Desa (Kades) serius menurunkan angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Ganjar meminta Kades memiliki pusat data untuk mengumpulkan jumlah warga yang benar-benar membutuhkan.
"Hari ini kami coba bereskan sampai level mikro yakni di desa. Maka kami minta Kades untuk mendata, camat supervisi dan akan dikompilasi di kabupaten," ujar dia melalui pernyataannya saat memimpin langsung raker penurunan kemiskinan, di Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (26/1/2023).
Ganjar mengatakan target mikro tersebut tepat sasaran dengan mendata langsung warga miskin kemudian diintervensi dengan program penurunan kemiskinan yang bersumber dari APBD, CSR serta filantropi. Upaya penurunan angka kemiskinan dilakukan secara serius dan menyasar beberapa daerah, di antaranya Brebes, Pemalang, Grobogan, Demak dan Wonogiri.
Berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan, terdapat 923 desa yang masuk dalam zona kemiskinan. Oleh karenanya, ia mengajak para kades memiliki pusat data warga yang benar-benar membutuhkan penanganan. Ia memberikan waktu seminggu kepada para kades untuk mendata jumlah warga miskin ekstrem, hamil, hamil dengan risiko tinggi di wilayahnya masing-masing.
Data yang terkumpul, akan menjadi dasar Pemprov Jateng dalam mengambil kebijakan dan melakukan intervensi. Selain program reguler seperti pembenahan rumah jadi layak huni, Ganjar juga mendorong perusahaan berperan menyerap tenaga dari warga golongan miskin.
Seperti dipaparkan Ganjar, beberapa perusahaan di sekitar Grobogan dan Demak membutuhkan ratusan pekerja. Di antara mereka bahkan ada yang membutuhkan pekerja tidak terampil. "Kawan-kawan dari disnaker dan investasi kami minta cek ke perusahaan, di wilayah untuk menerima pekerja dari keluarga miskin. Kalau butuh pelatihan pemerintah siap fasilitasi. Tapi kalau butuh unskilled mau training sendiri pun akan lebih baik," paparnya.
Bupati Grobogan Sri Sumarni mengamini pernyataan Ganjar. Menurutnya, pengentasan warga dari zona kemiskinan tak mungkin dilakukan hanya oleh pemerintah. Ia mengungkapkan, 2,29 persen 31.740 orang pada 2022 tergolong warga dengan kemiskinan ekstrem di Grobogan. Untuk memupusnya Pemkab Grobogan meluncurkan program Gerakan Bersama Pengentasan Kemiskinan (Gebertaskin).
Program Gebertaskin berfokus pada pembinaan dan pemberdayaan UMKM miskin, perbaikan RTLH, penataan lingkungan permukiman kumuh, peningkatan akses sanitasi dan air bersih. Kemudian ada pula pemberian bantuan dan jaminan sosial, serta pemberian beasiswa bagi anak sekolah dari penduduk miskin.
"Ayo keroyok bareng-bareng, koordinasi dengan kades, camat apa yang dibutuhkan kemudian dikeroyok dengan dana dari provinsi, CSR dan Baznas. Kemarin (kemiskinan di Grobogan) agak naik 12 persen sekarang agak turun 11 persen," pungkas Sumarni.
"Hari ini kami coba bereskan sampai level mikro yakni di desa. Maka kami minta Kades untuk mendata, camat supervisi dan akan dikompilasi di kabupaten," ujar dia melalui pernyataannya saat memimpin langsung raker penurunan kemiskinan, di Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (26/1/2023).
Ganjar mengatakan target mikro tersebut tepat sasaran dengan mendata langsung warga miskin kemudian diintervensi dengan program penurunan kemiskinan yang bersumber dari APBD, CSR serta filantropi. Upaya penurunan angka kemiskinan dilakukan secara serius dan menyasar beberapa daerah, di antaranya Brebes, Pemalang, Grobogan, Demak dan Wonogiri.
Berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan, terdapat 923 desa yang masuk dalam zona kemiskinan. Oleh karenanya, ia mengajak para kades memiliki pusat data warga yang benar-benar membutuhkan penanganan. Ia memberikan waktu seminggu kepada para kades untuk mendata jumlah warga miskin ekstrem, hamil, hamil dengan risiko tinggi di wilayahnya masing-masing.
Data yang terkumpul, akan menjadi dasar Pemprov Jateng dalam mengambil kebijakan dan melakukan intervensi. Selain program reguler seperti pembenahan rumah jadi layak huni, Ganjar juga mendorong perusahaan berperan menyerap tenaga dari warga golongan miskin.
Seperti dipaparkan Ganjar, beberapa perusahaan di sekitar Grobogan dan Demak membutuhkan ratusan pekerja. Di antara mereka bahkan ada yang membutuhkan pekerja tidak terampil. "Kawan-kawan dari disnaker dan investasi kami minta cek ke perusahaan, di wilayah untuk menerima pekerja dari keluarga miskin. Kalau butuh pelatihan pemerintah siap fasilitasi. Tapi kalau butuh unskilled mau training sendiri pun akan lebih baik," paparnya.
Bupati Grobogan Sri Sumarni mengamini pernyataan Ganjar. Menurutnya, pengentasan warga dari zona kemiskinan tak mungkin dilakukan hanya oleh pemerintah. Ia mengungkapkan, 2,29 persen 31.740 orang pada 2022 tergolong warga dengan kemiskinan ekstrem di Grobogan. Untuk memupusnya Pemkab Grobogan meluncurkan program Gerakan Bersama Pengentasan Kemiskinan (Gebertaskin).
Program Gebertaskin berfokus pada pembinaan dan pemberdayaan UMKM miskin, perbaikan RTLH, penataan lingkungan permukiman kumuh, peningkatan akses sanitasi dan air bersih. Kemudian ada pula pemberian bantuan dan jaminan sosial, serta pemberian beasiswa bagi anak sekolah dari penduduk miskin.
"Ayo keroyok bareng-bareng, koordinasi dengan kades, camat apa yang dibutuhkan kemudian dikeroyok dengan dana dari provinsi, CSR dan Baznas. Kemarin (kemiskinan di Grobogan) agak naik 12 persen sekarang agak turun 11 persen," pungkas Sumarni.
(nng)
Lihat Juga :
tulis komentar anda