Perjalanan Dinas untuk Dorong Pariwisata, Luhut: Jangan Dikritik
Selasa, 21 Juli 2020 - 06:35 WIB
Ilustrasi wisatawan di Pulau Komodo, NTT. Fotp/Dok Kemenparekraf
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bakal mendorong perjalanan dinas Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk mendorong pemulihan industri pariwisata pasca-pandemi Covid-19 . Hal ini dilakukan agar sektor pariwisata dapat kembali bergeliat dan menyerap tenaga kerja.
Luhut mengatakan, kondisi pariwisata saat ini telah siap menerima kedatangan wisatawan dalam jumlah besar. Pasalnya, tingkat kesembuhan pasien corona rerata di berbagai wilayah telah mencapai 50% dan bahkan ada beberapa wilayah yang mencapai 90%.
"Pemerintah juga mendorong perjalanan dinas. Ini jangan dikritik ngapain perjalanan dinas, ya kami juga mau menghidupkan orang lain juga. Jadi kadang-kadang orang tidak paham situasi kritis begini kita perlukan pengorbanan untuk ekonomi bergerak," kata Luhut, Jakarta, Senin (20/7/2020). (Baca: ASN Diizinkan Lakukan Perjalanan Dinas, Tapi Harus Penuhi Syarat Ini )
Menurut dia, hingga saat ini penyebaran virus yang masih menunjukkan angka tinggi hanya enam provinsi. Kondisi ini menunjukkan sebagian besar lokasi wisata dapat beroperasi kembali dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.
Adapun wilayah-wilayah yang telah siap menerima wisatawan yakni Bali, Yogyakarta, Danau Toba, Bangka Belitung, Banyuwangi dan Pulau Bintan, Kepulauan Riau.
"Sekali lagi jangan melihat penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia itu satu bulat (seluruh wilayah) tapi harus melihat per provinsi atau per daerah kasus-kasusnya sehingga dengan demikian kita bisa membuat kebijakan atau strategi untuk memulihkan ekonomi di bidang pariwisata," kata dia.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyabut baik upaya yang dilakukan pemerintah dengan meningkatkan perjalan dinas. Pasalnya, pemerintah merupkan salah satu pangsa pasar yang cukup besar untuk mendongkrak kinerja industri hotel dan restoran di Tanah Air.
Tak hanya itu, rantai pasok yang bergantung pada sektor industri perhotelan baik dari segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan produk-produk hasil pertanian dapat kembali bergeliat dengan adanya peningkatan perjalanan dinas.
"Kami masih melihat potensi pada wisatawan domestik ini perlu didorong dan juga di sektor hotel dan restoran kontribusi dari belanja pemerintah juga signifikan. Jadi pemerintah mempunyai pangsa pasar di sektor hotel dan restoran 25%, kalau pemerintah memulai melakukan belanja operasional misalkan perjalanan dinas, akomodasi dan sebagainya akan memberikan dampak positif," kata dia. (Baca juga: Berangsur Pulih, PHRI Sebut Okupansi Hotel Saat Weekend Sudah 50% )
Adapun berdasarkan catatan PHRI sejak merebaknya pandemi virus corona di Tanah Air industri pariwisata nasional diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp85 triliun. Hal ini terjadi seiring dengan jumlah kunjungan wisatawan asing ke destinasi wisata dalam negeri yang terus menurun.
Okupansi hotel dan restoran pun menurun drastis sehingga sekitar 2.000 hotel dan 8.000 restoran di seluruh Indonesia menghentikan operasional bisnisnya. Alhasil, kerugiannya untuk sektor perhotelan ditaksir mencapai Rp30 triliun dan Rp40 triliun untuk bisnis restoran pada Januari hingga April lalu. Lalu ditambah kerugian untuk maskapai penerbangan USD812 juta dolar atau setara Rp11,4 triliun dan untuk tour operator Rp4 triliun.
Luhut mengatakan, kondisi pariwisata saat ini telah siap menerima kedatangan wisatawan dalam jumlah besar. Pasalnya, tingkat kesembuhan pasien corona rerata di berbagai wilayah telah mencapai 50% dan bahkan ada beberapa wilayah yang mencapai 90%.
"Pemerintah juga mendorong perjalanan dinas. Ini jangan dikritik ngapain perjalanan dinas, ya kami juga mau menghidupkan orang lain juga. Jadi kadang-kadang orang tidak paham situasi kritis begini kita perlukan pengorbanan untuk ekonomi bergerak," kata Luhut, Jakarta, Senin (20/7/2020). (Baca: ASN Diizinkan Lakukan Perjalanan Dinas, Tapi Harus Penuhi Syarat Ini )
Menurut dia, hingga saat ini penyebaran virus yang masih menunjukkan angka tinggi hanya enam provinsi. Kondisi ini menunjukkan sebagian besar lokasi wisata dapat beroperasi kembali dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.
Adapun wilayah-wilayah yang telah siap menerima wisatawan yakni Bali, Yogyakarta, Danau Toba, Bangka Belitung, Banyuwangi dan Pulau Bintan, Kepulauan Riau.
"Sekali lagi jangan melihat penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia itu satu bulat (seluruh wilayah) tapi harus melihat per provinsi atau per daerah kasus-kasusnya sehingga dengan demikian kita bisa membuat kebijakan atau strategi untuk memulihkan ekonomi di bidang pariwisata," kata dia.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyabut baik upaya yang dilakukan pemerintah dengan meningkatkan perjalan dinas. Pasalnya, pemerintah merupkan salah satu pangsa pasar yang cukup besar untuk mendongkrak kinerja industri hotel dan restoran di Tanah Air.
Tak hanya itu, rantai pasok yang bergantung pada sektor industri perhotelan baik dari segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan produk-produk hasil pertanian dapat kembali bergeliat dengan adanya peningkatan perjalanan dinas.
"Kami masih melihat potensi pada wisatawan domestik ini perlu didorong dan juga di sektor hotel dan restoran kontribusi dari belanja pemerintah juga signifikan. Jadi pemerintah mempunyai pangsa pasar di sektor hotel dan restoran 25%, kalau pemerintah memulai melakukan belanja operasional misalkan perjalanan dinas, akomodasi dan sebagainya akan memberikan dampak positif," kata dia. (Baca juga: Berangsur Pulih, PHRI Sebut Okupansi Hotel Saat Weekend Sudah 50% )
Adapun berdasarkan catatan PHRI sejak merebaknya pandemi virus corona di Tanah Air industri pariwisata nasional diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp85 triliun. Hal ini terjadi seiring dengan jumlah kunjungan wisatawan asing ke destinasi wisata dalam negeri yang terus menurun.
Okupansi hotel dan restoran pun menurun drastis sehingga sekitar 2.000 hotel dan 8.000 restoran di seluruh Indonesia menghentikan operasional bisnisnya. Alhasil, kerugiannya untuk sektor perhotelan ditaksir mencapai Rp30 triliun dan Rp40 triliun untuk bisnis restoran pada Januari hingga April lalu. Lalu ditambah kerugian untuk maskapai penerbangan USD812 juta dolar atau setara Rp11,4 triliun dan untuk tour operator Rp4 triliun.
(ind)
Lihat Juga :
tulis komentar anda