Pengusaha Dibuat Heran Lulusan SMK Masih Banyak Belum Siap Kerja
Selasa, 21 Februari 2023 - 12:31 WIB
Banyaknya lulusan SMK/sederajat yang menjadi pengangguran di Indonesia membuat heran kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Foto/Dok
JAKARTA - Banyaknya lulusan SMK /sederajat yang menjadi pengangguran di Indonesia membuat heran kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Selama tiga tahun terakhir, jumlah pengangguran di Indonesia justru paling banyak disumbangkan dari tamatan SMK/sederajat.
Menurut Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid, kondisi itu mengindikasikan bahwa lulusan SMK terutama masih belum siap untuk masuk dalam pasar kerja di Indonesia. Padahal SMK sendiri merupakan sebuah lembaga pendidikan vokasi yang seharusnya bisa langsung kerja.
"Kalau kita lihat data dari 3 tahun terakhir, jumlah tamatan SMK senderajat, selalu menjadi penyumbang angka pengangguran tertinggi, padahal SMK termasuk dalam sekolah vokasi yang seharusnya sudah siap kerja dengan keterampilannya," ujar Arsjad dalam sambutannya pada acara revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, Selasa (21/2/2023).
Arsjad menilai pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah hal mutlak yang harus dilakukan untuk menggapai cita-cita Indonesia emas tahun 2045 mendatang. "Hal ini semakin mendesak pentingnya pengembangan kualitas SDM di Indonesia," kata Arsjad.
Melalaui pemanfaatan demografi yang akan diterima oleh Indonesia, Indonesia bisa menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke- 4 di dunia asalkan punya SDM yang berkualitas. Sehingga seiring dengan peningkatan populasi tidak menjadikan peningkatan pengangguran.
"Indonesia bisa menjadi negara berkekuatan ekonomi terbesar ke 4 di dunia dari segi purchasing power (daya beli)," kata Arsjad.
Menurutnya salah satu instrumen yang dapat mendorong penguatan SDM dengan menciptakan regulasi yang berpihak untuk pengembangan SDM. Arsjad mengapresiasi lahirnya Perpres Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
"Kadin percaya Perpres nomor 68 tahun 2022, akan menjadi pilar Penting dalam peningkatan kualitas ekosistem pendidikan vokasi di Indonesia, dan kolaborasi antara Pemerintah dan pelaku usaha, serta lembaga pendidikan menjadi kunci penting dalam mensosialisasikan Perpres ini," pungkasnya.
Lihat Juga: Dua Lipa Batal Konser, Kadin Dorong Aturan Sertifikasi Profesi Pelaku Industri Penyelenggaraan
Menurut Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid, kondisi itu mengindikasikan bahwa lulusan SMK terutama masih belum siap untuk masuk dalam pasar kerja di Indonesia. Padahal SMK sendiri merupakan sebuah lembaga pendidikan vokasi yang seharusnya bisa langsung kerja.
"Kalau kita lihat data dari 3 tahun terakhir, jumlah tamatan SMK senderajat, selalu menjadi penyumbang angka pengangguran tertinggi, padahal SMK termasuk dalam sekolah vokasi yang seharusnya sudah siap kerja dengan keterampilannya," ujar Arsjad dalam sambutannya pada acara revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, Selasa (21/2/2023).
Arsjad menilai pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah hal mutlak yang harus dilakukan untuk menggapai cita-cita Indonesia emas tahun 2045 mendatang. "Hal ini semakin mendesak pentingnya pengembangan kualitas SDM di Indonesia," kata Arsjad.
Melalaui pemanfaatan demografi yang akan diterima oleh Indonesia, Indonesia bisa menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke- 4 di dunia asalkan punya SDM yang berkualitas. Sehingga seiring dengan peningkatan populasi tidak menjadikan peningkatan pengangguran.
"Indonesia bisa menjadi negara berkekuatan ekonomi terbesar ke 4 di dunia dari segi purchasing power (daya beli)," kata Arsjad.
Menurutnya salah satu instrumen yang dapat mendorong penguatan SDM dengan menciptakan regulasi yang berpihak untuk pengembangan SDM. Arsjad mengapresiasi lahirnya Perpres Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
"Kadin percaya Perpres nomor 68 tahun 2022, akan menjadi pilar Penting dalam peningkatan kualitas ekosistem pendidikan vokasi di Indonesia, dan kolaborasi antara Pemerintah dan pelaku usaha, serta lembaga pendidikan menjadi kunci penting dalam mensosialisasikan Perpres ini," pungkasnya.
Lihat Juga: Dua Lipa Batal Konser, Kadin Dorong Aturan Sertifikasi Profesi Pelaku Industri Penyelenggaraan
(akr)
tulis komentar anda