Tarif Subsidi KRL Berbasis NIK, Jokowi: Saya Engga Tahu Belum ada Rapat
Jum'at, 30 Agustus 2024 - 18:25 WIB
Presiden Joko Widodo mengaku tidak tahu saat ditanya soal kebijakan subsidi tarif KRL berbasis NIK. Foto/Dok
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait wacana penerapan tarif KRL subsidi berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan).
"Saya nggak tahu, karena belum ada rapat mengenai itu," kata Jokowi dalam keterangannya di RS Persahabatan, Jakarta, Jumat (30/8/2024).
Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai rapat penerapan tarif KRL tersebut, Jokowi juga belum mengetahuinya.
"Belum tahu, saya belum tahu, masalah di lapangan seperti apa," kata Jokowi
Diberitakan sebelumnya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan buka suara terkait wacana penerapan tarif KRL subsidi berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan).
Hal ini dilakukan dengan harapan pemberian subsidi bisa tepat sasaran kepada kelompok yang membutuhkan.
"Rencana ini merupakan bagian dari upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran," ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian, Risal Wasal dalam keterangan resmi, Kamis (29/8/2024).
"DJKA juga akan membuka diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif yang akan diberlakukan tidak memberatkan pengguna jasa layanan KRL Jabodetabek. Diskusi publik ini akan dilakukan setelah skema pentarifan selesai dibahas secara internal, dan merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat," pungkasnya.
"Saya nggak tahu, karena belum ada rapat mengenai itu," kata Jokowi dalam keterangannya di RS Persahabatan, Jakarta, Jumat (30/8/2024).
Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai rapat penerapan tarif KRL tersebut, Jokowi juga belum mengetahuinya.
"Belum tahu, saya belum tahu, masalah di lapangan seperti apa," kata Jokowi
Diberitakan sebelumnya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan buka suara terkait wacana penerapan tarif KRL subsidi berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan).
Hal ini dilakukan dengan harapan pemberian subsidi bisa tepat sasaran kepada kelompok yang membutuhkan.
"Rencana ini merupakan bagian dari upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran," ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian, Risal Wasal dalam keterangan resmi, Kamis (29/8/2024).
"DJKA juga akan membuka diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif yang akan diberlakukan tidak memberatkan pengguna jasa layanan KRL Jabodetabek. Diskusi publik ini akan dilakukan setelah skema pentarifan selesai dibahas secara internal, dan merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat," pungkasnya.
(fch)
tulis komentar anda