Ekonomi Biru RI Butuh Dana USD1,64 Triliun, Duit dari Mana?
Selasa, 04 Juli 2023 - 09:16 WIB
Bappenas mengungkapkan soal pembiayaan ekonomi biru RI. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Sebagai pemegang tampuk Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia memimpin sejumlah intervensi strategis dalam pelaksanaan kerja sama antarnegara , salah satunya untuk mengidentifikasi pendanaan ekonomi biru secara jangka panjang.
Di hadapan perwakilan negara ASEAN, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati mengatakan, Indonesia mengandalkan instrumen pendanaan alternatif untuk melaksanakan target dan sasaran ekonomi biru.
"Saat ini, pembiayaan alternatif mengandalkan sovereign bond. Namun, tidak akan cukup untuk mengisi kekurangan pendanaan sehingga kita harus mengembangkan instrumen non-sovereign dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan," ungkap Deputi Vivi dalam penyataannya, dikutip, Selasa (4/7/2023).
Pemerintah Indonesia telah mendanai 20-25 persen dari total pendanaan biru yang dibutuhkan, sementara selebihnya, sekitar 75-80 persen, diharapkan diisi oleh nonpemerintah, seperti pihak swasta dan pemangku kepentingan lainnya.
Pemerintah Indonesia membuka lebar kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menentukan strategi pendanaan ekonomi biru yang tertuang dalam ASEAN Blue Economy Framework.
"Yang juga tidak kalah penting, kita perlu meningkatkan pemahaman tentang berbagai bentuk surat berharga dan sukuk, baik yang bersama dari pemerintah maupun nonpemerintah, serta proses penerbitannya," tutur Vivi.
Menurutnya, Indonesia akan terus menggali lebih jauh, strategi dan kebutuhan kebijakan hingga kerangka kerja baru untuk mengembangkan pelaksanaan ekonomi biru yang menjadi salah satu prioritas, memastikan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan sebagai mesin baru bagi pembangunan Indonesia.
Bagi Indonesia, pendanaan biru baik dari sumber pembiayaan pemerintah hingga alternatif nonpemerintah juga sangat krusial untuk mencapai sasaran dan target di 2045 mendatang, meraih visi Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.
"Pembentukan pendanaan biru di Indonesia sangat penting untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia 2045, menjadi negara maju saat merayakan 100 tahun kemerdekaan. Untuk itu, perlu pendanaan yang cukup untuk mendukung implementasinya," tutup Vivi.
Berdasarkan laporan Bappenas estimasi kebutuhan pembiayaan untuk ekonomi biru sekitar USD1,64 triliun. Tak semuanya bisa dipenuhi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengingat ruang fiskal yang terbatas.
Di hadapan perwakilan negara ASEAN, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati mengatakan, Indonesia mengandalkan instrumen pendanaan alternatif untuk melaksanakan target dan sasaran ekonomi biru.
"Saat ini, pembiayaan alternatif mengandalkan sovereign bond. Namun, tidak akan cukup untuk mengisi kekurangan pendanaan sehingga kita harus mengembangkan instrumen non-sovereign dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan," ungkap Deputi Vivi dalam penyataannya, dikutip, Selasa (4/7/2023).
Pemerintah Indonesia telah mendanai 20-25 persen dari total pendanaan biru yang dibutuhkan, sementara selebihnya, sekitar 75-80 persen, diharapkan diisi oleh nonpemerintah, seperti pihak swasta dan pemangku kepentingan lainnya.
Pemerintah Indonesia membuka lebar kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menentukan strategi pendanaan ekonomi biru yang tertuang dalam ASEAN Blue Economy Framework.
"Yang juga tidak kalah penting, kita perlu meningkatkan pemahaman tentang berbagai bentuk surat berharga dan sukuk, baik yang bersama dari pemerintah maupun nonpemerintah, serta proses penerbitannya," tutur Vivi.
Menurutnya, Indonesia akan terus menggali lebih jauh, strategi dan kebutuhan kebijakan hingga kerangka kerja baru untuk mengembangkan pelaksanaan ekonomi biru yang menjadi salah satu prioritas, memastikan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan sebagai mesin baru bagi pembangunan Indonesia.
Bagi Indonesia, pendanaan biru baik dari sumber pembiayaan pemerintah hingga alternatif nonpemerintah juga sangat krusial untuk mencapai sasaran dan target di 2045 mendatang, meraih visi Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.
"Pembentukan pendanaan biru di Indonesia sangat penting untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia 2045, menjadi negara maju saat merayakan 100 tahun kemerdekaan. Untuk itu, perlu pendanaan yang cukup untuk mendukung implementasinya," tutup Vivi.
Berdasarkan laporan Bappenas estimasi kebutuhan pembiayaan untuk ekonomi biru sekitar USD1,64 triliun. Tak semuanya bisa dipenuhi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengingat ruang fiskal yang terbatas.
(nng)
tulis komentar anda