Bos BI Rencana Berikan Insentif Bunga untuk Perbankan
Kamis, 07 Mei 2020 - 06:04 WIB
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Foto/Dok BI
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) berencana untuk memberikan insentif bunga pada Giro Wajib Minimum (GWM) kepada bank-bank yang melakukan Repurchase Agreement (Repo) kepada BI. Adapun repo tersebut dilakukan bank untuk relaksasi kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tengah pandemi Covid-19.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pemberian insentif nantinya diberikan kepada bank-bank yang memberikan relaksasi kredit UMKM sehingga effective cost-nya lebih rendah.
"Kalau dana likuiditas untuk kredit UMKM mekanisme tetep menggunakan repo, tapi untuk GWM perbankan itu bisa kami berikan insentif sehingga net cost-nya lebih rendah meskipun berada di bawah harga pokok BI," ujar Perry dalam rapat kerja virtual dengan Komisi XI DPR, Rabu (6/5/2020).
Perry mengatakan, harga pokok yang diberlakukan BI adalah seperti biaya operasi moneter. Namun, karena berkaitan dengan UMKM maka pihaknya akan menyiapkan kebijakan berupa insentif untuk mendukung ke hal tersebut.
Terkait mekanisme, nantinya BI akan membicarakan dengan pemerintah bagaimana sharing pin-nya dan terkait biaya operasi moneter agar tetap ada.
"Itu beberapa yang bisa dicarikan solusi sehingga tetap prudent dan mekanisme tinggal masalah sharing pinnya betul kantong kiri dan kanan," tandasnya.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pemberian insentif nantinya diberikan kepada bank-bank yang memberikan relaksasi kredit UMKM sehingga effective cost-nya lebih rendah.
"Kalau dana likuiditas untuk kredit UMKM mekanisme tetep menggunakan repo, tapi untuk GWM perbankan itu bisa kami berikan insentif sehingga net cost-nya lebih rendah meskipun berada di bawah harga pokok BI," ujar Perry dalam rapat kerja virtual dengan Komisi XI DPR, Rabu (6/5/2020).
Perry mengatakan, harga pokok yang diberlakukan BI adalah seperti biaya operasi moneter. Namun, karena berkaitan dengan UMKM maka pihaknya akan menyiapkan kebijakan berupa insentif untuk mendukung ke hal tersebut.
Terkait mekanisme, nantinya BI akan membicarakan dengan pemerintah bagaimana sharing pin-nya dan terkait biaya operasi moneter agar tetap ada.
"Itu beberapa yang bisa dicarikan solusi sehingga tetap prudent dan mekanisme tinggal masalah sharing pinnya betul kantong kiri dan kanan," tandasnya.
(ind)
Lihat Juga :
tulis komentar anda