Jokowi Sebut Kereta Cepat Perlu Disubsidi, Sri Mulyani: Masalah Pentarifan Belum Dibahas

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku belum ada pembahasan terkait dengan subsidi Kereta Cepat Jakarta-Bandung sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk memberikan subsidi kepada transportasi massal itu. Menurut Sri Mulyani, pemerintah saat ini masih fokus menyelesaikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.



"Kita masih konsentrasi untuk penyelesaian. Jadi masalah-masalah seperti pentarifan belum pernah dibahas," katanya saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (16/8/2023).



Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pengoperasian LRT Jabodebek, MRT, hingga kereta cepat diharapkan dapat mendorong masyarakat menggunakan transportasi massal. “Perpindahan dari moda transportasi dari mobil pribadi ke moda transportasi massal itu yang kita harapkan,” ucap Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

Untuk menarik minat masyarakat, Jokowi meminta pemerintah harus menyediakan subsidi bagi berbagai moda transportasi massal. Menurutnya, upaya tersebut merupakan bentuk pelayanan terhadap masyarakat dan kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) dari pemerintah.



“Oleh sebab itu, perlu PSO, ada subsidi baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya TransJakarta, baik yang namanya KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik yang namanya kereta cepat semuanya mesti ada subsidinya karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal,” tuturnya.