KKP Segera Bangun Model Klaster Tambak Udang Nasional di Aceh Timur

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya segera membangun percontohan model klaster kawasan tambak udang di Gampong Matang Rayeuk Kabupaten Aceh Timur seluas 5,1 hektar. Tambak itu akan dilengkapi dengan fasilitas seperti bak tandon, bak distribusi air baku, petak pemeliharaan, saluran buang dan panen, serta instalasi pengelolaan air limbah (IPAL).

“Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi lahan yang efektif untuk dikembangkan menjadi kawasan budi daya udang, seperti terhindar dari potensi sumber cemaran serta didukung oleh sarana dan prasarana seperti jalan, listrik dan saluran irigasi”, ujar Slamet Soebjakto, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta yang diterima Sabtu (25/7/2020).

Slamet mengharapkan langkah ini dapat didukung oleh masyarakat Aceh Timur serta unsur-unsur pemerintah daerah lainnya. “Saya mengajak pemerintah daerah untuk berkomitmen mengembangkan budi daya tambak udang kluster berkelanjutan ini,” kata Slamet. ( Baca juga:Luhut Geber Perizinan Lahan Tambak untuk Tegakkan Ekspor Si Bungkuk )

Dia melanjutkan, model klaster kawasan budi daya udang ini prinsipnya mengatur desain dan tata letak tambak yang terdiri dari petak pembesaran, petak tandon, dan petak reservoir. Selain itu, menggunakan benih dan sarana produksi yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas tambak.



"Dengan model kluster ini produktivitas bisa ditingkatkan serta mengedepankan pengelolaan teknis yang lebih terintegrasi dan ramah lingkungan, di samping manajemen pengelolaan yang dilakukan secara kolektif,” jelas Slamet.

Slamet mencontohkan model budi daya udang berkelanjutan ini telah diterapkan dan terbukti berhasil seperti di Kabupaten Pasangkayu Sulawesi Barat yang mampu menghasilkan produktivitas sebesar 45 ton per hektar.

Selain di Aceh Timur, model kluster kawasan tambak udang ini juga akan dibangun di beberapa kabupaten lainnya di Indonesia, yaitu di Lampung Selatan-Lampung, Cianjur-Jawa Barat, Sukamara-Kalimantan Tengah dan Buol di Sulawesi tengah.

Slamet juga mengatakan saat ini KKP tengah melakukan harmonisasi regulasi dan aturan termasuk dengan para pemerintah daerah agar mendorong kemudahan dan menjamin perlindungan guna terciptanya iklim usaha yang kondusif.